PESAN apakah yang bisa diambil dari setiap perayaan Natal? Menjawab dengan semua rincian detail tentu tidak akan ada habisnya. Namun salah satu pesan Natal yang sangat dekat dan populer di kalangan umat Kristiani adalah pesan cinta atau kasih. Karena kecintaan Tuhanlah, semua rahmat-Nya diberikan kepada umat manusia di muka bumi. Tuhan dan hamba, sesungguhnya ibarat sepasang kekasih; antara Sang Pecinta dan yang dicintai. Itu sebabnya ajaran Tuhan seringkali disebut pula dengan istilah teologi kasih.

 Bertolak dari kerangka itulah, memahami Tuhan sebagai Terkasih dapat menimbulkan perjumpaan dan pertemuan yang sangat erat antaragama. Bahwa jika direnungkan, agama-agama dunia sesungguhnya mengajarkan cinta kasih antarsesama, dan apalagi cinta kasih kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, pada satu titik ajaran cinta kasih, dapat mempertemukan perbedaan agama, dan pada konteks inilah, yang barangkali semua agama memiliki visi dan misi sama.

 Dalam fenomenologi agama, sebagaimana terungkap oleh Rudolph Otto, disebutkan ada dua situasi pertemuan manusia dengan Tuhan-Nya. Pada situasi pertama, Tuhan tampil di hadapan manusia sebagai suatu misteri yang menggentarkan (mysterium tremendum). Pada situasi lainnya, Ia hadir sebagai misteri yang memesonakan (mysterium fascinans).

 Biasanya, para ahli, seperti Van der Leuw, melihat Islam (dan juga agama Yahudi) mewakili situasi yang pertama. Secara hampir refleks, para ahli seperti ini pun me-reserve situasi yang kedua —yang didominasi cinta— untuk kekristenan. Namun, para ahli mengenai aspek esoterisme Islam (spiritualitas Islam atau tasawuf) yang lebih belakangan, seperti diwakili dengan baik oleh Annemarie Schimmel, melihat Islam sebagai tak kurang-kurang mempromosikan orientasi cinta dalam hubungan antara manusia dan Tuhannya.

 Teologi kasih mengandaikan adanya kedamaian, kerukunan, dan dialog aktif intensif. Setiap perbedaan dalam banyak hal, tidak semestinya diselesaikan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan adanya rasa cinta kasih itu, seperti lewat kekerasan, teror, dan pembunuhan. Semangat inilah yang tercermin dalam Hari Natal, dan sudah seharusnya mampu diinternalisasi tidak hanya oleh umat Kristiani tapi juga oleh penganut semua agama.

 Mempertuhankan Tuhan

Teologi kasih sunguh mengandung nilai-nilai universal dan mulia. Ia berwujud dalam dua hal secara bersamaan. Pertama; bila ajaran cinta kasih telah melekat dalam hati dan menjadi pandangan hidup, ia akan melahirkan sosok pribadi yang berjiwa ilahiah karena dalam dirinya terpancar unsur ketuhanan. Kedua; ajaran cinta kasih tidak mengajarkan pada kekerasan atau anarkisme, sebagaimana yang saat sekarang banyak terjadi di pelbagai belahan dunia dengan mengatasnamakan agama.

Karena itu, sudah saatnya kita menjadi penganut agama yang mengedepankan kedewasaan dalam beragama. Sebab sikap dewasalah menurut YB Mangunwijaya (1999), yang mengajak agar kita meninggalkan sikap kekanak-kanakan yang menimbulkan persengketaan tetek-bengek dalam segi agama seperti anak rebutan kerupuk. Seolah-olah permasalahan dasar orang beriman adalah cuma bagaimana menyerang agama lain, mengkecapkan agama sendiri sambil memancing anggota sebanyak-banyaknya dan marah kalau ada anggota menyeberang.

Itu semua, menurut Romo Mangun (panggilan akrab YB Mangunwijaya),  pada dasarnya bersumber dari kekeliruan fatal: mempertuhankan agamanya sendiri, tidak mempertuhankan Tuhan Yang Sebenarnya, dan membuat citra Tuhan menurut seleranya sendiri, tetapi lupa tentang Tuhan Yang Sebenarnya, yang tidak mungkin terjangkau oleh pikiran, imajinasi, dan perumusan manusia.

Tuhan bukan untuk dikonseptualisasikan melalui akal sehingga memudarkan kadar kecintaan-Nya kepada manusia. Menurut para sufi, Tuhan dapat dicintai dan dirasakan dengan hati (qalb), yang itu akan melahirkan kehidupan yang damai dan penuh keindahan sebagai manifestasi dari diri-Nya. Atas nama pluralisme dan kebhinnekaan, saya mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristiani yang saat ini sedang menenggelamkan diri dalam permenungan kasih-Nya. Semoga keimanan itu makin meneguhkan perdamaian antarsesama pemeluk agama. (10)

 — Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/12/24/171168/Niat-Membumikan-Teologi-Kasih

~Ali Usman*

Indonesia dengan penduduk lebih dari 240 juta orang dan sebagian besar beragama Islam, dari tahun ke tahun mendapat kuota cukup besar untuk calon jemaah haji, dibanding negara-negara lainnya di dunia. Tahun ini misalnya, Indonesia mendapat tambahan kuota haji 10.000 orang dari Pemerintah Arab Saudi, sehingga total jumlah calon jemaah mencapai 221 ribu orang. Namun kenyataannya jumlah tersebut masih saja sangat kurang. Itu dibuktikan makin banyaknya calon haji yang masuk dalam antrean daftar tunggu (waiting list).

Jumlah peminat untuk melaksanakan ibadah haji tahun demi tahun makin meningkat. Bahkan di beberapa daerah, antrean makin panjang, baru bisa bertolak ke Tanah Suci dua atau tiga tahun ke depan. Kondisi itu tentunya harus mendapat perhatian serius, perlu dicarikan solusi yang tepat. Karena itu kita bisa maklum bila negera melalui Departemen Agama (berinisiatif) memberlakukan aturan tegas pelaksanaan ibadah haji, hanya sekali seumur hidup.

Memang, ketika kita melihat dari konteks ibadah an sich ada yang janggal dari kebijakan Departemen Agama ini karena urusan ibadah yang bersifat vertikal tidak bisa dicampuri oleh siapa pun. Tetapi, karena ibadah ini melibatkan berbagai aspek, mulai sistem transportasi, pelayanan, kuota yang ditetapkan oleh Arab Saudi, negara dalam hal ini Departemen Agama tidak bisa diam.

Dalam hal ini, negara tampaknya memang harus ikut campur dalam mengurusi persoalan haji agar sistem penyelenggaraan haji bisa berjalan baik. Ketika sistem ini bisa berjalan dengan baik, citra Indonesia juga menjadi baik, karena jamaah kita yang berada di Arab Saudi tidak mempermalukan bangsanya di tengah-tengah jamaah dari bangsa lain.

Haji dan status sosial

Makin panjangnya antrean calon haji setiap tahunnya dapat kita artikan kemampuan ekonomi banyak orang di negeri ini meningkat, di samping keimanan mungkin juga membaik. Di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata setiap musim haji tetap saja ada orang yang pernah menunaikan ibadah haji kembali masuk dalam kuota, entah itu untuk kedua kalinya atau bisa juga yang kesekian kalinya. Padahal kita tahu, wajib menunaikan haji itu hanya satu kali, selebihnya sunnah (anjuran).

Kenyataannya, memang tak sedikit orang (kaya) yang menjadikan ibadah haji sebagai ukuran keberhasilan. Ibadah haji lebih mereka tujukan untuk mengangkat status di tengah masyarakat, sehingga memilih untuk menunaikan ibadah haji berkali-kali. Rasanya kritik yang dilontarkan tokoh besar Islam atau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam magnum opus-nya, Ihya’ Ulumuddin, patut menjadi renungan, sehingga kita benar-benar mengerti apa sebenarnya tujuan berhaji. Bukan hanya sekadar melepaskan kewajiban.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya itu menyebutkan, tidak sedikit orang yang berangkat menunaikan rukun Islam kelima tanpa lebih dulu membersihkan jiwa dan hati. Akibat tak mengerti aspek-aspek ibadah haji yang berdimensi psikis maupun etis, setelah berada di Tanah Suci mereka bahkan tak mampu menjaga diri dari perbuatan dosa, meski sekadar untuk tidak mencela.

Untuk yang melaksanakan haji berkali-kali, apa yang dipaparkan oleh Al-Ghazali bahkan sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di tengah masih banyaknya rakyat miskin, di saat masih banyak orang-orang kesulitan mencari sesuap nasi bagi dia dan anggota keluarganya, masih ada saja orang kaya tidak peduli.

Tidak sedikit orang-orang berada lebih memilih menunaikan ibadah haji untuk kesekian kalinya ketimbang memberikan sedekah atau bantuan kepada orang-orang yang miskin papa yang ada di sekitarnya. Mereka lebih memilih menjalankan haji sunnah berkali-kali, dengan sasaran mengangkat gengsi.

Aspek keadilan

Kita harus melihat pembatasan ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup bagi setiap warga muslim, lebih difokuskan pada aspek keadilan. Bagaimana negara mengatur rakyatnya yang beragama muslim bisa mendapatkan jatah yang sama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Adalah tidak adil, ketika para jamaah haji hanya berisikan daftar orang-orang kaya yang pada dasarnya sudah pernah, bahkan sudah menjalani ibadah lebih dari dua kali.

Bagaimana dengan orang-orang biasa yang dengan tekunnya menabung untuk mengumpulkan biaya sampai mencukupi, ketika pada waktunya, ternyata harus berebut kuota dengan mereka yang sudah beberapa kali naik haji. Di sinilah pentingnya fungsi Departemen Agama membuat keadilan. Kita bisa mengerti bahwa kebijakan ini berat, tetapi harus dijalankan agar ada pemerataan, sekaligus mendidik bangsa Indonesia tidak terjerat dalam perilaku kesombongan karena merasa sudah beberapa kali bisa menjalankan ibadah haji.

Toh, masih ada solusi bagi mereka yang ingin tetap bisa menjalankan ibadah vertikal bisa dilakukan melalui ibadah umroh yang bisa dijalankan kapan pun, karena pelaksanaannya tidak terikat waktu. Memang, kebijakan pembatasan ibadah haji ini tidak hanya bersinggungan dengan orang-orang kaya yang berhasrat bisa menjalankan ibadah setiap tahunnya, tetapi juga akan berbenturan dengan para biro haji yang dikelola swasta.

Dengan pembatasan ini, secara otomatis bisnis mereka akan cenderung stagnan karena menggantungkan jatah kuota yang sudah dipatok oleh Departemen Agama. Tetapi apakah Departemen Agama harus takut dengan para pengelola biro haji swasta? Kalau konteksnya Departemen Agama benar-benar komitmen memperbaiki sistem pengelolaan haji, mengapa harus takut!

Mudah-mudahan ketentuan haji sekali seumur hidup tidak saja membuka jalan atau memberikan tempat bagi orang-orang yang akan menunaikan rukun Islam kelima itu untuk pertama kalinya, tetapi juga bisa membuka hati para orang berkecukupan untuk bersedekah, ketimbang naik haji berulang kali karena gengsi.

*Ali Usman, aktivis muda NU, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

~Ali Usman*

Déjàvu. Mengenang pengalaman indah yang dahulu pernah terjadi. Apakah itu? Pos.

Pos lazim dipahami sebagai sarana komunikasi dalam bentuk surat tertulis maupun kiriman barang, yang dilakukan antar waktu, dan tempat. Mereka yang mempunyai pengalaman dengan Pos tentu meninggalkan kenangan yang tak terlupakan, saat Pak Pos datang menghampiri kita membawa sepucuk surat dari kekeasih, misalnya, membuat jantung berdebar-debar tak sabar ingin segera membuka isi surat.

Pak Pos—dengan seragam orange khasnya beserta kendaraan motor bahkan sepeda ontel di masa-masa awal masyarakat Indonesia mengenal Pos—selalu dinanti. Menunggu Pak Pos, kerap menimbulkan harap-harap cemas bercampur riang-gembira. Cemas karena tak sabar menunggu surat/paket yang memang diharap, dan gembira karena Pak Pos telah berdiri di luar pintu: “Posss..”, panggilnya.

Mengenang Pos

Kini, kenangan bersama (Pak) Pos tinggal kenangan. Pak Pos, memang masih sesekali mengantar surat ke rumah kita, tapi mungkin hanya mengantar tagihan kartu kredit, atau surat ucapan Hari Raya, dan itu pun terbatas dari beberapa kolega yang memang masih setia menggunakan jasa Pos. Selebihnya, sarana komunikasi via Pos telah tergantikan oleh komunikasi modern, seperti email, SMS, Facebook, dan lain sebagainya.

Pertanyaanya, bagaimanakah nasib Pos di masa depan? Jauh-jauh hari, McLuhan di tahun 1960-an merilis buku Understanding Media: The Extensions of Man, yang membuat publik gempar, terutama dalam bidang teknologi-komunikasi. Inti dari buku itu adalah ramalan, dan yang diramalkannya adalah hilangnya pikiran linear. McLuhan menyatakan bahwa “media listrik” abad 20—telepon, radio, film, televisi, dan internet—akan mengakhiri tirani teks terhadap pikiran dan indra kita.

Lantas, apakah mungkin Pos bakal punah lantaran kalah dengan arus kecanggihan teknologi modern? Kekhawatiran ini hemat saya terlalu berlebihan, sebab Pos memiliki akar sejarah yang mengakar kuat dibanding media teknologi modern. Hal ini bisa dilihat dari bilik sejarah nasional, yang menurut catatan Wikipedia, dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi nusantara ini. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg atau Gedung Penginapan Kota sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu.

Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos tersebut, Gubernur Jenderal G. W. Baron Van Imhoff mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta). Pos pertama ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Sejak itu, Pos Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dan pesat.

Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km ini sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) ini dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos). Dengan adanya jalan ini, perjalanan antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu.

Nilai edukasi

Layanan Pos akan tetap eksis sepanjang masa, meskipun kini diterpa teknologisasi komunikasi yang serba cepat dan instan. Di samping itu, Pos sesungguhnya memiliki nilai edukasi yang penting dan berguna untuk pembelajaran banyak hal bagi generasi bangsa.

Pertama, pada prangko Pos biasanya terdapat gambar tertentu yang berasal dari pernak-pernik kebudayaan serta tradisi bangsa Indonesia, seperti bunga, tokoh-tokoh bangsa (pahlawan), gambar hewan, cagar budaya, dan lain-lain. Media dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah untuk lebih mengetahui khazanah kebudayaan bangsa lewat gambar prangko.

Koleksi prangko, atau yang lazim disebut filateli, telah banyak pula dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bagi yang menekuni hobi filateli, tentu bukan hanya sekadar mengumpulkan prangko yang hampa makna, tapi dengan begitu, sebenarnya mempunyai selain nilai edukasi tinggi, juga nilai seni. Apalagi, prangko yang didapat dari seorang teman atau koresponden di luar negeri, yang jelas prangkonya khas luar negeri pula. Hal ini memberikan kepuasan tersendiri bagi penekun filateli.

Kedua, membaca surat versi cetak, apalagi lewat Pos, ternyata memiliki keutamaan dari aspek psikologi dan kesehatan dibanding menggunakan media online seperti internet dan HP. Adalah Nicholas Carr dalam The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains (2010), yang mengemukakan bahwa halaman teks online yang dilihat melalui layar komputer mungkin serupa dengan halaman teks tercetak. Akan tetapi menggulung atau mengklik dokumen web melibatkan tindakan fisik dan rangsangan saraf yang sangat berbeda dengan memegang dan membalik halaman cetak.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tindakan kognitif membaca tidak hanya berpengaruh pada indra penglihatan, tapi juga indra sentuhan. Ini bersifat rabaan dan visual. Semua kegiatan membaca, tulis Anne Mangen, seorang profesor pelatihan sastra Norwegia, merupakan kegiatan multi-indra. Terdapat hubungan krusial antara pengalaman indra motorik terhadap wujud fisik hasil karya tertulis dan pemrosesan kognitif terhadap isi teks.

Adakah yang salah dari penggunaan media online? “Puluhan penelitian yang dilakukan oleh para psikolog, pakar neurobiologi, pendidik, dan desainer web mengarah kepada kesimpulan yang sama: ketika kita online, kita memasuki sebuah lingkungan yang mendorong pembacaan sepintas, pemikiran terburu-buru dan terganggu, dan pembelajaran yang superficial”, tulis Nicholas. Akibatnya, otak kita tidak lagi difungsikan secara maksimal dalam kegigihan membaca media cetak, tapi beralih ke media online, yang dampaknya disadari atau tidak, telah “mengkerdilkan” fungsi pikiran.

Media online dengan demikian seperti dua mata pedang, di satu sisi merupakan anugerah, namun di sisi lain juga menjadi petaka. Ada harga yang harus dibayar mahal dengan menjadikan media online bak ‘candu’ dalam kehidupan. Perhatikan anak yang mengirim teks kepada temannya atau seorang mahasiswa melihat-lihat pesan dan permintaan baru di halaman Fecebook atau seorang pengusaha yang melihat-lihat email baru di telepon genggam. Yang kita lihat adalah pikiran yang ditelan sebuah media. Bukanlah ketika online, sering kali kita lupa tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita? Inilah dampak buruk dari penggunaan media online.

*Ali Usman, aktivis media, tinggal di Yogyakarta

~Ali Usman*

BANYAK kalangan menyesalkan tragedi 11 September 2001, yang merusak citra Islam, mengingat hal itu makin melegitimasi pendapat kontroversial Samuel Huntington tentang benturan peradaban-peradaban (the clash of civilizations), yang dilontarkannya sejak 1990-an. Sejak itu, Amerika Serikat lewat Presiden George W Bush memburu apa yang dianggapnya sebagai teroris(me). Relasi Islam dan Barat kian berjarak. Termasuk pula menjelaskan Islam kepada dunia dewasa ini sungguh amatlah berat dan problematik.

Bagaimana menjelaskan problem pelik itu? John L Esposito, pernah menerangkan secara empatik persoalan ini dalam karya teranyarnya, The Future of Islam (2010). Esposito yang oleh The Wall Street Journal dipercaya sebagai salah seorang penafsir Islam yang paling berotoritas di Amerika, seolah hendak menginstruksikan kepada dunia, bahwa stereotip-stereotip negatif yang dilabelkan pada Islam tidaklah selalu benar.

Andai sekelompok Yahudi atau Kristen bertanggung jawab atas pengeboman gedung WTC, hanya sedikit orang yang akan mengaitkannya dengan keyakinan Yahudi atau Kristen. Pembunuhan PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang fundamentalis Yahudi tidak lantas dikaitkan dengan sesuatu di dalam agama Yahudi. Karena itu, memahami Islam haruslah disadari bahwa ia tidaklah satu wajah, tapi multiwajah. Islam yang ditampilkan oleh kelompok ekstremis, radikal, jihadis, yang berhaluan keras, hanyalah secuil panorama dari kelompok-kelompok Islam yang ada.

Terorisme, sesungguhnya terkait dengan apa yang diungkap Jacqus Derrida, filsuf Prancis —sebagaimana dideskripsikan oleh Sindhunata (2007)— sebagai simpton dan krisis otoimunitas (autoimmunisierung). Dengan istilah tersebut, Derrida hendak menerangkan suatu proses, bagaimana masyarakat sebagai organisme menghancurkan mekanisme pertahanan dirinya sendiri. Organisme itu sesungguhnya telah mempunyai imunitas. Kinerjanya, organisme melakukan imunisasi terhadap imunitasnya. Tidakkah itu justru menghancurkan imunitas itu sendiri?

Balas Dendam

Derrida menerangkan, proses otoimunisasi masyarakat itu terjadi dalam tiga tahap. Pertama; tahap Perang Dingin. Perang atau kekerasan ini tidak terjadi di darat atau di udara tapi di kepala manusia. Peristiwa 11 September kiranya bisa dilihat sebagai kelanjutan dari Perang Dingin itu. Otoimunisasi tahap kedua lebih dahsyat dari tahap pertama. Pada Perang Dingin, jelas ada dua blok berseteru.

Sekarang menyebar sarana-sarana kekerasan, mulai senjata nuklir sampai senjata biologi. Bahkan kelompok tak bernama pun bisa merakit bom. Ancaman kekerasan tidak lagi datang dari negara.

Akibatnya, setelah terjadi serangan 11 September itu, masyarakat dicekam kengerian bahwa teror sewaktu-waktu bisa datang. Otoimunisasi ketiga adalah lanjutan dari kedua tahap sebelumnya. Di sinilah orang masuk dalam lingkaran setan kekerasan, teror, dan represi. Atas nama melawan terorisme, semua kekerasan bisa dilakukan. Pelaku teror juga boleh melakukan kekerasan, juga atas nama teror, karena hanya dengan cara ini mereka bisa melawan teror yang didasarkan pada diri mereka. Jadilah proses balas dendam dan kekerasan yang berkepanjangan.

Terorisme dapat diatasi jika masing-masing di antara kita dengan penuh kesadaran, kompak mengusirnya. Sebab, kata Arundhati Roy melalui Power Politics, terorisme merupakan gejala, bukan penyakit. Terorisme hidup tanpa memiliki tanah kelahiran di lokasi geografis tertentu. Jaringan teroris berperilaku seperti perusahaan multinasional. Saat persoalan menggejolak di negara tertentu, mereka segera angkat kaki ke negara lain yang memberikan kesepakatan ”bisnis” yang lebih menguntungkan (Andalas, 2010).

Di sinilah, benar apa yang diungkap John Horgan dalam The Psychology of Terrorism (2005), tentang drama peristiwa teror bom. Menurutnya, drama peristiwa dapat sedemikian dahsyat sehingga kita berubah dari penonton menjadi pelibat aktif. Dia mengingatkan kita agar jangan berhenti pada drama tragedi. Kita perlu beranjak dari drama tragedi ke uraian sistematis untuk memahami terorisme, sekaligus mengatasinya. (10)

— Ali Usman, peneliti pada Laboratorium Filsafat Fakultas Ushuludin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/09/12/158873/Teror-dan-Krisis-Otoimunisasi

Oleh: Ali Usman*

Bukannya tanpa alasan mencantumkan judul tulisan di atas, yang mungkin oleh sebagian kalangan dianggap “mengada-ada”, provokatif, atau mungkin terkesan sedang melakukan “kegenitan bahasa”. Sepintas memang agak bertolakbelakang antara dua proposisi yang berbeda, yaitu “filsafat” dan “puisi”. Tetapi, bila kita lacak secara geneologis persinggungan antara dua proposisi itu, terdapat nilai atau makna yang saling berkelindan. Melampauai dalam dua mata uang; kedua-duanya memiliki kesamaan sekaligus perbedaan, tapi sebenarnya sama.

Mudji Sutrisno dalam Oase Estetis­ (2006) berpendapat, bahwa keduanya sama-sama bermuara pada pengalaman menghayati kehidupan ini. Bedanya terletak  pada nuansa. Filsafat memaparkan pengalaman penghayatan kehidupan lewat bantuan pertanyaan dasariah, radikal dengan mengaitkan secara eksplisit pada pertanyaan mengenai siapa manusia, apa artinya hidup ini, ke mana arahnya, bagaimana pandangan si manusia sebagai pelaku sejarah hidup terhadap dunianya, jagatnya.

Lalu bila ia menghayati hidup bersama sesamanya, apa tujuan dan arti hidup bersama sesamanya? Sedangkan sastra (puisi) memaparkan pengalaman itu secara langsung, konkrit, tanpa membuatnya menjadi sistematis. Bahasanya pun diungkapkan secara langsung, lancar mengalir memaparkan kehidupan yang ada. Bahasa ini amat jelas terkait dengan kegiatan menciptakan karya sastra atau katakanlah puisi. Artinya, karena sastra mau membahasakan pengalaman hidup, maka ciri bahasanya pun lebih merupakan bahasa ujaran, yaitu memaparkan dengan bercerita dan berkisah lewat kata.

Karena itu, bila titik tolak keduanya adalah sama, yaitu realitas, lalu yang membuat keduanya berbeda adalah metodologi pengolahannya. Bagaimana itu? Sastra, secara metodologis, merupakan ziarah penjelajahan seluruh realitas di mana manusia berada, hidup dan bergulat di dalamnya (di mana manusia bereksistensi di dalamnya). Sedangkan filsafat, secara metodologis, muncul sebagai refleksi atas pengalaman manusia dalam berada, berksistensi itu di dalam realitas hidup yang sudah dirinci, dipilah-pilah menurut alur rasionalitas dan logika lewat akal budi.

Dengan demikian, landasan “filsafat puisi” bila ditilik dari pertautan secara metodologis menemukan pijakan epsitemologi yang jelas. Keduanya tak dapat dipisahkan dan akan selalu “bergandeng tangan”—meminjam istilah Mudji Sutrisno. Bangunan epistemologi ini boleh dibilang sebagai romantika antara filsafat dan sastra. Tetapi di sisi lain, istilah “filsafat puisi” sebenarnya juga hendak mengkritik dengan daya yang menghujam perkembangan filsafat an sich sebagai salah satu pilar dalam kebudayaan.

Kritik itu diprovokasi oleh Richard Rorty dalam esainya Philosophy as a Kind of Writings melontarkan statement mengejutkan ketika mengomentari perkembangan filsafat mutaakhir. Bahwa menurutnya, era filsafat dan epistemologi yang serius membicarakan (dan mencari) kebenaran sebagai “cerita-cerita besar” sudah selesai. Yang kita perlukan saat ini adalah “cerita-cerita kecil”, seperti novel dan puisi, yang tak lagi menawarkan kebenaran, tapi hal-hal yang menarik, yang menggembirakan hidup. Maka kalaupun saat ini masih ada wacana filsafat, menurut Rorty, hendaknya itu kita perlakukan sebagai genre sastra, sebagai puisi belaka.

Pernyataan Rorty ini jelas menyentakkan publik. Tidak hanya bagi pemerhati yang memang bergelut dalam dunia filsafat, tetapi para filsuf dunia beserta sastrawannya pun sempat mengrenyitkan dahi dan “kebakaran jenggot”. Kita dapat membenarkan pernyataan itu dengan menengok fakta bahwa memang filsafat saat ini berbentuk serpihan-serpihan yang menyebar di pelbagai bidang keilmuan seperti sosiologi, antropologi, juga dalam puisi maupun sastra.

Untuk menguatkan argumen ini, ditandai dengan datangnya dua aliran besar yang “menggempur” habis filsafat sebagai grand naration. Pertama, gempuran dari arah postmodernisme. Pelopornya  adalah Jean Francois Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, yang dalam bahasa Inggris terbit pada tahun 1984 dan sejak itu menjadi locus classicus untuk diskusi-diskusi tentang postmodernisme di bidang filsafat. Pemikiran Lyotard umumnya berkisar tentang posisi pengetahuan di abad ilmiah kita, khususnya tentang cara ilmu dilegitimasikan melalui, yang disebutnya, narasi besar, seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi kaum proletar, dan lain sebagainya.

Artinya, narasi-narasi yang selama ini berfungsi sebagai metanarasi antara lain, dialektika roh Hegel, hermeneutika, pertumbuhan ekonomi, dan emansipasi proletar. Dua modus metanarasi dalam menjalankan fungsi legitimasinya antara lain modus spekulasi dan modus emansipasi. Narasi spekulasi (speculative narrative) menekankan bahwa pengetahuan dihasilkan demi pengetahuan (objektif), sedang narasi emansipasi (narrative of emancipation) menekankan bahwa pengetahuan menghasilkan emansipasi masyarakat dari irasionalitas ke rasionalitas (proyek aufklarung).

Kedua, gempuran dari arah postrukturalisme. Salah satu tokoh yang paling menonjol dan memiliki daya kritik menukik dan “pedas” terhadap filsafat Barat adalah Jacques Derrida melalui teori kontroversianya, yaitu dekonstruksi. Di tangan Derrida-lah, filsafat Barat telah dicincang di tiang gantungan. Tradisi filsafat Barat dalam pandangan Derrida, bersifat phonosentrisme, di mana ucapan dianggap sumber kebenaran dan autentisitas, sumber kehadiran diri, hidup, sedang oposisinya, yaitu tulisan, dianggap mati, distortif, dan sekadar emanasi sekundernya.

Akhirnya, dapat kita katakan bahwa saat ini, untuk mengetahui dan memahami apa itu filsafat—yang oleh sebagain kalangan dianggap disiplin ilmu yang amat rumit—telah menjelma ke dalam serpihan-serpihan sastra, ada dalam puisi. Di dalamnya mengandung makna hidup yang senantiasa terpendar sebagaimana yang menjadi salah satu cita-cita filsafat. Maka tak perlu sungkan lagi bila kita menyebut filsafat adalah sebentuk puisi, dan puisi sendiri adalah filsafat. Inilah yang kita namai sebagai “filsafat puisi”.

*Ali Usman, pecinta filsafat, tinggal di Yogyakarta

http://www.radarsby.com/radarsurabaya%20pdf/7.pdf

Sebagai kolektor dan pembaca buku, tentu, saya sangat senang mendapat kiriman buku gratis dari penerbit. Tapi maaf, walau ada beberapa—untuk tidak mengatakan banyak—koleksi buku-buku baru, tidak semua saya resensi, dan apalagi, saya kirim ke media cetak.

Alasannya hanya satu. Saya memilih dan memilah, tema-tema menarik yang sekiranya cocok dipublikasikan di media. Kalau buku itu misalnya berjudul “Bahaya Kanker Payudara”, apa kata dunia, seandainya saya resensikan, dan dikirim ke media. Ini berarti, pilihan tema buku menjadi hal penting dalam meresensi buku untuk dimuat di media cetak.

Orang boleh bilang, mungkin itu hanyalah idealisme nisbi. Tapi saya ingin membuat brand, yang dalam ilmu ekonomi bisnis, dapat mempengaruhi pangsa pasar penjualan produk. Sebab, disadari atau tidak, peresensi jika dilihat dari kacamata ekonomi, sesungguhnya bayangan alias kepanjangan tangan dari bagian promosi (marketing) sebuah penerbit buku.

Dengan posisi itu, baik marketing ‘asli’ dari penerbit, maupun marketing ‘bayangan’ para peresensi, berkolaborasi saling menguntungkan, walau kadang tidak seimbang. Bagian marketing penerbit buku mendapatkan gaji rutin bulanan, sementara marketing peresensi buku hanya berapa coba? Ya, tahu sendirilah, hehee. Itu pun kalau dimuat.

Karenannya, kalau ada penerbit yang ‘tidak menghargai’ kerja riil peresensi buku, seperti tidak memberikan honorarium, dan bahkan ada yang tidak memberikan hadiah buku, sungguh kata Bang Haji Roma: ‘t e r l a l u’. Buat penerbit yang menganut aliran ini, saya langsung pasang stempel: boikot! Haram hukumnya meresensi buku milik penerbit yang tidak kooperatif terhadap peresensi buku.

Meresensi buku memang tidak semata-mata sekadar ingin memperoleh materi, sebab dengan membaca buku, dan meresensikannya itu merupakan aktivitas tak terbeli, yang belum tentu marketing atau bos penerbit bersangkutan mampu melakukannya. Namun peresensi juga manusia. Tapi ia bukanlah buruh. Ia layak ‘disantuni’: hadiah buku, dan lebih keren lagi kalau plus uang lelah. Dengan ini, puaslah hati peresensi: buku, pengetahuan, dan sebakul nasi.

Kembali lagi ke brand. Dalam bahasa lain, brand mungkin dapat disebut spesialisasi tema. Saya lebih menyukai tema buku-buku sosial (pendidikan, politik, agama, dan ekonomi), yang dikemas dalam ragam bentuk, baik ilmiah-teoritis maupun dalam narasi novel. Bagaimana dengan Anda?

Perihal kontinuitas meresensi buku di media. Saya lebih memilih jarang menulis, tapi sekali menulis langsung dimuat, daripada sering menulis resensi buku untuk semua genre, yang kadang tak jua dimuat-muat. Ini prinsip saya. Tidak untuk diikuti.

***

Faktor utama pemuatan buku yang kita resensi, menurut saya, ada pada kualitas tulisan. Tidak peduli ia peresensi pemula atau peresensi ‘jadi-jadian’, bila resensi bukunya benar-benar bagus, saya yakin seyakin-yakinnya berpeluang besar untuk dimuat.

Dari sanalah, jikalau ada yang dimuat lantaran ia kenal dengan redakturnya, tetap itu bermula dari usaha keras ketika ia sebelumnya telah sering mengirimkan resensi secara periodik. Itulah pentingnya proses. Sangat jarang dijumpai peresensi yang mendapat ‘kepercayaan’ dari redaktur secara instan.

Mereka, para redaktur umumnya mengamati terlebih dahulu kualitas tulisan yang dikirim ke media bersangkutan, atau bisa lewat media lain yang pernah memuat tulisan resensi buku kita. Kalau kesan pertama sudah membuat jatuh cinta redaktur kepada tulisan kita, selanjutnya bisa bergandengan tangan.

Memang tidak ada parameter yang baku untuk menilai bagus tidaknya kualitas tulisan. Yang bisa menilai justru masing-masing di antara kita. Namun tetap timbul problem, apa yang kita anggap bagus, terkadang tidak demikian menurut redakturnya. Di sinilah, kita butuh selain menjaga kualitas prima tulisan, juga perlu membuat tulisan yang memikat hati redaktur.

Menjaga stamina kualitas tulisan dapat ditempuh dengan memerhatikan prinsip-prinsip meresensi buku, yang tidak sekadar merangkum atau mendeskripsikan isi bukunya, tapi juga memberikan penilaian (menempatkan isi buku dalam spektrum wacana yang berkembang), kritik, membandingkan dengan buku-buku lain, dan sebagainya. Sebab itulah tugas peresensi, yang kadang sering kita abai mengaca diri. Kita adalah peresensi, bukan perangkum buku.

Sementara tulisan memikat dapat dilakukan dengan memilih diksi bahasa yang baik, lihai bermain-main dengan bahasa (bahasa sensualnya: menunjukkan goyangan pinggul pena), dan termasuk pula berusaha mengurangi kesalahan ketik—walau ini remeh-temeh tapi tetaplah penting diperhatikan.

Meresensi buku untuk media bagi saya sama halnya dengan menulis sepucuk surat cinta kepada kekasih. Saya akan menggodanya dengan bahasa-bahasa romantis, agar ia semakin terpesona dan tidak berpindah ke lain hati. Jadi anggap saja untuk memikat hati redaktur, kita perlakukan ia layaknya seorang terkasih; pacar, istri, orangtua, dan lain sebagainya. Dengan begitu, tulisan yang indah dan memikat, sangatlah disukai tidak hanya redaktur, tapi pasti juga oleh pembacanya.

***

Ini adalah prinsip-prinsip umum yang saya terapkan untuk menaklukkan media, khususnya rubrik resensi buku. Tidak hanya media nasional, seperti Kompas, Gatra, Koran Tempo, dan Jawa Pos, tapi juga berlaku untuk media lokal. Pengalaman saya ini pasti tidaklah sama dengan strategi dan taktik peresensi-peresensi lain.

Saya lebih suka mengoreksi diri, dari pada menyalahkan orang lain, apalagi mengumpat kejelekan redaktur koran. Jangan-jangan tidak dimuatnya tulisan kita itu karena memang tidak layak muat. Dan jangan dikira, resensi-resensi buku saya semua dimuat oleh media. Selain koleksi buku, saya juga mengoleksi resensi-resensi buku yang tidak dimuat.
Itu saja dulu.

Salam buku!

*Ali Usman, pembaca buku, tinggal di pinggiran Bantul-Jogja
**Disampaikan dalam acara diskusi rutin Komunitas Peresensi Jogjakarta.

Oleh Ali Usman*

“Karya-karya saya ibarat bayi-bayi yang lahir dan yang perkembanganya sampai dewasa mempunyai nasib masing-masing tergantung para pembaca”

(Pramoedya Ananta Toer)

Pramoedya mungkin termasuk orang beruntung, sebab hampir semua karya-karyanya laris di pasaran dan banyak diminati oleh masyarakat. Tapi bila kita tengok nasib penulis-penulis besar lainnya, ternyata tidak semua bernasib baik seperti yang dialami Pram.

Sebut saja, Sitor Situmorang. Dalam dunia kesusastraan Indonesia, siapa yang tidak kenal dengan penayair dan budayawan yang satu ini. Tapi jangan pernah Anda menanyakan bagaimana nasib buku-bukunya tatkala terlempar ke publik. Apa yang terjadi? Keterkenalan dirinya ternyata tidak mampu mendongkrak penjualan buku-bukunya.

Bagaimana tidak, mendengar penuturan J.J. Rizal, editor Komunitas Bambu, sungguh mengenaskan. “Penjualan buku kumpulan sajak terbaik Sitor Situmorang 1980-2005 jeblok di pasar”, kata Rizal. Bayangkan, sejak diterbitkan pada Januari 2006, penjualan buku seharga Rp 120 ribu tersebut hanya sekitar 75 eksemplar dari total 1.200 eksemplar yang dijual. Bahkan hal serupa juga menimpa buku antologi puisi Sitor lain yang terbit di tahun-tahun sebelumnya, yaitu Biksu Tak Berjubah, Paris La Nuit dan Lembah Kekal.

Karena itu, fenomena memprihatinkan dalam penjualan buku-buku sastra(wan) itu sangat penting kita perhatikan. Sebab, pertama, saat ini buku-buku sastra(wan) tidak hanya mengalami “seret” penjualan di pasaran, tetapi telah banyak “dilacurkan” dengan menjajahkan harga supermurah, obral, dan banting harga di pasaran. Moso buku sastra setebal 200-an halaman hanya ditebus dengan lima ribu rupiah?

Murah sih iya sebagaimana (mungkin) yang kita inginkan. Tetapi, pernahkah kita berpikir bagaimana sastrawan tersebut menyemai huruf, kata demi kata untuk menjadi kalimat yang bisa dibaca dan bermanfaat bagi pembacanya? Saya tidak bermaksud merendahkan kualitas buku-buku sastra(wan), cuma yang banyak dan sering saya temukan di emperan atau ruas-ruas jalan seperti yang terjadi di Yogyakarta, biasanya buku-buku sastra(wan) dibandingkan buku-buku lainnya yang menumpuk dan siap dilacurkan dengan harga supermurah tersebut.

Dari itu, saya hanya hendak berkata, pekerjaan menulis itu bukan perkara mudah. Mereka harus rela bergadang untuk memperoleh inspirasi, karena “katanya”, untuk menghasilkan sebuah karya yang indah butuh suasana hening di tengah malam. Bahkan teman saya, yang namanya sudah melintang ke seluruh nusantara karena melahirkan sebuah buku fenomenal, harus menunggu kondisi badan fit dalam menulis sebuah karya.

Maka disinilah pentingnya menghargai seorang penulis. Dan menjual buku dengan harga murah maupun mahal menjadi persoalan dilematis; harga mahal, jelas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita, sehingga tak heran bila bermunculan (maaf) para pencuri buku. Sedangkan memilih dengan harga murah, kita dituntut untuk ikut berempati terhadap penulisnya.

Menarik apa yang diutarakan Christoper Morley (1890-1957), seorang penulis legendaris di Amerika pernah menyindir seorang yang tidak menghargai buku, dan sekaligus nasehat bagi mereka yang mencintai buku dalam kehidupan. Menurutnya, “ketika kita menjual sebuah buku kepada seseorang, kita tidak menjual sebuah benda 12 ons, yang terdiri atas kertas, tinta dan lem. Kita telah menjual untuknya sebuah hidup baru”.

Kedua, mengacu pada nasib penjualan buku Sitor, maka untuk mencapai sisi pragmatisme dalam menjual buku-buku sastra(wan), pihak penerbit seharusnya memperbanyak promosi buku sekaligus penulisnya ke banyak daerah. Misalnya, bedah buku dan diskusi tentang tema yang diangkat dalam buku itu menjadi sarana efektif untuk mengdongkrak penjualan.

Dalam hal ini pula, saya tidak kemudian menggeneralisir atas nasib yang melanda Sitor ke semua sastrawan. Di sana masih ada Joko Pinorbo misalnya, yang boleh dibilang menjadi sejarah baru atas suskesnya penjulan buku-bukunya. Pasalnya, dua antologi terakhir, Kekasihku dan Pacar Senja, terjual 935-2.081 ekslempar. Itu jumlah yang “hebat” untuk ukuran puisi, dan meraih rekor terbaik penyair yang dipanggil Jopkin oleh para sahabatnya itu. Lalu bagaimana dengan royaltinya?

Mari kita dengar kisah-sedih yang sering menjadi keluh-kesah dan momok para penulis pada umumnya—sebagaimana dilaporkan Tempo (13/8/2006). Jika kita memberanikan diri menghitung, hitungan royalti dari harga jual Rp 20 ribu per buku dan pajak penghasilan 15 persen, jumlah royalti yang ia (Jopkin) terima untuk Kekasihku dalam kurun waktu Juni 2004 hingga Desember 2005 hanya sekitar 3,5 juta (ingat, itu setahun lebih!). Tak heran bila Jopkin dalam salah satu wawancara khusus di sebuah media mengatakan, “Jadi penyair itu miskin. Tetapi saya heran sampai sekarang saya masih tahan mental”.

Ketiga, harus kita akui, minat baca masyarakat kita memang rendah. Persoalan ini telah banyak diulas oleh penulis-penulis lain. Hanya saja, yang perlu ditekankan di sini terutama dalam bidang sastra. Mengapa itu bisa terjadi? Tidak lain menurut saya, sastra dalam bentuk puisi maupun cerpen hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu atau mereka yang memang menekuni dunia itu. Paling hanya kalangan akademik saja yang gandrung membaca buku-buku sastra(wan), itupun tidak semua! Mungkinakh tukang becak dan nelayan berhasrat membaca sebuah puisi Chairil Anwar?

Masyarakat kita sepertinya lebih suka membaca buku-buku how to tentang problematika mendasar dalam keseharian; bagaiamana shalat yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, dan bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (hidup bahagia di dunia dan akhirat), dan lain sebagainya. Karena itu, mengharap buku-buku sastra(wan) diterima oleh masyarakat luas—terutama masyarakat awam, butuh waktu yang panjang.

Keempat, untuk mensiasati persoalan ketiga di atas, disinilah pentingnya memasyarakatkan dunia sastra dalam kehidupan masyarakat. Seharusnya hal ini dapat dilakukan sejak dini, misalnya, dengan memberikan penyadaran akan pentingnya sastra, unsur kesenian dan budaya kepada anak-anak sekolah tingkat SD, SMP/SLTP maupun SMU/SLTA. Sebab selama ini, dunia sastra terpinggirkan dari kehidupan berbangsa.

*Ali Usman, pecinta buku, tinggal di Yogyakarta

http://www.radarsby.com/index2.htm

Oleh: Ali Usman*

Wacana seputar terorisme kembali menyeruak ke publik, setelah terjadi bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro kompleks Mapolresta Cirebon baru-baru ini. Pelaku, yang diidentifikasi bernama Muhammad Syarif, diduga kuat mempunyai relasi dengan jaringan teroris dari garis Dr. Azhari yang tertembak mati di Malang beberapa tahun lalu.

Jika itu benar, maka ada banyak hikmah yang bisa dipetik untuk kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tapi seantero dunia. Bahwa aksi teror(isme) merupakan musuh bersama yang harus diperangi, dan dibumihanguskan sampai ke akar-akarnya, sebab ia merupakan tindakan keji dan perbuatan yang tak beradab.

Apalagi, tidak ada agama manapun yang menyuruh umatnya untuk mencelakai orang lain. Mereka yang lazim melacurkan tubuhnya bersama ledakan bom, tak lagi memandang sisi kemanusiaan korban yang tak berdosa. Seolah-olah, korban, bagi pelakunya dianggap sebagai ‘penebus dosa’, dan dijadikan ‘mahar’, yang konon demi menemui bidadari di surga.

 Psikologi teroris

John Horgan dalam The Psychology of Terrorism (2005) mengungkapkan hal yang menarik. Kita menurut Horgan, dihadapkan pada drama peristiwa teror bom. Drama peristiwa dapat sedemikian dahsyat sehingga kita berubah dari penonton menjadi pelibat aktif di dalamnya (personalization of event). Horgan mengingatkan kita agar jangan berhenti pada drama tragedi. Kita perlu beranjak dari drama tragedi ke uraian sistematis untuk memahami terorisme.

Itu sebabnya, upaya untuk mengungkap kejahatan terorisme, mesti pula memahami kondisi kejiwaannya, baik ia sebagai ‘subjek’ maupon ‘objek’. Dari kacamata subjek, jelas mereka telah membuat kegaduhan anti-kemanusiaan yang menewaskan banyak korban. Sementara dari posisi objek, mereka adalah para korban yang ‘memberontak’ dan ‘protes keras’ dengan caranya sendiri (bom bunuh diri, misalnya) terhadap sistem global by design AS, yang menghegemoni serta menindas masyarakat di negara-negara ketiga, termasuk Indonesia. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pemicu, yang legitimasinya seringkali berlindung di bawah bendera agama.

Kita tahu, sejak tragedi 11 September 2001, pasca peledakan menara WTC, presiden AS, George W. Bush, waktu itu seketika menyatakan perang kepada kelompok teroris di seluruh penjuru dunia. Di sinilah, keganjilan itu terjadi. AS mendefinisikan tindakannya sebagai perang melawan musuh, sementara tindakan musuh-musuh terhadapnya sebagai aksi teroris. AS mencitrakan diri sebagai penjaga kebaikan bukan dengan kuasa fakta, melainkan dengan kuasa propaganda. Sampai-sampai, AS mengontrol definisi teroris, terorisme, dan pembasmiannya.

Noam Chomsky pernah ‘mencibir’ kebijakan AS tersebut, yang ia pandang sebagai tragedi sejarah bukan pertama-tama karena jumlah korbannya, melainkan target korbannya. Serangan besar-besaran terhadap Afghanistan sesudahnya lebih merupakan saat AS memperlihatkan kekerasan dirinya di hadapan musuh yang menyerangnya. AS hanya mengajukan pilihan kepada negara-negara lain untuk bersekutu melawan terorisme atau berkomplot dengan poros kejahatan.

 Mengapa Islam?

Kini, terorisme terlanjur diidentikkan—untuk tidak mengatakan ‘pengkambinghitaman’—pada agama tertentu, dalam hal ini adalah Islam. Dari sinilah, memahami Islam sejatinya dapat memilah dua unsur penting, yaitu Islam sebagai agama yang di dalamnya berisi ajaran-ajaran suci transendental ketuhanan, dan Islam yang diekspresikan secara beragam oleh pemeluknya.

Sebagai sebuah ajaran, Islam yang bersumber dari Yang Ilahi pasti tidak menganjurkan kepada pemeluknya untuk berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, namun sebagai sebuah ekspresi, sangatlah mungkin  ajaran Islam salah dipahami oleh sebagian pemeluknya sehingga melahirkan apa yang disebut ‘teroris’. Dan ini, hemat saya, tidak hanya berlaku pada Islam semata, tapi juga untuk semua agama.

John L. Esposito mengemukakan pendapat yang sangat empatik dalam menganalisis persoalan ini, sebagaimana ia tuangkan dalam karya teranyarnya, The Future of Islam (2010). Menurut tokoh yang oleh The Wall Street Journal diberi predikat sebagai salah seorang penafsir Islam yang paling berotoritas di Amerika ini, andai sekelompok Yahudi atau Kristen bertanggungjawab atas pengeboman gedung WTC, hanya sedikit orang yang akan mengaitkannya dengan keyakinan Yahudi atau Kristen.

Pembunuhan PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang fundamentalis Yahudi tidak lantas dikaitkan dengan sesuatu di dalam agama Yahudi; tidak pula skandal pelecehan seks pendeta diatributkan ke jantung Katolikisme. Kejahatan paling keji yang dilakukan ekstremis Yahudi atau Kristen tidak dilabeli sebagai cerminan Kristen atau Yahudi militan, radikal, hingga mengarah pada label teroris.

Esposito menambahkan, bahwa Individu yang melakukan kejahatan itu sering disangkal dan dianggap fanatik, ekstremis, atau orang gila ketimbang dicap sebagai fundamentalis Kristen atau Yahudi. Sebaliknya, terlalu sering pernyataan dan tindakan ekstremis dan teroris muslim digambarkan sebagai bagian integral dari Islam. “Bukan berarti saya mengatakan kaum muslim tidak melakukan tindakan kekerasan yang menyakitkan, melainkan saya mempertanyakan pelekatan dan penyamaan tindakan itu dengan keyakinan mayoritas muslim”, tandas Esposito dalam bukunya.

Lalu, siapakah sebenarnya teroris itu? Wallahu a’lam.

*Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://edisicetak.solopos.co.id/berita.asp?kodehalaman=h04&id=109207

Dunia olahraga nasional akhir-akhir ini menunjukkan sensasi luar biasa dahsyat. Ini terjadi, lantaran respons sekaligus dukungan yang menasional seluruh masyarakat Indonesia atas Timnas sepakbola kala berlaga di Piala AFF 2010. Meskipun kita tahu, Firman Utina, dkk, gagal meraih juara utama karena takluk kepada Malaysia di putaran final, namun rupanya tetap mengharumkan Indonesia, sebagai sebuah bangsa.

Mereka, yang tergabung dalam suporter merah putih, bersatu-padu menyatukan suara untuk Indonesia. Tak peduli perbedaan etnis, agama, dan ideologi, semua berpadu dalam kebhinekaan. Sebuah pemandangan yang tentu saja, sangat langka terjadi. Sebab selama ini, kerap terjadi pertengkaran dan aksi anarkistis antar suporter.

Sejak itu, masyarakat kita tampak terlihat menaruh harapan besar untuk kebangkitan persepakbolan Tanah Air. Bahkan, antusiasme dan animo dukungan masyarakat untuk kesebelasan masih tetap terasa hingga detik ini. Tidak hanya orang-orang dewasa yang bangga dengan prestasi Timnas, namun juga ditunjukkan oleh semua kalangan, termasuk anak-anak usia sekolah.

Pertanyaannya, apa makna dari sikap antusiasme dukungan masyarakat tersebut? Dan adakah korelasi positif antara prestasi keolahragaan atlet-atlet bangsa terhadap dunia pendidikan nasional? Upaya menjawab pertanyaan ini sangatlah penting, sebab tidak semata-mata menyangkut euforia dan penyaluran hobi olahraga, namun juga sesungguhnya menunjukkan suatu identitas diri keindonesiaan—atau dalam bahasa populer biasa disebut dengan istilah ‘nasionalisme’. Mau bukti?

Sesekali saya (cobalah Anda juga) bertanya kepada seorang siswa SD: “Siapa atlet olahraga idola/favoritmu saat ini?” Jawabannya, sangat beragam. Di lapangan hijau sepakbola, ada yang menjawab: Irfan Bachdim, Christian Gonzales, Octavianus, Ahmad Bustomi; sementara di bidang olahraga lain ada Taufik Hidayat (pebulu tangkis); dan seterusnya.

Dari sana, penyebutan nama-nama atlet Indonesia itu mempunyai makna luar biasa besar bagi psikologi anak, yaitu setidaknya mampu menggeser tokoh-tokoh idola dunia, yang sebelumnya mereka (baca: dunia anak) lebih membanggakan David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, daripada pemain Timnas. Bahkan berdasarkan telusuran Anung Handoko (2008), David Beckham, Ronaldo, Kaka, Ronaldinho, Rooney, dan lain-lain, misalnya, konon lebih dikenal oleh masyarakat umum daripada Perdana Menteri Inggris ataupun presiden Brasil. Begitupula di Indonesia, pemain-pemain nasional seperti Boaz Solossa, Hamka Hamzah, dan Bambang Pamungkas seolah lebih dikenal oleh masyarakat daripada nama-nama pejabat seperti menteri ataupun kepala daerah.

Dengan demikian, anak-anak sekolah itu sebenarnya dapat belajar sendiri, dan dapat pula diajari bagaimana menjaga nasionalisme kebangsaan lewat dunia olahraga. Maka di sinilah, pentingnya menggiatkan apa yang saya sebut sebagai ‘pendidikan keolahragaan’.

Pembinaan karakter bangsa
Pendidikan keolahragaan bukan hanya persoalan bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar, mempelajari diameter lapangan, serta teknik-teknik dari masing-masing cabang olahraga—sebagaimana yang lazim diterapkan di sekolah—namun juga yang jauh lebih pnting perlu diimbangi dengan wawasan kebangsaan terkait dengan kondisi dunia olahraga nasional. Artinya, jika selama ini pendidikan keolahragaan lebih diorientasikan pada penguasaan teknik permainan olahraga, ke depan penting pula dikembangkan bagaimana peserta didik dapat mengetahui secara jernih sejarah dan apa saja yang berkait-erat dengan wawasan keolahragaan dan kebangsaan Indonesia.

Bahwa Bung Karno sebagai mantan Presiden pertama RI sekaligus founding father negara ini pernah menempatkan olahraga pada posisi yang tinggi, yaitu dalam hal pembinaan karakter bangsa. Hal itu terbukti pada 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV, yang ditandai dengan pembangunan Gelora Bung Karno.

Pembangunan gelanggang olahraga tersebut tentu saja membutuhkan pengorbanan masyarakat di kawasan Senayan, yang rela digusur ke pinggiran kota. Hasilnya, Indonesia mampu meraih 11 medali emas dan menempati peringkat kedua setelah Jepang. Di periode ini pula dibentuk Jawatan Pendidikan Jasmani. Masyarakat turut dilibatkan menjadi bagian dari olahraga.

Sayangnya, program semacam itu tidak berlanjut. Pada masa Orde Baru, pemerintah memang pernah mengeluarkan sebuah semboyan yang populer, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sebagai buktinya, sebagian dari kita yang pada saat itu duduk di bangku sekolah dasar atau menengah pasti mudah mengingat masa ketika setiap murid diwajibkan mengikuti senam pada hari-hari tertentu.

Begitu pula para pegawai negeri atau beberapa perusahaan swasta, yang menjadikan satu hari sebagai hari olahraga. Namun, implementasinya kemudian terhenti begitu saja. Olahraga hanya berkembang menjadi olahraga prestasi. Tidak ada lagi kebijakan olahraga untuk pembangunan karakter manusia.

Sejak awal, Bung Karno telah menegaskan, kalau olahraga mengajarkan nilai kerja keras, ketekunan berlatih, dan kerelaan bersakit terlebih dulu untuk kemudian menuai sukses. Maka melalui Pekan Olahraga Nasional I di Solo pada 1948, Bung Karno menyatakan olahraga sebagai alat untuk membangun karakter bangsa.

Olahraga memang terbukti mampu membawa nama negara dikenal bangsa lain. Apalagi jika atletnya berhasil memenangi kompetisi berskala dunia. Dengan olahragalah sekat-sekat kesenjangan ekonomi dan sosial terabaikan. Sebab, ada adagium terkenal yang menyebutkan, siapa yang terkuat—tidak peduli si atlet tersebut berasal dari negara paling miskin atau paling korup—dialah yang layak mendapat podium teratas.

Praksis pendidikan keolahragaan
Karena itu, dalam pendidikan keolahragaan, baik guru/dosen maupun siswa-siswi/mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat melakukan internalisasi setidaknya beberapa hal berikut sebagai wujud praksis. Pertama, pentingnya mengajarkan optimisme prestasi yang mendunia bagi atlet-atlet nasional bangsa. Sikap positif ini perlu dibangun oleh guru kepada peserta didik agar tercipta rasa patriotisme, cinta Tanah Air. Sebab lewat dunia olahragalah, sepertinya menjadi sarana yang cukup ampuh dan efektif untuk membangun semangat nasionalisme generasi bangsa.

Kedua, dalam pendidikan keolahragaan, kita semua penting menyadari sportivitas dalam bermain. Kesadaran tersebut sangatlah perlu ditanamkan kepada masing-masing individu, supaya terhindar dari tindakan anarkis antara pemain, pendukung atau suporter yang kerap terjadi di negara kita yang konon dikenal santun, sopan, dan ramah.

Artinya, menjadi suporter atau pendukung fanatik salah satu tim olahraga tertentu memang tidaklah salah, tetapi harus dibarengi dengan sportivitas. Menjunjung tinggi sportivitas dapat mencegah konflik antar pemain, dan juga suporter (terutama sepakbola). Sebagai bentuk konflik, pada dasarnya olahraga yang di dalamnya terdapat upaya saling mengalahkan untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan spirit kompetisi diwujudkan dengan adanya aturan-aturan permaianan, yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, guna menjamin keadialan dalam lapangan.

Dalam kondisi demikian, suporter sebagai bagian yang terlibat langsung dengan tim yang bertanding ikut terseret dalam situasi konflik. Suporter hadir di arena pertandingan dengan tujuan mendukung untuk menaikkan mental dan moral tim yang didukung sekaligus meneror mental tim lawan. Ketika dua kelompok suporter bertemu di arena pertandingan dengan tujuan yang sama namun berbeda tim yang didukung, maka yang terjadi adalah pertentangan, perang yel-yel, dan saling ejek.

Ketiga, mensterilkan dunia olahraga dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Itulah yang kita gelisahkan akhir-akhir ini di Indonesia. Prestasi atlet-atlet nasional terlihat dijadikan sebagai komuditas politik untuk mendongkrak popularitas elite-elite politisi. Jika ini terus dibiarkan, apa jadinya generasi bangsa bila mengetahui yang sebenarnya bahwa telah terjadi ‘perselingkuhan’ dan pencampuradukan antara dunia olahraga dengan politik.

Dalam dunia politik, memang ada yang membuat kejuaraan olahraga tertentu menjadi titian menuju jalur kekuasaan. Terpilihnya Silvio Berlusconi—bos raksasa sepakbola AC Milan—konon menjadi Perdana Menteri Italia pada tahun 1994 memunculkan pertanyaan mengelitik apa yang menjadi rahasia terpilihnya Berlusconi?

Matt Frei dalam bukunya Italy the Unfinished Revolution (1997) dan Martin Clark dalam Modern Italy 1871-1995 (1996) mengatakan bahwa Berlusconi terpilih disebabkan kecerdikannya memilih momen yang tapat. Ia muncul saat masyarakat Italia bosan dengan jargon liberal, sosialis, kristen demokrat atau sosialis demokrat. Dia justru tampil dengan istilah baru Forza Italia (majulah Italia). Istilah itu diangkut dari lapangan sepakbola (karena sering diteriakkan oleh penonton di Italia) ke pangung politik. Hasilnya, Berlusconi terpilih menjadi Perdana Menteri Italia.

Lantas, mungkinkah fenomena politik dan sepakbola di Italia itu juga bakal terjadi di negara Indonesia? Semoga tidak.

*Ali Usman, pemerhati pendidikan, tinggal di Yogyakarta

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/02/21/index.shtml

Kegelisahan dan penasaran menghantui dirinya. Tak tahan menghadapi itu, ia menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejak bersekolah di Aliyah, ia sudah membaca buku pemikiran keagamaan dan filsafat. Jalan terbuka baginya membumikan toleransi melalui karya-karyanya.

Namun tatkala melihat realitas banyak muncul aksi-aksi kekerasan yang kerap bersimbol keagamaan, ia punya penilaian tersendiri. “Menurut saya itu adalah ‘pembajakan’ terhadap agama dan Tuhan itu sendiri,” ujar Ali Usman, intelektual muda Nahdlatul Ulama yang bergiat di Jemaah Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta.

Ali, begitu ia akrab disapa, punya alasan mengapa pelaku kerap menggunakan simbol-simbol keagamaan. Padahal, tidak ada agama mana pun menganjurkan umatnya melakukan tindakan kekerasan yang merugikan orang lain.

Indonesia merupakan sebuah negara yang plural baik suku, agama, ras, etnis, dan antargolongan. Kenyataan ini nampak indah. Namun, dalam praktek sepertinya menjadi barang langka. Di sana sini masih terjadi gesekan.

“Saya kira ini adalah persoalan bagaimana kita mestinya bisa ‘mengelola’ perbedaan itu. Sejujurnya, saya menyangsikan konflik atau gesekan yang terjadi di tengah masyarakat murni karena mempermasalahkan perbedaan agama, suku, maupun ras,” jelas Ali.

Ada banyak fakta terungkap kalau konflik seperti di Ambon atau Sambas bermula dari hal sepele. Misalnya, pertentangan antar individu atau kelompok yang setelah dilacak bermotif ekonomi dan politik.

“Namun, konflik itu terkesan ‘seolah-olah’ konflik agama, etnis, dan ras setelah disusupi kepentingan yang dimainkan mereka yang dengan konflik itu mungkin diuntungkan. Jadi faktor ‘luar-lah’ yang menyebabkan konflik akhirnya bergejolak. Apalagi ditambah liputan media yang kurang berimbang,” lanjut Ali.

Masyarakat Sadar

Ia ragu jika konflik bernuansa keagamaan, suku, agama, dan ras, dipicu lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan.

Secara kultural, katanya, masyarakat sadar dan menghargai perbedaan. Karena itu, dengan sendirinya pemahaman terhadap ‘pluralisme’ telah hidup dalam sanubarinya. Pluralisme di tengah masyarakat tidak berbentuk teoritis dan konseptual. Ia (pluralisme) menjadi pemahaman sekaligus perilaku yang mendarahdaging. Kesadaran ini ia sebut living pluralism.

“Menurut saya penyebab konflik bukan semata-mata lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku, agama, dan ras. Namun yang perlu diwaspadai adalah ‘faktor luar’,” katanya.

‘Faktor luar’ yaitu kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan membuat seolah-olah dikesankan konflik antar agama, suku, dan ras. Karena itu, masyarakat perlu disadarkan untuk tidak gampang ‘terprovokasi’ oleh bisikan-bisikan tertentu. Apalagi mengatasnamakan agama.

Sebagai warga negara, di situ tugas dan perannya. Kesadaran untuk tidak terprovokasi ‘faktor luar’ penting ditanamkan bagi setiap individu. Sementara negara, jelas Ali, mestinya bertindak tegas dan mengusut tuntas setiap terjadi letusan konflik.

Pengusutan tidak hanya sekadar menangkap pelaku yang ‘kasat mata’, tapi juga harus mengungkap aktor atau otak di balik layar yang ‘tak kasat mata’. Intervensi negara tidak pada wilayah pemahaman keagamaan —kalau pun itu diduga konflik antar-keyakinan/agama— tapi pada wilayah hukum. Bahwa warga bersangkutan telah melangggar stabilitas keamanan dan itu jelas melanggar hukum.

“Seperti pada kasus Jemaah Ahmadiyah. Pemerintah dan kelompok apa pun mestinya tidak perlu menghakimi ‘sesat’ pada ajarannya karena itu hak prerogratif Tuhan. Tugas negara di samping wajib menindak tegas pelaku kekerasan, juga melakukan langkah-langkah preventif,” ujar Ali.

Misalnya mencegah pemicu kekerasan yang salah satunya disebabkan fatwa-fatwa ‘sesat’. Baik dari ormas keagamaan maupun institusi keagamaan yang dibentuk atas inisiatif negara. Di titik ini peran agama dipertarukan.

Posisi dan peran agama-agama secara kelembagaan, kata Ali, penting untuk memberikan injeksi kesadaran kepada umatnya. Pertama, internalisasi terhadap perbedaan dengan cara menghargai keragaman itu. Kedua, kesadaran menjadi diri sendiri yang tidak gampang dipengaruhi. Apalagi terprovokasi memusuhi orang lain hanya karena berbeda.

Dialog

Mestinya, kata Ali, dialog inter maupun antar penganut agama cukup efektif dalam merawat pluralisme. Sayangnya, dialog kadang terjebak pada acara-acara seremonial-formal.

Artinya, kesadaran dialog terkesan hanya ‘pemanis bibir’ di ruang-ruang seminar dan diskusi kalangan elit agama. Namun, setelah itu tidak ada follow up ke grass root, penganutnya. Dengan ini ia tidak mau mengatakan bahwa diskusi yang mengusung tema dialog agama tidaklah penting.

“Justru yang saya gelisahkan adalah selain tidak ada follow up, acara seremonial-formal lebih berorientasi pada pemenuhan ‘proyek’ yang bersifat pragmatis atau bahkan oportunis demi citra diri di hadapan kelompok lain,” katanya

Ali juga menyoroti, saat ini terjadi kesenjangan antara pemuka agama dengan umat kalangan bawah. Kondisi ini jelas berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan umat.

Ia memberikan contoh keputusan atau fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah, pengharaman facebook oleh salah satu cabang atau wilayah NU atau fatwa haram korupsi yang dikeluarkan MUI.

“Fatwa-fatwa itu ternyata tidak cukup efektif diikuti di internal. Apalagi berharap diikuti semua kalangan. Kalau komunikasinya baik, otomatis mestinya fatwa-fatwa itu efektif diikuti. Nyatanya, tidak. Ini juga berlaku untuk persoalan-persoalan lain, termasuk dialog inter dan antar penganut agama,” kritik Ali.

Menurutnya, agama harus dikembalikan pada khittahnya. Meminjam istilah Peter L. Berger, agama sesungguhnya kanopi suci, the secret canopy. Agama ibarat langit suci yang teduh dan melindungi kehidupan.

Ia sebagai penyiram panasnya kehidupan yang dapat menumbuhsuburkan tanaman. Dengan agama, manusia memiliki rasa damai, tempat bergantung, bahagia, dan ketenteraman hidup. Agama juga dapat melindungi manusia dari chaos, ketidakberartian hidup, dan situasi hidup tanpa arti.

“Jika terjadi aksi kekerasan bersimbol agama, itu adalah ‘pembajakan’ terhadap agama dan Tuhan. Tidak ada agama mana pun yang menganjurkan umatnya melakukan tindakan kekerasan yang dapat merugikan orang lain,” tandas Ali.

Kasus teranyar adalah aksi bersimbol keagamaan sebagaimana menimpa penganut Ahmadiyah maupun umat Kristiani di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Insiden itu, katanya, merupakan wujud ‘faktor luar’. Sangat berbahaya jika tidak ‘dijinakkan’.

“Tak terbayangkan, gara-gara kasus Ahmadiyah atau Ciketing masyarakat yang semula tidak mempermasalahkan keberadaannya mulai terpengaruh ‘stereotip negatif’ setelah terjadi aksi kekerasan,” jelas Ali.

Ia menegaskan, yang kurang memahami arti perbedaan suku, agama, dan ras itu sebenarnya bukan kalangan masyarakat umum. Katakanlah warga yang tinggal di sekitar wilayah konflik.

“Mereka menjadi ‘korban’ dari provokasi isu negatif yang dihembuskan kelompok tertentu untuk memusuhi objek dari aksi kekerasan tersebut. Patut disalahkan adalah kelompok yang mengaku diri paling beriman dan paling taat beragama, yang umumnya mengusung bendera agama berideologi eksklusif dalam setiap aksi kekerasan,” ujar Ali.

Tokoh Pluralisme

Indonesia memiliki tokoh nasional yang getol membumikan semangat toleransi dan pluralisme. Misalnya, cucu pendiri Nahdlatul Ulama yang juga mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof Dr Nurcholis Madjid (Cak Nur), Prof Dr Ahmad Syafie Maarif, budayawan dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin, Rembang, KH Dr Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Atau kolumnis, sastrawan, arsitek, dan budawayan penerima Aga Khan Award Romo Mangunwijaya yang hidup bersama warga di Kali Code, ahli filsafat dan politik Pastor Prof Dr Franz Magnis Suseno atau Pdt Martin Lukito Sinaga, dan lain-lain. Para tokoh di atas mestinya jadi teladan dan panutan. Tapi, mengapa kekerasan bernuansa keagamaan masih terjadi? “Mungkin karena tidak semua orang mengagumi tokoh-tokoh pluralis itu,” ujar Ali.

Kebebasan dan kedamaian akhirnya menjadi barang mahal. Namun, menurut Ali, di situ tantanganya. Semua pihak dituntut memperjuangkannya. Ia optimis. Selama masih ada suara-suara kritis dari masyarakat, baik lewat lembaga swadaya masyarakat, ormas keagamaan, dan lain-lain, kebebasan dalam segala bidang bisa tercapai.

Pengalaman hidup yang mengantarnya menggeluti berbagai isu sosial-kemasyarakatan melalui artikelnya di media massa dan jurnal berangkat dari hal-hal kecil. Terutama dari lingkup tetangga maupun interaksi dengan rekan-rekan lintas agama. Baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan Penganut Kepercayaan. Begitu pula dengan sahabat-sahabat para intelektual, entah melalui seminar atau diskusi ilmiah.

”Saat kuliah S-2, banyak dosen Katolik. Mereka mengajar materi HAM dari perspektif Kristen. Saya suka baca buku karya penulis besar seperti St Agustinus, Mahatma Gandhi, Romo Mangun, dan lain-lain,” katanya.

Pengalaman perjumpaan itulah yang ikut mematangkan intelektual muda NU ini melahap berbagai tema baik politik, pendidikan, sosial, dan budaya melalui analisanya di berbagai media massa dan jurnal.

“Tema pluralisme itu berangkat dari kegelisahan saya. Mengapa banyak orang bertengkar gara-gara perbedaan agama, suku, dan ras? Lantas, jika memang pluralisme itu baik, mengapa masih terjadi kekerasan? Pertanyaan-pertanyan ini terus menggelayut dalam benak saya hingga saat ini,” ujarnya.

Padahal, sikap menghargai perbedaan sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan dipraktikkan dengan baik oleh Nabi Muhammad. Nah, mengapa perbedaan itu kerap gagal dipraktikkan di negeri dengan mayoritas penduduknya Muslim, diakuinya itu memang problem pelik.

“Menurut saya hal itu sepertinya disebabkan karena ketidakmampuan sebagian orang menggali akar-akar sejarah keislaman. Banyak yang tidak mampu bahkan enggan melakukan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam masa kini,” tandas Ali, pengagum Gus Dur, tokoh pluralisme dan guru bangsa. (Ansel Deri)

Profil:

Ali Usman

Lahir : Sumenep, Madura, 20 April 1984
Istri : Lailiyatis  Sa’adah
Orangtua : Abd. Rahiem & Ibu Maswiyatun
Saudara : Moh. Zeinudin & Moh. Imamuddin Baharsyah

Pendidikan:
• SDN Kebun Dadap Barat, Sumenep,  Madura, 1993
• SMP I Saronggi, Sumenep, Madura, 1999
• Madrasah Al-Ittihad Camplong, Sampang, Madura, 2003
• S-1 Teologi dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
• S-2 Agama dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Organisasi:
• Aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Yogyakarta
• Aktif di NU & bergiat di Jemaah Nahdliyin Yogyakarta

Buku:

• “Kebebasan Adalah Nyawa Manusia: Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Jean Paul Sartre”, dalam Ali Usman (ed) Kebebasan, dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media Yogyakarta, tahun 2006
• “Cinta Sufistik sebagai Kritik Sosial”, dalam Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi (Sebuah Antologi), Suka Press, tahun 2007
• Kontributor pada buku Masyarakat Berkomunikasi ,karya YB. Margantoro, tahun 2008.
• Editor buku Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah karya Moh. Shofan, Ar-Ruzz Media, tahun 2008
• “Kritik terhadap Perilaku Kekerasan Atas Nama Agama”, dalam Fauzi (ed.), Renaisans Indonesia, tahun 2010
• “Memuhammadiyahkan Muhammadiyah”, dalam M. Dawam Raharjo, Satu Abad Muhammadiyah: Mengaji Ulang Arah Pembaruan, Paramadina, tahun 2010
• Editor buku Gus Dur dan Negara Pancasila, karya Nur Khalik Ridwan, tahun 2010
• Menjadi Santri (segera terbit)

Menulis esai, opini, dan resensi di berbagai media lokal maupun nasional dan jurnal, seperti The Jakarta Post, Jawa Pos, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Republika, Sinar Harapan, Suara Karya, Surya, Suara Merdeka, Solopos, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Surabaya Post, Kaltim Post, Banjarmasin Post, Bali Post, GATRA, Jurnal STF Driyarkara, Jurnal PRISMA, beberapa Jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Majalah Gerbong Gerakan Rakyat (GeGeR), Humanius, dan lain-lain.