jump to navigation

Kiai NU di Panggung Politik 1 Maret 2008

Posted by aal in Lansir.
trackback

Dilansir dari Suara Karya, 20 Februari 2008

Oleh: Ali Usman* 

Ingar-bingar Harlah Nahdlatul Ulama (NU) ke 82 yang jatuh pada 31 Januari 2008, dan puncak perayaannya pada 3 Februari di Gelora Bung Karno Jakarta kemarin, masih menyisakan persoalan yang amat urgen untuk dipikirkan. Sangat disayangkan, Harlah yang merupakan ajang berkumpulnya para kiai beserta warga nahdliyin (sebutan untuk warga NU) itu, sejatinya melakukan evaluasi kritis terhadap kiprah NU dalam dekade belakangan ini, atau lebih tepatnya pada sebagaian warganya yang larut dalam politik praktis.

Namun yang terjadi malah sebaliknya, Harlah NU terjebak pada rutinitas tahunan belaka yang tak menghasilkan komitmen sedikitpun dalam menegakkan khittah 1926. Dalam hal ini, NU lagi-lagi “gagal” menghadang tokoh-tokoh penting atau dalam hal ini para kiai yang terlalu asyik menceburkan diri ke dalam politik praktis. Warga NU malah dipertaruhkan untuk memenangkan Pemilu 2009 nanti, yang menurut Ketua Umum Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurahman Wahid (Gus Dur) diprediksi akan mencapai 61 persen (NU Online, 5/2/2008).

Saat ini, sungguh sangat sulit membedakan tipologi kiai bila mengikuti klasifikasi Endang Turmudi (2003) yang membaginya menjadi empat kategori: kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai panggung. Klasifikasi ini tampaknya merupakan respons terhadap fenomena kiai yang dalam dekade terakhir banyak yang “menyimpang” dari identitas aslinya.

Banyak kiai pesantren maupun kiai tarekat misalnya, berubah haluan menjadi kiai politik. Lalu jika demikian, dapatkah dikatakan, keterlibatan para kiai dalam politik praktis secara otomatis menanggalkan identitas sebelumnya sebagai kiai pesantren?

Suka-duka kiai berpolitik

Zaman terus menggelinding dinamis. Kehidupan masyarakat semakin modern, yang tak lagi mengalami ketergantungan kepada tokoh ataupun kelompok-kelompok tertentu. NU yang mempunyai basis massa terbesar di Tanah Air tampaknya juga menuju ke arah tersebut. Buktinya, kehadiran PKB yang jelas-jelas lahir dari rahim NU, yang diharapkan menjadi kekuatan politik bagi warga NU, tidak pernah berjalan mulus.

Baik di pemilihan presiden 2004 dan pemilihan kepala daerah, NU selalu gagal mendulang suara terbanyak, meski diketahui, basis massa NU sebenarnya sangat mumpuni untuk memenangkan pertarungan politik. Hemat saya, setidaknya ada dua motif mengapa massa NU emoh memilih calon yang diangkat dari salah satu kader terbaiknya.

Pertama, tidak hanya bagi warga NU, semua konstituen saat ini memang terbilang sangat cerdas. Masyarakat mampu menangakap, bahwa calon pemimpin ideal ditentukan oleh kecakapan dan kapabilitas, daripada seorang pemimpin yang hanya mengandalkan primordialnya; agama, ormas, etnis, dan lain sebagainya.

Pilkada Bojonegoro adalah contohnya. Entah pada pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur nanti, yang konon terdapat kiai yang bakal “unjuk gigi” sebagai calon. Simak misalnya, puncak Harlah NU kemarin, di Jatim malah diselubungi kampanye dan tebar pesona calon tertentu.

Maka jika demikian adanya, dapatkah pula menerka bakal calon terkuat di pentas kepemimpinan nasional Pemilu 2009? Tampaknya, saya pesimis dan tidak cukup yakin, bila nanti Gus Dur sebagai tokoh sentral NU dan PKB—sebagaimana dilansir banyak media belakangan ini—masih tetap mencalonkan diri sebagai presiden akan mendapat suara maksimal dari warga nahdliyin.

Untuk mengatasi problem itu, banyak kalangan mengharap Gus Dur sedikit membuka diri dengan memberi kesempatan pada kader lain, yang tidak lagi berasal dari lingkaran keluarganya sendiri. Jikap sikap yang demikian dapat dilakukan, saya yakin, NU dan PKB akan berjaya, dan masyarakat pun akan sangat apresiatif terhadap kedirian Gus Dur tersebut.

Kedua, terkait dengan rumus dasar politik, yang menganut jargon “serba (ke)mungkin(an)”. Ini juga dapat disimak pada perilaku politik warga NU. Tengoklah fenomena menarik sikap politik warga NU yang berpaling ke calon lain di beberapa momen Pilkada, bahkan Pemilu 2004 lalu—yang bila kita cermati dengan seksama, sebenarnya itu menguatkan asumsi bahwa mereka tidak menginginkan agamawan (kiai) menjabat suatu jabatan struktural di lembaga pemerintahan.

Tugas kiai bagi masyarakat adalah mengayomi umat dengan tetap mengajarkan ajaran agama di langgar-langar, masjid, mimbar, dan bukan melalui pangung politik. Artinya, kenyataan ini secara implisit menyerukan kepada para “kiai politik”—meminjam istilah Turmudi di atas—yang masih larut dalam kubangan politik praktis, agar kembali ke “kandangnya” (baca, khittah).

Kembali ke “kandang”?

Ya. Di manakah kandang kiai? Tak lain dan tak bukan yakni di lingkungan masyarakat itu sendiri, yang secara kelembagaan di pesantren, yang memiliki kedudukan sentral, baik sebagai pendiri, pemimpin dan pengendali organisasi, maupun sebagai panutan kaum nahdliyin.

Karena itu, pada aras inilah, gelar kiai dapat kembali ditempatkan sesuai dengan “fitrahnya”, yang menurut asal-usulnya, dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gelar dengan peruntukan yang berdeda satu sama lain. Pertama, kiai sebagai gelar kehormatan bagi benda-benda yang dianggap keramat, misalnya Kiai Garuda Kencana, sebagai nama bagi salah satu kereta kuda milik kraton Yogyakarta. Kedua, sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya. Dan ketiga, sebagai gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam (ulama) yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada santrinya (Dhofier, 1982).

Predikat kekiaian diberikan oleh masyarakat atas dasar keunggulan yang dimilikinya, misalnya kedalaman ilmu, keturunan, dan kekayaan ekonomi. Keunggulan tersebut dipergunakan oleh mereka untuk mengabdi kepada masyarakat luas. Para kiai selalu menyatu dengan lingkungan masyarakatnya, termasuk lingkungan negara bangsa.

Maka akhir dari semua itu adalah saatnya kiai kini kembali ke “kandangnya”. Seruan agar kiai kembali ke “kandang” tentu tidak bermaksud menggurui dan memerintah kiai. Tetapi sebaliknya, untuk memuliakan kiai, supaya “suci kembali”, bebas dari “dosa-dosa politik”. Meskipun harus diakui, tradisi kehidupan politik NU yang begitu lama telah membudaya sehingga terasa agak sulit untuk mencabut akar budaya tradisi itu dari kehidupan NU.

Butuh waktu lama agar para kiai NU tidak bermain api politik—atau dalam bahasa M. Ali Haidar (1998) tidak lagi menjadikan politik sebagai lahan kegiatan dalam berorganisasi. Jika NU gagal, tulis Haidar, menciptakan modus baru bagi kegiatan warga dan organisasi NU bisa dipstikan kecenderungan politik akan menjadi pola kegiatan kembali.

Untuk mengatasi yang demikian itu, maka disitulah khittah NU 1926 penting untuk dipegang kuat dan erat. Gerakan kembali ke khittah sejatinya tidak hanya menjadi pemanis mulut alias lipstik para elite NU, dan menjadi “sumpah serapah” di depan warganya. Gerakan kembali ke khittah harus dijadikan agenda gerakan yang massif untuk “menyelamatkan” NU dari kehancuran akibat badai politik yang tak bertu(h)an.

*Ali Usman, analis sosial-politik di Yogyakarta

Komentar»

1. Musthafa - 2 Maret 2008

Halooo…Bang

Kemana aja neh. Kok baru muncul di permukaan. Hehe, lagi lamaran tah (ups)

2. Agus Wibowo - 4 Maret 2008

uh….letihnya meniti hidup…! Sebuah perubahan yang ku impikan, tak lebih kubangan simulacra yang memuakkan…

3. syaiful - 5 Maret 2008

kembali ke kandang = menjadi penonton aksi politik. tentu saja saya tidak sepakat. sudah saatnya jama’ah NU, bukan jam’iyyah NU, merebut hak sejarahnya di arena politik. jadi jangan melulu sebagai obyek para politisi.

eh, jama’ah dan jam’iyyah perlu dibedakan. nah, kembali ke khittah 1926 itu untuk jam’iyyah, bukan jama’ah. ok? wahai kaum nahdliyin, jangan mau “dibohongi” orang luar yang memang tidak ingin melihat jama’ah NU memimpin bangsa.

4. aal - 6 Maret 2008

beeehhh… ok!

5. M Che Anam - 6 Maret 2008

Alow Aal (ali usman). Betul, kita lu2s bareng. Siapa ga kenal sama si Ali Usman, mahasiswa lulusan terbaik, he2. Selamat ya. Maaf ngucapinnya terlambat.
Met kenal dariku,

Nb: Oya, daftar blog anak2/dosen ushuludin UIN mana za ya? mo aku bikin link di blog-ku.

THANKS MUCH

6. aal - 6 Maret 2008

waduh, Anam jangan buka kartu dong… lulusan terbaik yang tidak baik, he2. Ni aku absen temen2 (alumni&yang masih kul) di UIN Suka: Agus Wibowo, hmad Luthfi, Alfian Wahid, Alhimni Fahma, Benni Setiawan, Hatim Gazali, Ipung, Klahilul Rahman (mantan presma ni), Muhammad al-Fayyadl, Robby H. Abror dan Shofiyullah (dosen AF-UY ni), dll. banyak mahasiswa Uy tu…

7. Agus Wibowo - 7 Maret 2008

Matur Nuwun ucapannya kang…aku adalah murid setiamu…jadi jangan pernah bosan menasehatiku…diskusinya mujarab, hatiku kembali mantab mendedikasikan hidup untuk menulis…Oh ya, Kang aku pamit, 2-3 hari, mau mudik ke Gunungkidul, Mbantu Bapak & Simbok di Sawah..

8. Musthafa - 7 Maret 2008

Thanks bang atas masukannya. Semoga bikin saya semakin giat menulis. Maaf baru balas, soalnya lagi sibuk buat proposal skripsi. semoga aja cepat kelar. sukses selalu

9. Nongkrong - 8 Maret 2008

Akankah Ali Maschan mundur dari PWNU setelah pasti menjadi Cawagub…

Oh Pesantren AL-HUSNA, semakin jauh engkau dengan pengasuhmu

10. f.emza - 19 November 2008

mas aal, emang alhimni fahma anak usuludin ya?
hehehe…tapi gpp, biar ketularan pinternya ank UY…
doain ya mas, desember awal maw
kunjungi paman jhon howard ama kevin Rudd.
yah moga aja jadi..plis,doain ya.

11. aal - 20 November 2008

ok him, kita sama2 doa’akanlah. smg kau sukses di sana. baik2 di negeri org. jangan nakal, he2. selamat ya…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: