jump to navigation

Berebut Pers dalam Pilkada 23 Maret 2008

Posted by aal in Lansir.
trackback

Dilansir dari Jawa Pos , 24 Maret 2008

Oleh: Ali usman* 

Suhu politik kian memanas jelang Pemilu 2009. Tidak hanya di parlemen pusat, tetapi juga menerpa di seluruh penjuru daerah, yang diributkan dengan iruk-pikuk persiapan pemilihan kepala daerah/pemilihan gubernur (Pilkada/Pilgub). Dalam waktu amat dekat ini—sebagaimana dilansir banyak media—setidaknya ada tiga daerah yang bakal melangsungkan pesta demokrasi Pilgub, yaitu Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

Beragam statement politik oleh calon kandidat, dan tim suksesnya mulai menyeruak ke publik, mengisi ruang-ruang kosong di setiap kolom media massa. Sanjungan terhadap calon kandidat tertentu, dan propaganda yang kadang pula melibatkan tokoh-tokoh politik(us) nasional juga tak pernah terlewatkan ditampilkan media.

Media atau pers dengan demikian ikut andil mempopulerkan calon kandidat, yang boleh jadi sebelumnya tidak tenar di mata khalayak umum. Dengannya pula, pers terlibat aktif dalam permainan politik yang dimainkan oleh para politisi, meski mungkin ini jarang disadari oleh pekerja pers. Lalu di manakah independensi dan netralitas pers?

Adalah benar, ruang advertorial pada media tentu akan dimanfaatkan oleh masing-masing calon kepala daerah untuk melakukan promosi dan penetrasi terhadap publik, sesuai dengan Pasal 76 UU No 32/2004, bahwa kampanye calon kepala daerah dapat dilakukan melalui media cetak atau media eletronik.

Menyoal indepedensi dan netralitas pers dari pertanyaan di atas, secara pasti akan terus merambat ke dalam pertanyaan lain yang lebih mendalam. Apakah pers menunjukkan peran yang signifikan untuk mendorong proses demokratisasi; di mana masyarakat sebagai konstituen politik utama diberi informasi yang wajar dan berimbang atas berbagai kandidat politik tersebut, lepas dari berbagai perbedaannya dengan kontestan lain? Ataukah pers akan jatuh pada suatu pemihakan kepada salah satu calon dengan berbagai alasan dibelakangnya?

Selama ini, pers dianggap mampu bersikap objektif, independen, serta netral dalam berbagai liputan. Tidak terkecuali liputan terhadap berbagai momentum politik penting, termasuk Pilkada langsung. Fungsi pers sebagai kegiatan bisnis yang bersimbiosis dengan kepentingan para calon kepala daerah yang memerlukan media untuk menjual program dan janji-janji untuk menarik simpati publik dan mendapat dukungan pemilih sebanyak mungkin.

Padahal, peran ideal pers seyogiyanya harus benar-benar dapat bersikap netral, adil, seimbang dan nonpartisan, sehingga tidak ada kesan pers telah memihak salah satu calon pasangan kepala daerah. Netralitas ini sangat penting dijaga agar pers tidak kehilangan posisinya sebagai pilar keempat dari sistem demokrasi di samping lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Netralitas pers, mungkinkah?

Memang harus diakui, soal netralitas pers masih menyisakan problem pelik yang hingga kini tak jua mendapat jawaban yang memuaskan. Apa yang disebut dengan netralitas pers tidak lebih sekadar mitos belaka. Jika mitos itu sudah diterima sebagai kebenaran absolut, sesungguhnya cara pandang masyarakat terhadap pers itu sendiri pun sudah sangat ideologis.

Artinya, masyarakat telah dikerangkeng sebuah kesadaran palsu yang sengaja ditancapkan, baik oleh kalangan pelaku industri pers, pengamat yang konon mengerti dunia pers secara mendalam, maupun akademisi yang tidak membuka diri terhadap fakta empiris.

Kenetralan pers telah menjadi pandangan dominan yang membelenggu pemikiran masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari lontaran kalangan teoritisi yang berorientasi pada liberalisme yang telanjur menjadi dogma. Bagi kalangan liberalis, pers diposisikan layaknya cermin yang mampu merefleksikan kenyataan sosial secara jujur.

Benarkah berbagai asumsi mengenai kehidupan pers seperti yang didoktrinkan kaum liberalis dapat dibuktikan kesahihannya? Ternyata, tidak! Buktinya terdapat kelompok-kelompok sosial yang mendapat ekspose secara berlebihan dari pers, dan otomatis menguntungkan posisi politiknya. Inilah yang disebut the over-represented (kelompok yang mendapatkan liputan secara berlebihan).

Sebaliknya, terdapat kelompok sosial lain, biasanya kaum minoritas serta mereka yang dianggap menyimpang dari normalitas (the deviant), yang diekspose sedemikian sedikit serta dicitrakan negatif. Sehingga, lebih tepat apabila kita menyebut bahwa pers, atau media massa pada umumnya, bukanlah cermin dari realitas sosial, melainkan tak lebih dari representasi realitas sosial.

Dalam kasus Pilkada langsung, bukan berbagai perkara teknis pemberitaan itu yang menjadi problem utamanya. Problem pokoknya terletak pada kandidat kepala daerah yang hendak bertarung dalam arena politik. Ironisnya, mereka tidak begitu dikenal oleh kalangan masyarakat sebagai pemilih.

Popularitas kandidat pastilah tertinggal jauh dibandingkan dengan politisi tingkat nasional dan juga kaum selebritis yang memenuhi berita-berita gosip dalam tayangan infotainment. Ini disebabkan kandidat yang bermukim di wilayah lokal sangat kecil peluangnya untuk diekspose oleh pers, kecuali jika yang bersangkutan menjadi pejabat publik.

Di sinilah, titik kritis yang akan terjadi dalam arena politik pilkada langsung terdapat pada kemungkinan berlangsungnya jalinan kerja sama antara kandidat kepala daerah dengan pengelola redaksional dan pemilik modal dari pers lokal. Netralitas dalam pemberitaan tidak mungkin dapat direalisasikan, karena pers lokal hanya dijadikan corong bagi persekutuan itu untuk mempropagandakan kepentingan-kepentingan politik mereka sendiri.

Bagi kandidat yang tidak mampu melakukan kerja sama atau tidak disokong oleh para pengelola dan pemodal pers lokal, pastilah akan diposisikan secara marjinal dalam pemberitaan. Jika begitu, benar ungkapan Jack Synder, dalam bukunya From Voting to Violence (Dari Pemilihan Umum ke Pertumpahan Darah, terj 2003) yang menunjukkan bahwa media massa memiliki peran yang besar dalam proses transisi politik dari zaman otoritarisme menuju arah demokratisasi.

Patut dicatat bahwa Synder menunjukkan proses transisi ini tak berjalan dengan mudah karena ada banyak jebakan untuk sampai pada situasi demokratis, dan salah satunya adalah kondisi di mana para elite politik menjalankan politik nasionalisme sempit atau nasionalisme kesukuan (ethno-nationalisme).

Jika pemberitaan telah dianggap sebagai wujud dari penggelaran realitas sosial, bukankah ini sama nilainya dengan membodohi publik? Bukankah publik memiliki anggapan yang terlanjur mapan bahwa berita adalah fakta yang jujur dan tidak mungkin mengalami distorsi sedikit pun?

*Ali Usman, mantan aktivis pers, dan peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=332470

Komentar»

1. Agus Wibowo - 24 Maret 2008

Akhirnya…jebol lagi gawang….!!!!!
SELAMAT ATAS DIMUATNYA ARTIKEL DI JP HARI INI…
SEMOGA MENJADI AMAL YANG BISA DITERIMA DI SISI-NYA..
SUKSES BUAT KANG ALI….SEKERA NIKAH BIAR REJEKINYA LANCAR KAYA KANG BENNI…

2. Benni - 24 Maret 2008

Terima kasih, Al. Selamat juga untuk Jawa Posnya.

3. aal - 24 Maret 2008

selamat juga untuk ucapan dan komentarnya. thanks.

4. HILMAN - 28 Maret 2008

produktif kali kwn kt satu nih….

5. aal - 28 Maret 2008

walah, apa man, baru sekali dibilang produktif…
aku jg rindu tulisanmu yang seringkali menulis dengan judul, “membumi(kan)”. mana lagi tu? baik2 di Jkt ya…🙂

6. HILMAN - 1 April 2008

hehee…karena kita tinggal di bumi, bkn di langit, tapi iya nih polusi jakarta membuat otak jadi kotor, berdebu, beku, dan jorok !!😦 terakhir aku nulis tgl 29 Feb kmrn di JP..baik2 jg di jogja, ingat jaga moral !! jgn sering tutup pintu kos kl lg ber-2..😦

7. aal - 1 April 2008

wah, yang terakhir itu aku gak bisa penuhi man. tidak hanya berdua, tapi rame2. aku harus tutup pintu terus untuk bisa menulis. bahkan beralaskan buku, berbantal komputer, he2….🙂

8. Setiawan - 2 April 2008

Terima kasih, Al. Semangat inikan dari kamu juga. Salam

9. syaidul - 3 April 2008

berebut duit di pilkada lbh enak bro…

10. syaipol - 3 April 2008

sepeket?

11. aal - 3 April 2008

hiiiiiiiiiiii……..🙂

12. Wibowo - 3 April 2008

Paling enak berebut lirikan gadis-gadis, masalahnya kebanyakan peserta kampanye gadis-gadis om..he.he


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: