Mengarungi Zaman

Dilansir dari Kompas Jatim, 27 April 2009

Oleh Ali Usman*

Apresiasi terhadap pendapat atau pandangan publik soal industrialisasi Madura pasca jembatan Suramadu terus mengalir dan tersemai di banyak media, baik cetak maupun elektronik. Setidaknya hal itulah yang dalam beberapa waktu belakangan ini terlihat nyata di harian Kompas Jatim dengan menurunkan banyak tulisan yang membincangkan positif negatifnya pembangunan jembatan Suramadu bagi masyarakat Madura—yang pasalnya jembatan dengan panjang 5,43 kilometer itu direncanakan akan segera beroperasi pada pertengahan Juni nanti.

Ada tulisan yang mempertanyakan siapkah masyarakat Madura menyambut industrialisasi dengan mempertimbangkan dampak dan bahayanya; ada yang memotret prospek atau peluang perekonmian masyarakat Madura jika jembatan itu sudah benar-benar beroperasi; dan ada pula semacam kekhawatiran terhadap akan terkikisnya kebudayaan asli Madura; dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian banyak tulisan itu, hemat saya, tidak/belum ada yang menguraikan berupa alasan secara substansial, mengapa jembatan itu dibangun?

Tentang akar sejarah dari bagaimana proses pembangunann dan termasuk siapa yang menggagas pembangunan proyek jembatan yang memakan triliunan rupiah tersebut, telah saya kemukakan di rubrik ini (lihat Kompas Jatim, 5/03/2009). Tulisan ini lebih mengarah pada bagaimana menyeimbangkan kepentingan kedua pula yang secara geografis terpisah itu (antara wilayah Surabaya yang dihubungkan dengan Bangkalan) sama-sama menguntungkan dengan berpegang pada prinsip simbiosis-mutualis.

Masyarakat perantau

Banyak orang tahu, masyarakat Madura hingga hari ini dikenal sebagai masyarakat perantau. Di kota-kota besar seperti Surabaya sendiri, Malang, Pasuruan, hingga ke Semarang, Jogjakarta, dan bahkan ke wilayah Ibu Kota Jakarta, orang-orang Madura banyak ditemui di sana. Belum lagi di wilayah luar Jawa, orang-orang Madura juga berjibun—yang konon motifnya dilatarbelakangi karena faktor ekonomi alias demi mengadu nasib di daerah seberang. Akibatnya, hukum alam pun terjadi; sang perantau ada kalanya sukses menjadi kaya raya, dan ada pula yang sebaliknya.

Lalu, muncul pertanyaan, mengapa masyarakat Madura lebih memilih kehidupan di luar daerah? Jawabannya sebagaimana diungkap Subaharianto, dkk (2005), bahwa masyarakat Madura di pulau Madura memang dikenal miskin dan terbelakang. Tekanan kehidupan sosial ekonomi yang berat memaksa orang Madura pergi merantau ke daerah lain dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, sesungguhnya, Madura bukan daerah yang tidak berpotensi sama sekali. Keadaan alamnya memang kurang mendukung untuk kegiatan pertanian lahan basah, tetapi pulau Madura dan sekitarnya menyimpan kekayaan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Madura sebagian akibat ketiadaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta sarana untuk mengolah potensi sumber daya alam Madura pada satu sisi dan ketidakmampuan Madura memanfaatkan peluang global dalam bentuk investasi untuk industrialisasi pada sisi lain. Yang pertama terkait dengan latar belakang pendidikan modern masyarakat Madura yang secara umum masih rendah, sedangkan yang kedua terkait dengan kendala transportasi Surabaya-Madura.

Suramadu sebagai jawaban?

Sebenarnya, dengan berpangkal pada pulau Jawa sebagai titik keberangkatan, pulau Madura dapat dijangkau lewat dua jalur utama pelayaran yang sudah dikenal sejak lama, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui lintas Ujung Kamal. Ujung ini merupakan satu bagian dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sedangkan Kamal merupakan pelabuhan di ujung barat Madura. Setidak-tidaknya, sejak masa kolonial Belanda sudah tampak bahwa jalur barat jauh lebih ramai dan padat daripada jalur timur, seperti ditunjukkan dalam statistik angkutan (Kuntowijoyo, 1980).

Jalur kedua adalah melalui Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo. Rute ini pada masa kolonial banyak dimanfaatkan oleh para migran Madura yang pergi ke atau kembali dari daerah perkebunan kolonial di daerah Keresidenan Besuki. Keadaan rute pelayaran ini jauh lebih sepi daripada jalur Barat, terlebih lagi dengan merosotnya sektor perkebunan.

Karena itu, dengan adanya jembatan Suramadu, di samping untuk mempermudah transportasi darat, jalur itu juga dianggap sebagai salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting untuk meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan modal dari Surabaya ke Madura. Artinya, jembatan ini akan menjadi penentu masa depan pembangunan masyarakat Madura.

Dalam perspektif Jawa Timur, pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya-Madura itu bisa dilihat bukan hanya sebagai upaya mempercepat pembangunan Madura melalui indutrialisasi, melainkan juga menjadi alternatif perluasan industri di Surabaya dan sekitarnya yang sudah kesulitan lahan (Subaharianto, dkk, 2005). Pada aras ini, dampak sosial (social impact) dari industrialisasi Madura memang terasa menyakitkan. Tapi memang begitulah fakta dan rencana awal yang dikonsep oleh pemerintah Jawa Timur.

Pertanyaannya, jika industrialisasi Madura telah berjalan, yang salah satunya nanti akan ditandai dengan banyaknya pabrik-pabrik dan kantor perusahaan yang menancapkan kaki di sana—sehingga dimungkinkan akan menyedot tenaga kerja baru—apakah masyarakat Madura yang terlanjur merantau akan kembali ke kampung halaman karena di daerahnya sendiri telah tersedia lapangan kerja? Saya pesimistis. Kalaupun terjadi, mungkin hanya sebagian kecil saja.

Sebab yang terjadi saat ini, orang-orang Madura yang merantau tidak hanya mencari nafkah karena kepentingan ekonomi an sich, tapi juga telah melebur menjadi satu kesatuan bersama masyarakat setempat (lihatlah di Kalimantan, Surabaya, dan Jakarta misalnya) yang membina rumah tangga dengan warga di sana. Jadi buat apa pulang kampung, kalau di sana telah mendapatkan kehidupan yang layak? Mungkin ini jawaban sementara.

*Ali Usman, pengkaji kebudayaan Madura

Dilansir dari Harian Jogja, 13 April 2009

Oleh Ali Usman*

Jika pluralisme (baca: keragaman) itu baik dan diakui sebagai bagian dari fitrah manusia, mengapa masih terjadi konflik horisontal karena mempersoalkan perbedaan? Padahal pluralisme, kata Mohamed Fathi Osman (1996), adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya labih dari sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik.

Sayangya, apa yang disiratkan secara empatik oleh professor dan guru besar pada Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University, Washington DC tersebut tidak sepenuhnya membumi di bumi pertiwi Indonesia yang konon dikenal masyarakatnya ramah, penuh kasih, tolong-menolong, dan lain-lain. Konflik dan kekerasan atas nama perbedaan (etnis dan agama) masih saja mewarnai kehidupan masyarakat kita, seperti yang kerap terjadi di banyak daerah dan pada momen-momen tertentu.

Pluralisme dengan demikian hanyalah terhenti di lisan kaum agamawan, dan menjadi pemanis bibir di ruang-ruang seminar kaum akademisi semata. Setidaknya, kaum agamawan dan akademisi, dua kelas strata sosial itulah yang selama ini sangat lantang mengkampanyekan kepada umat agar menghargai perbedaan, sadar akan sebuah pluralisme itu sendiri. Tapi faktanya? Jauh panggang dari api.

Memang, butuh waktu yang amat panjang untuk meyakinakan setiap insan agar pluralisme menjadi sebuah pandangan hidup dan perilaku keseharian. Tidak semua tempat atau daerah memiliki keseragaman implementasi dalam menyikapi pluralisme. Tetapi yang membanggakan pada hemat saya, adalah perilaku masyarakat Jogjakarta yang jauh melampaui pemahaman tentang pluralisme.

City of tolerance

Sudah sejak lama, Jogja dikenal sebagai city of tolerance. Predikat ini tentu saja bukan buain alias omong kosong belaka. Di samping terkenal karena kota pendidikan, Jogja juga dikenal sebagai tempat pariwisata yang sampai saat ini masih menyemai pelbagai warisan budaya nusantara. Tolerasi masyarakatnya sangat kuat, sehingga memungkinkan untuk bersikap terbuka (welcome) terhadap segala pruduk budaya lain, walau itu datangnya dari luar daerah sekalipun.

Bahkan dalam batas-batas tertentu, silang budaya dan agama, yang mencerminkan masyarakat plural benar-benar berwujud nyata di kota gudeg ini. Saya ingin mencontohkan satu hal yang boleh jadi, mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh temeh. Tetapi bagi saya, sangat luar biasa sebagai bentuk kesadaran diri setiap individu maupun kelompok untuk saling menghormati satu lain demi terciptanya kerukunan dan perdamaianan antar sesama.

Saya merasa lumayan tahu dan paham betul seluk-beluk, lika-liku kota Jogja, meski saya baru enam tahun berjalan mengecap indahnya panorama kota ini. Di tempat saya tinggal sekarang, saya sudah terbiasa menyaksikan, dan bahkan mengikuti acara-acara yang sebenarnya di luar adat kebiasaan saya dan orang Jogja pada umumnya dengan sangat antusias menghargai budaya warga pendatang.

Di momen Imlek misalnya, wujud penghargaan masyarakat Jogja diwujudkan dalam bentuk yang amat unik. Mereka para warga (maaf) non-Tionghoa dengan senang hati memakai pakaian khas China atau Tionghoa sembari menonton tarian Barongsai. Dan yang lebih mengharukan lagi, saya sangat kagum, lagi-lagi di lokasi yang saya tempati saat ini, setiap kali warga ditimpa musibah (kematian) yang kebetulan beragama muslim, para tetangga yang beragama Kristen juga ikut melayat sekaligus ikut “mentahlili” (do’a bersama untuk almarhum; biasanya sampai 7 hari) di rumah duka pada malam harinya. Begitu pula ketika Natal tiba, warga sekitar yang beragama muslim juga berduyun-duyun menghadiri undangan dan mendengar pesan-pesan Natal dari seorang Romo.

Itulah yang saya maksudkan dengan istilah “living pluralism”. Pemahaman tentang pluralisme telah hidup dan dipraktikkan dalam denyut nadi keseharian masyarakat Jogja. Seorang kawan pernah bergumam lirih di samping saya: “Jogja memang surganya dunia”. Dalam masyarakat yang demikian, tidak ada lagi kata “aku-dia”, “mereka-kita”, tapi telah melebur jadi satu kesatuan dalam kata “kami”.

Secara filosofis, toleransi dan saling tolong menolong tanpa mengenal sekat-sekat tertentu itu—sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakak Jogja—merupakan kesadaran diri setiap individu akan keterbatasannya sebagai manusia. Sikap dasar dari jalan ini adalah adanya keterbukaan satu sama lain, yang oleh Hans-Georg Gadamer memiliki dua arti: keterbukaan untuk belajar dan  keterbukaan untuk merespons. Yang pertama menekankan bahwa seseorang ingin mempelajarai cakrawala orang lain. Ini hanya terjadi jika seseorang memandang cakrawala orang lain bernilai. Yang kedua berarti seseorang ingin merespons dengan bijaksana. Dengan mempelajari cakrawala orang lain, seseorang berkeinginan meresponsnya, dan orang akan kembali mempertimbangkan pemikirannya, sehingga perbaikan dalam pemahaman terjadi (Hidayati, 2008: 62-63).

Pertanyaanya, apakah kesadaran masyarakat Jogja terhadap pemahaman pluralisme yang seperti itu merupakan hasil dari “kampanye” kaum agamawan dan akademis? Saya tidak sepenuhnya mengiyakan. Sebab, perilaku “living pluralism” khusus di Jogja menurut sumber sejarah, telah melestari bersamaan dengan kultur keratonnya, jauh sebelum kaum agamawan dan akademis kita berkoar-koar mendakwahkan kalau menghormati perbedaan itu baik.

Jadi, toleransi dan saling menghormati antar-sesama merupakan bagian integral dari living pluralism masyarakat Jawa. Negaralah, terutama rezim Orde baru yang memporak-poranda ketentaraman masyarakat demi kepentingan status quo politik dan kekuasaan. Dari kota para Sultan ini, saya terus berharap, semoga living pluralism itu tetap dipupuk higgga waktu tak terbatas nanti. Bagaimana dengan daerah lain?

* Mahasiswa Agama dan filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta

Dilansir dari Kompas Jatim, 5 Maret 2009

Oleh: Ali Usman*

Dalam hitungan hari, masyarakat Madura dan bangsa Indonesia akan berbangga hati karena memiliki jembatan yang menghubungkan pulau Jawa (Surabaya) dan Madura yang konon, terpanjang ke 15 di dunia hingga mencapai 5,43 km. Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) namanya.

Sampai saat sekarang, proyek berjalan sudah mencapai 90 persen, dan Pemerintah Propinsi Daerah Jawa Timur menargetkan akhir Maret tahun ini bakal tuntas, lalu di bulan April sudah dapat beroperasi. Tentu saja, penyelesaian proyek ini memang banyak ditunggu-tunggu masyarakat luas, di samping agar lebih memudahkan transportasi darat menuju Madura, juga lantaran proyek ini memakan waktu puluhan tahun dari sejak masa perintisan.

Banyak orang mungkin tidak tahu, kalau ide merealisasikan jembatan Suramadu muncul sejak tahun 1960-an. Pencetus ide awal pembangunan jembatan Suramadu adalah Raden Panji Mohammad Noer. Mohammad Noer—demikian ia dipanggil—merupakan putera Madura yang dilahirkan di kampong Beler, Desa Rong Tengah di pinggiran kota sampang, 13 Januari 1918. Ia berasal dari keluarga ningrat Madura dan mempunyai hubungan kerabat dekat dengan beberapa kiai terkenal di Madura seperti KH. Hasib Siradj dan KH. As’ad Syamsul Arifin.

Reputasi Mohammad Noer diakui masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Ini tak lain karena sederet jabatan berhasil ditunaikannya dengan baik, antara lain: Bupati Bangkalan periode 1960-1965, gubernur Jawa Timur 1971-1976, Dubes Indonesia untuk Perancis tahun 1976-1980, anggota DPA, MPR dan sempat menjadi Rektor Universitas Bangkalan (Unibang, yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Trunojoyo, satu-satunya PTN di Madura) periode 1985-1989 (Mutmainnah, 1998: 51).

Kemudian presiden Soeharto waktu itu langsung menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) BJ Habibie untuk menyiapkan kajan awal kemungkinan hubungan langsung antarpulau tersebut. Akhirnya, pada 14 Desember 1990 Proyek Pembangunan Jembatan Suramadu dan Pengembangan Kawasan dikukuhkan sebagai proyek nasional melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990.

Pada tahun 1997 terjadilah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Akibatnya sejumlah proyek besar tertunda, salah satunya Jembatan Suramadu. Kemudian muncullah Keppres 79 tahun 2003-sekarang merupakan titian awal dimulainya kembali pembangunan Jembatan Suramadu. Dalam Keputusan Presiden tersebut juga dinyatakan pembangunan Jembatan Suramadu dilaksanakan sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri, perumahan dan sektor lainnya dalam wilayah kedua sisi ujung jembatan.

Kekhawatiran Industrialisasi

Dari pemaparan panjang-lebar di atas, dapatlah dimengerti bahwa pembangunan jembatan Suramadu melewati jalan berliku dan terjal. Butuh energi ekstra dan pergantian pemimpin bangsa hingga berulangkali, barulah kini terwujud. Pertanyaannya, bagaimana respons masyarakat Madura itu sendiri soal pembagnunan jembatan layang tersebut?

Banyak orang tahu, kalau sejak awal perencanaan, (sebagian atau bahkan mayoritas?) masyarakat Madura menolak pembangunan tersebut. Bagi yang pro, jelas diwakili oleh lembaga pemerintahan. Sedangkan mereka yang kontra atau tidak setuju disuarakan oleh para tokoh-tokoh kiai yang tergabung dalam Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA). Konsekuensinya dari dua kubu yang berseteru ini juga mengakibatkan perpecahan di tingkat masyarakat bawah (grass root).

Dalam perspektif budaya, fenomena yang demikian sebenarnya mematahkan teori seperti dikemukakan A. Latief Wiyata (2003: 1), yang menyebutkan kalau masyarakat Madura secara hierarkis tunduk, pasrah, dan taat kepada empat figur yaitu Buppa’, Babbu’, Guru, ben Rato (Ayah, Ibu, Guru (kiai), dan pemimpin pemerintahan). Masyarakat tidak sepenuhnya sami’na wa atha’na apa kata Rato. Tapi entah mengapa, selang berjalannya waktu, masyarakat, termasuk BASSRA pun, ternyata lunak dan luluh terhadap kekuasaan pemerintah. Meskipun, sengketa pembebasan tanah eksekusi sisa untuk pembangunan jembatan Suramadu baru berakhir dengan paksa 18 Januari 2009 kemarin.

Dari sana, saya baru sadar dan paham arti sebuah “cerita mistis” yang pernah berkembang di masyarakat. Dahulu, semasa saya duduk di bangku sekolah menengah, saya selalu bertanya kepada orang tua, kepada guru di sekolah, dan termasuk kepada guru ngaji, mengapa proyek pembangunan jembatan Suramadu yang sudah terlanjur didengar oleh masyarakat Madura memakan waktu yang sangat lama? Jawaban guru-guru saya waktu itu penuh dengan mitos, semacam cerita khayalan. Katanya: “Kalau Suramadu jadi, pasti meminta ‘tumbal’. Maka beruntunglah tidak jadi-jadi”.

Saya tidak tahu pasti apa yang dimaksud ‘tumbal’ pada ungkapan itu. Tapi bila melihat di depan mata dengan seksama—meski lewat media massa—tampak bahwa berapa banyak orang-orang di Madura maupun di Surabaya harus rela terhempas, angkat kaki, merelakan rumah kelahirannya tergusur dan digantikan tiang-tiang penyangga beton Suramadu di ujung perbatasan.

Maksud lain yang ingin disampaikan adalah bahaya industrialisasi Madura jika tidak diimbangi dengan kontrol masyarakat setempat. Menurut KH. Alawi, industrialisasi Madura itu hendaknya Indonesiawi, manusiawi, dan Islami. Indonesiawi maksudnya industrialisasi itu benar-benar untuk kepentingan bangsa Indonesia. Manusiawi berarti industrialisasi Madura itu harus benar-benar dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan Islami maksudnya bahwa industri itu tidak boleh ada kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman (Mutmainnah, 1998: 86).

Begitulah, kekhawatiran demi kekhawatiran seringkali menghantui masyarakat Madura setelah dihembuskan industrialisasi lewat jalur jembatan Suramadu. Kemodernan dengan demikian menjadi suatu hal yang paradoks. Dalam wujud modernisasi, ia menjadi kegalauan sekaligus kekaguman manusia modern. Namun dalam wujudnya yang lain, kemodern telah melahirkan nestapa kemanusiaan yang serius dan harus dibayar mahal dalam sejarah kehidupan umat manusia sejagat.

Tak terbayangkan, apa jadinya jika industrialisasi nanti benar-benar menggerus nilai-nilai kebudayaan asli Madura dan menggantinya dengan produk-produk yang konon dibilang modern. Seni musik tradisional, seperti saronen (tiup terompet) dan karawitan sinden (tanda’) mungkian akan tergantikan oleh konser-konser penyanyi metropolis dari ibu kota; kerapan sapi akan tergantikan balapan mobil dan motor; identitas caruk (carok) akan tergantikan dengan senjata api (pistol); dan lain sebagainya.

Apalagi, sempat muncul rumor tak sedap pasca jembnatan Suramadu. Pasalnya, lokalisasi PSK di Surabaya akan dipindahkan atau diletakkan di di pulau-pilau Madura. Alamak, inikah industrialisasi yang menjanjikan kemodernan itu? Hanya satu kata: jaga dan selamatkan Madura untuk bangsa!

*penulis adalah pengkaji kebudayaan Madura, dan peneliti pada Satukata Institiute di Sumenep

Dilansir dari Suara Karya, 17 Februari 2009

Oleh Ali Usman*

Di antara sekian banyak partai yang bakal ikut berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, setidaknya ada dua partai besar yang saat ini banyak dibicarakan orang, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar. Itu tak lain karena menyangkut kepemimpinan nasional atau tentang siapa calon presiden (capres) yang didelegasikan oleh partainya untuk berkompetisi dengan calon lain dalam rangka mencapai puncak kepemimpinan RI.

Sejumlah nama seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Yuddy Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, dan Fadel Muhammad tiba-tiba melakukan manuver di luar garis politik Golkar. Bahkan, di antara mereka ada yang terang-terangan mencalonkan diri sebagai presiden dan bermain mata dengan partai lain, seperti yang dilakukan Sri Sultan. Ini bermula saat pisowanan agung di Alun-alun Yogyakarta, akhir Oktober 2008 lalu, di mana Sultan menyatakan siap maju sebagai calon presiden.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Bidang Hukum Muladi menuding Sultan telah melanggar disiplin partai. Sebab, Sultan yang sampai kini masih menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar telah bermanuver politik dengan mencalonkan diri menjadi presiden.

Aksi sejumlah kader tersebut, menurut Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum Partai Golkar, bisa memancing konflik atau perpecahan. Masing-masing kelompok di partai bisa saja mulai melirik partai lain untuk menyalurkan keinginannya maju dalam pemilihan presiden. Partai lain melihat besarnya perolehan suara Golkar dalam pemilu sebagai peluang.

Partai Golkar, pada hemat saya, sebenarnya sudah kebal dengan konflik dan perpecahan. Pada saat bangsa ini diguncang konflik ideologis, Golkar yang menghimpun golongan-golongan fungsional tampil ke permukaan dan pasang badan untuk menghadapi golongan yang berambisi mengubah ideologi negara Pancasila ke arah paham komunis.

Waktu berjalan, Presiden RI Soekarno, yang dituding ikut memberi banyak ruang gerak bagi para penganut dan penggiat paham komunis tersebut, akhirnya dinyatakan tumbang pada pertengahan tahun 1960-an. Kekuasaan kemudian berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggelari kepemimpinannya sebagai jargon Orde Baru.

Untuk memberi legitimasi terhadap kekuasaan yang diambil alihnya secara darurat, pemerintahan Soeharto yang tetap didukung oleh golongan-golongan fungsional akhirnya menyelenggarakan pemilu pada 1971. Organisasi golongan fungsional yang tergabung dalam Sekber Golongan Karya ikut serta sebagai salah satu dari sekian kontestan.

Tidak banyak kalangan yang menduga kalau Sekber Golkar akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi 62,80 persen. Sejak itulah Golkar berada di garda terdepan, meminjam istilah Fahry Ali (2004), sebagai kekuatan politik alternatif bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Itulah yang kemudian menjadikan karakteristik partai politik ini sebagai partai “kebangsaan”, yang mendasarkan seluruh kinerja kelembagaannya untuk bangsa dan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar, asal usul, golongan, kelompok, agama, dan warna kulitnya. Tetapi, sejauh mana seseorang memiliki fungsi untuk mengejawantahkan karyanya bagi kemaslahatan kemanusiaan Indonesia yang majemuk, dalam arti berbangsa (nation) dan pengelolaan kekuasaan negara (state), untuk menyejahterakan rakyat?

Dalam konteks masa kini, dengan dihapuskannya konvensi capres internal, partai tersebut memang memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Namun, dari segi positifnya, Golkar telah melakukan evaluasi yang mendalam. Konvensi digantikan dengan mengandalkan survei untuk menjaring calon presiden ketimbang konvensi. Alasannya, hasil konvensi capres dari Golkar terbukti gagal dalam Pemilu 2004.

Konvensi dianggap hanya mengakomodasi kepentingan pimpinan partai, bukan keinginan masyarakat. Sementara dari segi negatifnya, tidak adanya (lagi) konvensi sama halnya dengan menutup ruang demokratisasi di internal partai. Padahal, melalui mekanisme terbuka, akan diperoleh kepuasan dan loyalitas kader terhadap capres dari partai.

Lepas dari corak pandang dan perbedaan pendapat dalam menyikapi konvensi tersebut, yang pasti banyaknya kader Golkar yang kini muncul ke permukaan sebagai capres/ cawapres menandakan kalau di tubuh partai beringin itu terdapat kader-kader potensial yang mempunyai keinginan kuat untuk “mengurusi” negeri ini. Hanya saja, dapatkah cita-cita mulia itu terwujud? Biarlah waktu yang berbicara dan rakyat yang menentukan. Vox populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan)!

* Penulis adalah analis sosial-politik dan peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

Dilansir dari Koran Malioboro Ekspress, Minggu III Februari 2009

Oleh Ali Usman*

Judul Buku : Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur

Penulis : Herry Zudianto

Penerbit : Impulse-Kanisius, Yogyakarta

Cetakan : I, 2008

Tebal : viii + 167 halaman

Jogja memang memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu diperbincangkan publik. Bukan hanya lantaran kentalnya adat Jawa dan tradisi keraton yang melekat kuat di dalamnya, tetapi lebih dari itu, Jogja juga sampai saat ini dikenal dengan predikat city of tolerance. Masyarakatnya yang adem-ayem, rukun-sentosa, dan penuh kedamaian, konon, membuat kota gudeg ini banyak dijadikan “daerah percontohan” oleh kota-kota lain seantero nusantara.

Di samping itu, kota yang padanya disematkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1948 dan secara khusus dilegalisasi di dalam UU RI No. 3 tahun 1950 mempunyai keunikan tradisi dan budaya. Fenomena tarakhir misalnya menunjukkan, untuk memutuskan perkara yang dianggap penting oleh masyarakat Jogja—dalam hal ini menyangkut pro-kontra Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja sekaligus gubernur DIY menjadi capres RI pada Pemilu 2009 nanti—harus melalui apa yang disebut “Pisowanan Ageng”, seperti yang terselenggara beberapa waktu lalu di Alun-alun Utara Jogjakarta.

Tak terbayangkan, pro-kontra apakah Sultan layak dan patut maju menjadi orang nomor wahid pada Pemilu mendatang tidak hanya memicu kontroversi di tingkat lokal masyarakat Jogja, tapi juga meluas secara nasional. Meski demikian, gejolak politik yang “diperagakan” oleh sebagian masyarakat Jogja, baik sebelum dan sesudah keputusan Sultan siap maju menjadi capres yang ia nyatakan pada “Pisowanan Ageng”, hingga saat ini aman terkendali.

Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu terjadi? Selain karena memang kultur masyarakat Jogja yang secara “primordial” terbiasa dengan ragam pandangan atau perbedaan kelompok maupun individu sejak dahulu, lewat buku ini, tersingkap motif baru yaitu terletak pada manajemen kotanya yang sangat apik dikelola oleh pemeritah setempat, yang dalam hal ini dikomandoi oleh Wali Kota. Karena itulah, daya tarik buku setebal 167 halaman ini hemat saya, tidak bisa dilepaskan dari peran penulisnya oleh Herry Zudianto, Pak Wali Kota Jogjakarta sendiri.

Buku berjudul lengkap Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur berisi catatan dan curahan hati Pak Herry selama dua periode (hingg saat ini) dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat dan humanis untuk sebuah kota yang “menganut” plus menjalankan paham “multikulturalisme”. Hal tersebut bisa ditengok pada struktur masyarakat Jogja, yang sebelumnya secara kultural relatif homogen, secara bertahap berkembang menjadi semakin heterogen, semakin multikultural. Fenomena semacam ini sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan. Kota manapun, tidak akan pernah steril dari berbagai pengaruh luar, terutama dari kecenderungan besar pada tingkat nasional, bahkan internasional.

Karena itu, ada satu hal penting yang menarik diungkap dari buku ini lewat kepemimpinan pak Herry—yang barangkali menjadi tauladan politik untuk kita semua. Diakui oleh Pak Herry, salah satu sumbangan terbesar dan terpenting dari pengalaman multikultur sejak ia masa kanak-kanak hingga dewasa, baik terhadap gaya kepemimpinan maupun spiritualitas yang mengilhami kepemimpinan dirinya di kota gudeg, nampak dalam cara memandang dan memperlakukan kekuasaan. Menurutnya, sejak terpilih sebagai Wali Kota Jogjakarta, ada tiga prinsip utama yang dipegang sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam kebijakan politik, yakni hakikat kekuasaan, etika komunikasi politik, dan dimensi keadilan (lihat hlm. 35-40). Ketiga hal itu oleh bapak tiga anak itu sebagai prisip etika kepemimpinannya.

Pertama, hakikat kekuasan dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kesadaran individu untuk mengetahui hakikat, maksud dan tujuan dari kekuasaan. Bagi Pak Herry, sejak ia terpilih Wali Kota, terbersit dalam benaknya agar benar-benar merasa memiliki dan dimiliki oleh semua pihak. Tokoh politik yang sebelumnya sebagai salah satu pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sampai pada kesimpulan bahwa seorang kader partai ketika diusung ke kursi eksekutif, maka filosofi yang harus dipegang adalah kader partai itu sudah diwakafkan untuk kemaslahatan orang banyak.

Kedua, etika komunikasi politik artinya kepekaan sosial oleh setiap pemimpin dalam mendengar aspirasi yang masuk dari yang dipimpin (rakyat). Seorang pemimpin harus belajar mendengar berbagai pendapat dari banyak pihak. Dengan lebih banyak mendengar, dimungkinkan bisa lebih jernih melihat persoalan dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Namun dengan tetap satu catatan penting, yaitu pemimpin juga harus memiliki prinsip sendiri dan keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Ketiga, dimensi keadilan menjadi hal penting dan krusial untuk ditegakkan. Walaupun di mata manusia tidak ada yang tahu secara pasti tentang kriteria dan takaran keadilan karena problem relativitas di antara lapisan masyarakat, tapi setidaknya, seorang pemimpin dengan mendengar berbagai aspirasi—sebagaimana dipaparkan pada poin ketiga tadi—pendapat dan kepentingan dari berbagai pihak merupakan salah satu metode atau cara ampuh untuk mengeliminasi, atau setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya keputusan yang tidak adil, keputusan yang hanya memuaskan dan menyenangkan satu pihak tetapi merugikan dan menyusahkan pihak lain.

Akhirnya, apa yang telah diuraikan di atas tentu saja memiliki relevansi kuat dengan problem kepemimpinan di setiap kota, dan terlebih mungkin di tingkat negara. Sebab, masyarakat multikultural atau keberagaman (kelompok) masyarakat di setiap kota pada dasarnya sama. Semoga.

*Ali Usman, pencinta buku, dan belajar filsafat di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dilansir dari Suara Merdeka, 9 Januari 2008

Oleh: Ali Usman*

 ”Benturan, ledakan, mereka yang jatuh menukik perlahan-lahan —semua itu, sunguh bukan lagi Hollywood, tapi realitas mengerikan yang benar-benar terjadi secara harfiah di depan mata publik dunia”.
—(Borradori, 2004)

SUNGGUH miris menyaksikan kebrutalan tentara Israel dalam melakukan serangan udara terhadap masyarakat Palestina, selama dua pekan terakhir ini, meskipun mereka mengklaim bahwa target utama dari pembantaian itu adalah para pejuang Hamas.

Namun tetap saja yang menjadi korban adalah warga Palestina yang tak berdosa, terutama anak-anak dan kaum perempuan. Sampai kemarin, aksi brutal militer negara Zionis itu telah menewaskan sekitar 650 orang (separo diantaranya anak-anak), dan mencederai lebih dari 3.000 orang.

Tidak puas dengan gempuran udara dan blokade laut yang terus dilancarkannya, Israel juga telah melakukan serangan darat terbuka.  Wakil Menteri Pertahanan Israel Matan Vilnai memperingatkan, operasi tersebut akan berlangsung berminggu-minggu.

ia menyebut aksi negerinya sebagai ”serbuan paling mematikan”, sejak kelompok pejuang Hamas menguasai wilayah itu pada pertengahan Juni 2008.

Atas tragedi kemanusiaan itu, kini dunia berduka. Banyak negara mengutuk pembantaian keji yang dilakukan Israel. Namun tetap saja tak berdaya. Seruan damai dari pemimpin negara-negara muslim, bahkan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon, bagai teriakan di ruang kosong. Dewan Keamanan PBB pun seperti macan ompong dalam menjaga perdamaiann dunia.

Bagaimana sikap Indonesia? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk sekaligus menyayangkan tragedi pelanggaran HAM kembali terulang di Bumi Palestina. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh protes berbagai lapisan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok-kelompok yang mengatasnamakan solidaritas untuk Palestina.

Tak tanggung-tanggung, sebagian kelompok tertentu yang cenderung ”ekstrim” berniat mengirim sejumlah orang untuk ikut membantu dalam membebaskan Palestina dari serangan Israel.

Sikap terakhir itulah yang menurut saya sangatlah berlebihan. Karena itu, saya setuju dengan langkah pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, yang meminta semua kelompok yang ingin memberikan dukungan dan solidaritas terhadap warga Palestina menyalurkannya melalui bantuan kemanusiaan kepada para korban (Suara Merdeka, 31/12/2008).

Langkah Pemerintah Indonesia itu merupakan sebuah keputusan yang bijak dan benar, ketimbang harus mengirimkan relawan untuk ikut bertempur di Palestina. Sebab, jika itu terjadi, bukannya menyelesaikan masalah, justru memperuncing bahkan memperlebar peta konflik antara Israel dan Indonesia, karena sikap keberpihakan pemerintah kita terhadap Palestina.

Jadi, usaha pemerintah untuk menggalang bantuan sosial dapat dikategorikan sebagai jihad itu sendiri. Namun jihad yang dimaksud bukan dalam pengertian tekstual, yang berarti peperangan fisik. Jihad yang diprakarsai pemerintah dalam istilah saya adalah ”jihad kemanusiaan”. Ini sesuai dengan asal katanya, yaitu jahada yang berarti usaha sungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk malakukan sesuatu (Ibnu Manshur).

Jihad kemanusiaan tidak didasarkan oleh dorongan doktrin agama yang mengharuskan pemeluknya cenderung bertindak gegabah, mengedepankan otot daripada pertimbangan akal yang matang. Jihad kemanusiaan lebih didorong oleh kepentingan rasa empati antarsesama makhluk Tuhan.

Apakah kemudian peran agama ditiadakan? Tidak! Justru lewat jalan itu, spirit dan misi agama benar-benar tampak berjiwa emansipatoris, yang selalu siap kapan saja mendukung misi kemanusiaan.

Konflik Agama?

Semua orang tahu, konflik antara Palestina dan Israel memang sudah berlangsung sangat lama, dalam kecamuk perang yang sangat kejam. Tetapi, apakah konflik keduanya dapat dikatakan sebagai perang antaragama? Amat sulit menjawabnya. Awalnya mungkin ya, dipicu oleh faktor agama. Tetapi selang beberapa waktu lama, konflik keduanya menurut saya tidak lagi murni demi mempertahankan agama masing-masing.

Konflik Israel-Palestina saat ini lebih tepat jika disebut sebagai konflik memperebutkan teritorial yang dibalut dengan kepentingan politik. Penguasaan dan usaha untuk menghegemoni secara politik jauh lebih kental daripada nuansa agama.

Sebab, konflik antaragama adalah konflik yang terjadi antara dua atau lebih agama yang saling berhadapan dan terang-terangan menyatakan saling bermusuhan. Pihak yang berkonflik bisa berasal dari berbagai negara atau daerah, tetapi mereka memeluk agama yang sama dan bertujuan menegakkan agamanya.

Konflik semacam itu terjadi pada Perang Salib antara Kristen dan Islam, yang menurut Phillip K Hitti dalam The History of Arab terbagi menjadi tiga periode. Pertama adalah Periode Penaklukan (1096-1144), ketika Paus Urbanus II terus membangkitkan semangat kaum Kristen untuk bersiap melaksanakan penyerbuan. Mereka menaklukkan Anatolia Selatan, Tarsus, Antiokia, Aleppo, dan Edessa. Tentara Salib menggunakan baju gambar salib sebagai lambang agama Kristen.

Kedua adalah Periode Reaksi Umat Islam (1144-1192). Kaum muslimin mulai sadar dan menghimpun kekuatannya guna menghadapi pasukan Salib. Di bawah kepemimpinan Imaduddin Zangi, Nuruddin Zangi, dan Shalahuddin al-Ayyubi, kaum muslim berhasil merebut wilayah yang sebelumnya dikuasai pasukan Salib. Misalnya Edesse, Aleppo, Damaskus, Antiokia, dan Mesir.

Selanjutnya periode ketiga atau lebih dikenal perang saudara adalah Periode Kehancuran dalam Perang Salib (1193-1291). Tentara salib mulai terpecah belah akibat ambisi kekuasaan dari tiap kelompok.

Maka teranglah bahwa konflik Israel-Palestina bukan perang antaragama. Baik Palestina maupun Israel menganut agama yang tidak tunggal. Menurut data tahun 2007, Palestina didiami oleh 40 persen penduduk beragama Kristen, dan sekitar 1,3 persen beragama lain —termasuk Yahudi.

Sedangkan di Israel terdapat sekitar 15 persen muslium dan dua persen orang Kristen. Artinya, tidak tepat jika mengatakan konflik ini adalah konflik antaragama, sehingga umat suatu agama merasa menjadi korban dan tertantang untuk membalas. Dengan demikian, mari kita senandungkan satu kata: sudahi perang, perdamaian jauh lebih indah! Semoga.

*Ali Usman, mahasiswa Filsafat Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta