jump to navigation

Membekukan Demokrasi 5 Februari 2008

Posted by aal in Lansir.
trackback

Dilansir dari Media Indonesia, 5 Februari 2008

Oleh: Ali Usman*

Perkembangan politik yang berakhir pada kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya: diktator

(Mohammad Hatta, 1960).

Demokrasi yang baru seumur jagung di belantika perpolitikan Tanah Air dalam beberapa waktu belakangan ini mengalami guncangan hebat dan “maha dahsyat”. Ini terjadi lantaran konstelasi politik yang kian memanas; penyelesaian konflik Pilkada yang tak berujung, timbulnya “riak-riak kecil” rasa primordialisme (etnisitas-kedaerahan), dan situasi pra-kondisi menjelang Pemilu 2009.

Akibatnya, demokrasi yang sejatinya terus dipupuk dan disemai keberadaannya, malah dikotori dan coba diacak kembali oleh oknum-oknum yang mengaku diri “sang demokrat” sejati. Untuk menunjukkan kebenaran fakta tersebut, setidaknya ada beberapa indikasi yang patut diuangkap, sekaligus agar menjadi wahana refleksi di awal atau pembuka tahun 2008 ini.

Di sini, komitmen demokrasi yang mulai tumbuh subur pascareformasi 1998 seolah terserang hama yang membahayakan. Pertama, mengacu pada lontaran presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai gagasan kemungkinan mekanisme pemilihan gubernur tidak lagi dilakukan oleh rakyat, tapi ditunjuk oleh presiden. “Gubernur itu sebaiknya dipilih atau ditunjuk (oleh presiden), silakan direspons, ditanggapi, dan dikritisi siapa saja yang peduli”, (Media Indonesia, 7/12/2007).

Presiden SBY tidak sendiri. Sebab pasalnya, pernyataan itu juga atas rekomendasi dari peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA XL Lembaga Ketahanan Nasional. Lantas, apa motif di balik lontaran itu?

Dalam konteks perwujudan demokrasi melalui Pilkada, presiden tampaknya gerah dan tak tahan menyaksikan sengketa politik setiap kali Pilkada berlangsung di daerah-daerah. Termasuk, penunjukkan Tanribali Lamo sebagai Carateker Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) baru baru ini oleh sejumlah analis, merupakan testcase kembalinya militerisme dalam panggung politik Republik Indonesia.

Mungkin presiden lupa, bukankah demonstrasi merupakan sebuah keniscayaan bagi negara yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai sebuah sistem politik? Jika tak ada demonstarasi, lalu apa bedanya era sekarang ini dengan rezim Orde Baru? Seán M. Sheehan dalam bukunya, Anarchism berpendapat sangat ekstrim. Menurutnya, hampir dipastikan semua negara yang berdaulat melewati masa-masa revolusi dan demonstrasi besar-besaran yang bahkan berujung pada tindakan “anarkis”.

Dalam konteks perwujudan demokrasi melalui Pilkada, Toto Sugiarto (Koran Tempo, 9/1/2008), mempunyai analisis menarik tentang persoalan ini, bahwa menurutnya, jika presiden benar seorang demokrat, ia tidak akan membuka kemungkinan kembali dilakukannya pemilihan jabatan publik secara tidak demokratis.

Artinya, meskipun jabatan gubernur lebih merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, berbeda dengan bupati/wali kota yang otonom, hal itu tidak berarti menghilangkan keharusan pengisian jabatan gubernur secara demokratis. Gubernur adalah jabatan politik dan setiap jabatan politik harus diisi melalui proses demokratis.

Kedua, terkait dengan wacana yang baru-baru ini sempat santer terdengar, yaitu persyaratan Capres-Cawapres pada pemilu 2009 mesti sarjana, jangan yang tua, wapresnya non-Jawa, dan sebagainya. Lagi-lagi ini menjadi penanda, bahwa demokrasi yang kita jalankan saat ini “tidak sehat”. Atau meminjam istilah Budiarto Shambazy disebut elective feudalism.

Bukankah demokrasi sebagaimana diungkap Ernesto Laclau dan Chantal Mouffle dalam Hegemony and Socialist Strategy adalah sarana atau fasilitas dalam kebebasan, oleh karenanya ia selalu merupakan arena kosong yang terbuka, atau dalam istilah lain disebut sebuah penanda kosong (empty signifier)? Mengapa bangsa ini selalu gamang untuk memilih pemimpin yang dapat betul-betul mengurus kesejahteraan rakyat?

Boleh jadi, tulis Ignas Kleden (2001), persoalan politik Indonesia di masa depan bukanlah mencari pemerintahan yang kuat dan presiden yang kuat. Kegagalan Orde lama dan Orde Baru tidak disebabkan kedua presiden pada masa itu terlalu lemah. Melainkan karena keduanya terlalu kuat. Yang lebih perlu dibenahi adalah pembentukan suatu masyarakat politik yang kuat, yang mau dan mampu mengawasi pemimpin politik mana pun yang dipilih.

Ketiga, menyangkut persoalan status hukum mantan presiden Soeharto yang sampai sekarang belum tuntas lantaran. Adakah keterkaitan semua itu dengan demokrasi? Tentu saja ada. Sebab demokrasi memuat unsur-unsur penting seperti persamaan hak (hukum), kesetaraan, dan keadilan.

Tak heran bila para politisi dan aktivis HAM tak henti-hentinya “ribut” soal status hukumnya yang sampai saat ini masih belum mendapat kepastian dari pemerintah. Presiden SBY juga tampaknya mengalami kegamangan lantaran opini publik di masyarakat yang sedang berkembang memang terlihat tidak menyatu alias pecah belah. Ada yang setuju ketok palu agar kasus pidananya dihentikan, tapi ada pula sebagian yang tetap getol untuk mengadili Pak harto meski dalam kondisi apapun.

Kini, dengan bepulangnya Pak Harto ke Haribaan Tuhan, status hukumnya yang sejak beliau diturunkan secara paksa pada reformasi 1998, mengalami kejelasan yang pasti. Atas dasar ketiadaanya, Pak Harto telah bebas hukum secara pidana. Aturan main undang-undang di negara kita meniadakan hukum pidana manakala terdakwah telah meninggal dunia.

Namun di sisi lain, status hukum perdata yang juga membelit ketujuh yayasannya—meski pula masih kontroversi—tetap harus diproses sebagaimana mestinya. Apalagi, kejaksaan menurut Abdul Rahman Saleh, yakin terdapat bukti-bukti yang kuat, akan adanya perbuatan melawan hukum oleh Soeharto dalam pengelolaan yayasan yang dipimpinnya. Karenanya, gugatan perdata bakal terus dilanjutkan kendati Soeharto sudah meninggal dunia karena bisa dialihkan ke para ahli warisnya.

Kali ini mungkin tak ada lagi kontrovesi mengenai status hukum Pak Harto. Yang ada adalah Pak Harto telah bebas hukum secara pidana, sementara yayasan dan para ahli warisnya kemungkinan besar akan tetap dijerat proses hukum perdata. Dengan begitu, jangan ada lagi gunjingan soal kejelekan dan dosa-dosa politik Pak Harto. Jadikan saja apa yang pernah dilakukan oleh beliau dan kroni-kroninya sebagai pelajaran berharga bagi bangsa agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Akhir dari semua itu, dengan menyimak potret perjalanan demokrasi kita sampai detik ini, barangkali perlu berterus terang dan jujur, bahwa sebenarnya kita belum—untuk tidak mengatakan “tidak”—mendapati semprotan demokratisasi yang mengarah pada progresivitas. Malah kian tampak berjalan di tempat.

Sebuah kondisi (baca: tatanan) yang seolah-olah ada haru-biru perubahan, tapi sesungguhnya tumpul akan kemajuan. Meminjam terminologi George Sorensen (1993), sesungguhnya secara perlahan kita sedang terperangkap ke dalam lumbung frozen democracy (demokrasi beku). Benarkah demikian? Akui saja.

*Ali Usman, analis sosial-politik, dan peneliti utama pada Civil Society Institute di Yogyakarta

Komentar»

1. Bn - 7 Februari 2008

Selamat ya Al, artikelnya muncul di MI. Kapan ya saya nyusul. Oy, impulse ada HR nya tidak? Thanks.

2. agus wibowo - 7 Februari 2008

Selamat ya…memang rasa bahasa, dan kedalaman ilmu kalian mengatasi segalanya….saya masih harus tertatih-dan tertatih mengikuti jejak langkah kalian…selamat….

3. aal - 8 Februari 2008

ben, gus, tenang. giliran dulu ya. setelah aku,pasti kamu juga.

4. dhe - 8 Februari 2008

Al, selamat ya…
Aku lagi sibuk pindah rumah…he2
Nyari2 kosan yang murah gak mudah di Jember…
Apalagi cari kosan yang agak sepi agar bisa nulis lebih konsisten…
Sekali lagi selamat ya…

5. agus wibowo - 8 Februari 2008

Iya kang…mudah-mudahan…siapa tahu di tahun baru ini, dewi fortuna segera memayungiku…

6. yamin - 10 Februari 2008

Selamat juga dech tulisannya di MI, semoga selalu berada dalam lindungan Tuhan YME.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: