jump to navigation

Berebut Pers dalam Pilkada 23 Maret 2008

Posted by aal in Lansir.
12 comments

Dilansir dari Jawa Pos , 24 Maret 2008

Oleh: Ali usman* 

Suhu politik kian memanas jelang Pemilu 2009. Tidak hanya di parlemen pusat, tetapi juga menerpa di seluruh penjuru daerah, yang diributkan dengan iruk-pikuk persiapan pemilihan kepala daerah/pemilihan gubernur (Pilkada/Pilgub). Dalam waktu amat dekat ini—sebagaimana dilansir banyak media—setidaknya ada tiga daerah yang bakal melangsungkan pesta demokrasi Pilgub, yaitu Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Beragam statement politik oleh calon kandidat, dan tim suksesnya mulai menyeruak ke publik, mengisi ruang-ruang kosong di setiap kolom media massa. Sanjungan terhadap calon kandidat tertentu, dan propaganda yang kadang pula melibatkan tokoh-tokoh politik(us) nasional juga tak pernah terlewatkan ditampilkan media.

Media atau pers dengan demikian ikut andil mempopulerkan calon kandidat, yang boleh jadi sebelumnya tidak tenar di mata khalayak umum. Dengannya pula, pers terlibat aktif dalam permainan politik yang dimainkan oleh para politisi, meski mungkin ini jarang disadari oleh pekerja pers. Lalu di manakah independensi dan netralitas pers?

Adalah benar, ruang advertorial pada media tentu akan dimanfaatkan oleh masing-masing calon kepala daerah untuk melakukan promosi dan penetrasi terhadap publik, sesuai dengan Pasal 76 UU No 32/2004, bahwa kampanye calon kepala daerah dapat dilakukan melalui media cetak atau media eletronik.

Menyoal indepedensi dan netralitas pers dari pertanyaan di atas, secara pasti akan terus merambat ke dalam pertanyaan lain yang lebih mendalam. Apakah pers menunjukkan peran yang signifikan untuk mendorong proses demokratisasi; di mana masyarakat sebagai konstituen politik utama diberi informasi yang wajar dan berimbang atas berbagai kandidat politik tersebut, lepas dari berbagai perbedaannya dengan kontestan lain? Ataukah pers akan jatuh pada suatu pemihakan kepada salah satu calon dengan berbagai alasan dibelakangnya?

Selama ini, pers dianggap mampu bersikap objektif, independen, serta netral dalam berbagai liputan. Tidak terkecuali liputan terhadap berbagai momentum politik penting, termasuk Pilkada langsung. Fungsi pers sebagai kegiatan bisnis yang bersimbiosis dengan kepentingan para calon kepala daerah yang memerlukan media untuk menjual program dan janji-janji untuk menarik simpati publik dan mendapat dukungan pemilih sebanyak mungkin.

Padahal, peran ideal pers seyogiyanya harus benar-benar dapat bersikap netral, adil, seimbang dan nonpartisan, sehingga tidak ada kesan pers telah memihak salah satu calon pasangan kepala daerah. Netralitas ini sangat penting dijaga agar pers tidak kehilangan posisinya sebagai pilar keempat dari sistem demokrasi di samping lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Netralitas pers, mungkinkah?

Memang harus diakui, soal netralitas pers masih menyisakan problem pelik yang hingga kini tak jua mendapat jawaban yang memuaskan. Apa yang disebut dengan netralitas pers tidak lebih sekadar mitos belaka. Jika mitos itu sudah diterima sebagai kebenaran absolut, sesungguhnya cara pandang masyarakat terhadap pers itu sendiri pun sudah sangat ideologis.

Artinya, masyarakat telah dikerangkeng sebuah kesadaran palsu yang sengaja ditancapkan, baik oleh kalangan pelaku industri pers, pengamat yang konon mengerti dunia pers secara mendalam, maupun akademisi yang tidak membuka diri terhadap fakta empiris.

Kenetralan pers telah menjadi pandangan dominan yang membelenggu pemikiran masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari lontaran kalangan teoritisi yang berorientasi pada liberalisme yang telanjur menjadi dogma. Bagi kalangan liberalis, pers diposisikan layaknya cermin yang mampu merefleksikan kenyataan sosial secara jujur.

Benarkah berbagai asumsi mengenai kehidupan pers seperti yang didoktrinkan kaum liberalis dapat dibuktikan kesahihannya? Ternyata, tidak! Buktinya terdapat kelompok-kelompok sosial yang mendapat ekspose secara berlebihan dari pers, dan otomatis menguntungkan posisi politiknya. Inilah yang disebut the over-represented (kelompok yang mendapatkan liputan secara berlebihan).

Sebaliknya, terdapat kelompok sosial lain, biasanya kaum minoritas serta mereka yang dianggap menyimpang dari normalitas (the deviant), yang diekspose sedemikian sedikit serta dicitrakan negatif. Sehingga, lebih tepat apabila kita menyebut bahwa pers, atau media massa pada umumnya, bukanlah cermin dari realitas sosial, melainkan tak lebih dari representasi realitas sosial.

Dalam kasus Pilkada langsung, bukan berbagai perkara teknis pemberitaan itu yang menjadi problem utamanya. Problem pokoknya terletak pada kandidat kepala daerah yang hendak bertarung dalam arena politik. Ironisnya, mereka tidak begitu dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai pemilih.

Popularitas kandidat pastilah tertinggal jauh dibandingkan dengan politisi tingkat nasional dan juga kaum selebritis yang memenuhi berita-berita gosip dalam tayangan infotainment. Ini disebabkan kandidat yang bermukim di wilayah lokal sangat kecil peluangnya untuk diekspose oleh pers, kecuali jika yang bersangkutan menjadi pejabat publik.

Di sinilah, titik kritis yang akan terjadi dalam arena politik pilkada langsung terdapat pada kemungkinan berlangsungnya jalinan kerja sama antara kandidat kepala daerah dengan pengelola redaksional dan pemilik modal dari pers lokal. Netralitas dalam pemberitaan tidak mungkin dapat direalisasikan, karena pers lokal hanya dijadikan corong bagi persekutuan itu untuk mempropagandakan kepentingan-kepentingan politik mereka sendiri.

Bagi kandidat yang tidak mampu melakukan kerja sama atau tidak disokong oleh para pengelola dan pemodal pers lokal, pastilah akan diposisikan secara marjinal dalam pemberitaan. Jika begitu, benar ungkapan Jack Synder, dalam bukunya From Voting to Violence (Dari Pemilihan Umum ke Pertumpahan Darah, terj 2003) yang menunjukkan bahwa media massa memiliki peran yang besar dalam proses transisi politik dari zaman otoritarisme menuju arah demokratisasi.

Patut dicatat bahwa Synder menunjukkan proses transisi ini tak berjalan dengan mudah karena ada banyak jebakan untuk sampai pada situasi demokratis, dan salah satunya adalah kondisi di mana para elite politik menjalankan politik nasionalisme sempit atau nasionalisme kesukuan (ethno-nationalisme).

Jika pemberitaan telah dianggap sebagai wujud dari penggelaran realitas sosial, bukankah ini sama nilainya dengan membodohi publik? Bukankah publik memiliki anggapan yang terlanjur mapan bahwa berita adalah fakta yang jujur dan tidak mungkin mengalami distorsi sedikit pun?

*Ali Usman, mantan aktivis pers, dan peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=332470

Iklan

Muhammad(,) Yesus… 21 Maret 2008

Posted by aal in Ucap.
2 comments

Peringatan kelahiran Nabi (Maulid Nabi) tahun ini jatuh pada 20 Maret 2008. Sementara keesokan harinya, tanggal 21 Maret 2008 diperingati hari Paskah, wafatnya Yesus. Sebuah persitiwa langka terjadi dalam kalender Hijriyah maupun Masehi. Kelahiran Muhammad dan kematian Yesus beriringan hanya selang sehari.

Baru kali ini saya menyaksikan selama hidup. Kelahiran dan kematian terasa dekat, saling bersahutan. Apalagi, “diperankan” oleh dua tokoh agama terbesar di dunia, Muhammad (Islam) dan Yesus (Kristen). Keduanya dinobatkan oleh umatnya sebagai penyeru kebenaran Ilahi.

Dalam lembaran sejarah, dikatakan, betapa berat perjuangan Nabi Muhammad sewaktu mengajak penduduk setempat untuk mendengar setiap untaian kata kebenaran yang beliau lontarkan dari lisannya yang mulia. Begitu pula dengan Yesus. Saya merinding, miris setiap kali menonton film yang mengisahkan proses penyaliban Yesus. Saya juga takjub dan kagum setiap kali membaca sejarah kenabian Muhammad atas kesabarannya menerima cercaan dan hujatan fisik yang dialamatkan langsung untuknya. Akankah umatmu ini mampu menauladani engkau sang penunjuk jalan?

Kepada Muhammad, kepada Yesus, kita belajar arti dan makna hidup yang hakiki. Selamat memperingati Hari kelahiran Nabi Muhammad dan Hari Paskah, Wafatnya Yesus Kristus (bagi yang merayakan).

Undangan 12 Maret 2008

Posted by aal in dari luar.
10 comments

Saat Pilkada banyak menghasilkan bentrok antar pendukung, saat Pemilu 2009 menjelang dan parta-partai berusaha lolos electoral treshold, saat Indonesia makin mekar dengan pemekaran wilayah di mana-mana, juga politik yang selalu ada di semua lini, kini saatnya kita berefleksi atas demokrasi dan kebangsaan di negeri ini. Mengundang rekan-rekan dalam :

ORASI BUDAYA IMPULSE, 100 tahun Kebangkitan nasional

Tema: “ETIKA DEMOKRASI, ETIKA BERNEGARA”, bersama Dr. J.Kristiadi (CSIS)  

Jumat, 14 Maret 2008 pukul 19.00-22.00 WIB di Ruang Kepodang Taman Komuniaksi Kanisius Jl Cempaka 9 Deresan Yogyakarta  

silakan datang bersama rekan. acara ini terbuka untuk umum, gratis, dan disediakan angkringan…

Kiai NU di Panggung Politik 1 Maret 2008

Posted by aal in Lansir.
11 comments

Dilansir dari Suara Karya, 20 Februari 2008

Oleh: Ali Usman* 

Ingar-bingar Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke 82 yang jatuh pada 31 Januari 2008, dan puncak perayaannya pada 3 Februari di Gelora Bung Karno Jakarta kemarin, masih menyisakan persoalan yang amat urgen untuk dipikirkan. Sangat disayangkan, Harlah yang merupakan ajang berkumpulnya para kiai beserta warga nahdliyin (sebutan untuk warga NU) itu, sejatinya melakukan evaluasi kritis terhadap kiprah NU dalam dekade belakangan ini, atau lebih tepatnya pada sebagaian warganya yang larut dalam politik praktis.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, Harlah NU terjebak pada rutinitas tahunan belaka yang tak menghasilkan komitmen sedikitpun dalam menegakkan khittah 1926. Dalam hal ini, NU lagi-lagi “gagal” menghadang tokoh-tokoh penting atau dalam hal ini para kiai yang terlalu asyik menceburkan diri ke dalam politik praktis. Warga NU malah dipertaruhkan untuk memenangkan Pemilu 2009 nanti, yang menurut Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurahman Wahid (Gus Dur) diprediksi akan mencapai 61 persen (NU Online, 5/2/2008).

Saat ini, sungguh sangat sulit membedakan tipologi kiai bila mengikuti klasifikasi Endang Turmudi (2003) yang membaginya menjadi empat kategori: kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai panggung. Klasifikasi ini tampaknya merupakan respons terhadap fenomena kiai yang dalam dekade terakhir banyak yang “menyimpang” dari identitas aslinya.

Banyak kiai pesantren maupun kiai tarekat misalnya, berubah haluan menjadi kiai politik. Lalu jika demikian, dapatkah dikatakan, keterlibatan para kiai dalam politik praktis secara otomatis menanggalkan identitas sebelumnya sebagai kiai pesantren?

Suka-duka kiai berpolitik

Zaman terus menggelinding dinamis. Kehidupan masyarakat semakin modern, yang tak lagi mengalami ketergantungan kepada tokoh ataupun kelompok-kelompok tertentu. NU yang mempunyai basis massa terbesar di Tanah Air tampaknya juga menuju ke arah tersebut. Buktinya, kehadiran PKB yang jelas-jelas lahir dari rahim NU, yang diharapkan menjadi kekuatan politik bagi warga NU, tidak pernah berjalan mulus.

Baik di pemilihan presiden 2004 dan pemilihan kepala daerah, NU selalu gagal mendulang suara terbanyak, meski diketahui, basis massa NU sebenarnya sangat mumpuni untuk memenangkan pertarungan politik. Hemat saya, setidaknya ada dua motif mengapa massa NU emoh memilih calon yang diangkat dari salah satu kader terbaiknya.

Pertama, tidak hanya bagi warga NU, semua konstituen saat ini memang terbilang sangat cerdas. Masyarakat mampu menangakap, bahwa calon pemimpin ideal ditentukan oleh kecakapan dan kapabilitas, daripada seorang pemimpin yang hanya mengandalkan primordialnya; agama, ormas, etnis, dan lain sebagainya.

Pilkada Bojonegoro adalah contohnya. Entah pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur nanti, yang konon terdapat kiai yang bakal “unjuk gigi” sebagai calon. Simak misalnya, puncak Harlah NU kemarin, di Jatim malah diselubungi kampanye dan tebar pesona calon tertentu.

Maka jika demikian adanya, dapatkah pula menerka bakal calon terkuat di pentas kepemimpinan nasional Pemilu 2009? Tampaknya, saya pesimis dan tidak cukup yakin, bila nanti Gus Dur sebagai tokoh sentral NU dan PKB—sebagaimana dilansir banyak media belakangan ini—masih tetap mencalonkan diri sebagai presiden akan mendapat suara maksimal dari warga nahdliyin.

Untuk mengatasi problem itu, banyak kalangan mengharap Gus Dur sedikit membuka diri dengan memberi kesempatan pada kader lain, yang tidak lagi berasal dari lingkaran keluarganya sendiri. Jikap sikap yang demikian dapat dilakukan, saya yakin, NU dan PKB akan berjaya, dan masyarakat pun akan sangat apresiatif terhadap kedirian Gus Dur tersebut.

Kedua, terkait dengan rumus dasar politik, yang menganut jargon “serba (ke)mungkin(an)”. Ini juga dapat disimak pada perilaku politik warga NU. Tengoklah fenomena menarik sikap politik warga NU yang berpaling ke calon lain di beberapa momen Pilkada, bahkan Pemilu 2004 lalu—yang bila kita cermati dengan seksama, sebenarnya itu menguatkan asumsi bahwa mereka tidak menginginkan agamawan (kiai) menjabat suatu jabatan struktural di lembaga pemerintahan.

Tugas kiai bagi masyarakat adalah mengayomi umat dengan tetap mengajarkan ajaran agama di langgar-langar, masjid, mimbar, dan bukan melalui pangung politik. Artinya, kenyataan ini secara implisit menyerukan kepada para “kiai politik”—meminjam istilah Turmudi di atas—yang masih larut dalam kubangan politik praktis, agar kembali ke “kandangnya” (baca, khittah).

Kembali ke “kandang”?

Ya. Di manakah kandang kiai? Tak lain dan tak bukan yakni di lingkungan masyarakat itu sendiri, yang secara kelembagaan di pesantren, yang memiliki kedudukan sentral, baik sebagai pendiri, pemimpin dan pengendali organisasi, maupun sebagai panutan kaum nahdliyin.

Karena itu, pada aras inilah, gelar kiai dapat kembali ditempatkan sesuai dengan “fitrahnya”, yang menurut asal-usulnya, dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar dengan peruntukan yang berdeda satu sama lain. Pertama, kiai sebagai gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat, misalnya Kiai Garuda Kencana, sebagai nama bagi salah satu kereta kuda milik kraton Yogyakarta. Kedua, sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Dan ketiga, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam (ulama) yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya (Dhofier, 1982).

Predikat kekiaian diberikan oleh masyarakat atas dasar keunggulan yang dimilikinya, misalnya kedalaman ilmu, keturunan, dan kekayaan ekonomi. Keunggulan tersebut dipergunakan oleh mereka untuk mengabdi kepada masyarakat luas. Para kiai selalu menyatu dengan lingkungan masyarakatnya, termasuk lingkungan negara bangsa.

Maka akhir dari semua itu adalah saatnya kiai kini kembali ke “kandangnya”. Seruan agar kiai kembali ke “kandang” tentu tidak bermaksud menggurui dan memerintah kiai. Tetapi sebaliknya, untuk memuliakan kiai, supaya “suci kembali”, bebas dari “dosa-dosa politik”. Meskipun harus diakui, tradisi kehidupan politik NU yang begitu lama telah membudaya sehingga terasa agak sulit untuk mencabut akar budaya tradisi itu dari kehidupan NU.

Butuh waktu lama agar para kiai NU tidak bermain api politik—atau dalam bahasa M. Ali Haidar (1998) tidak lagi menjadikan politik sebagai lahan kegiatan dalam berorganisasi. Jika NU gagal, tulis Haidar, menciptakan modus baru bagi kegiatan warga dan organisasi NU bisa dipstikan kecenderungan politik akan menjadi pola kegiatan kembali.

Untuk mengatasi yang demikian itu, maka disitulah khittah NU 1926 penting untuk dipegang kuat dan erat. Gerakan kembali ke khittah sejatinya tidak hanya menjadi pemanis mulut alias lipstik para elite NU, dan menjadi “sumpah serapah” di depan warganya. Gerakan kembali ke khittah harus dijadikan agenda gerakan yang massif untuk “menyelamatkan” NU dari kehancuran akibat badai politik yang tak bertu(h)an.

*Ali Usman, analis sosial-politik di Yogyakarta