jump to navigation

Bumi dan Pembangunan Berkelanjutan 18 Mei 2008

Posted by aal in Lansir.
15 comments

Dilansir dari Suara Karya, 16 Mei 2008

Oleh Ali usman*

Andai ada planet lain yang setara dan semakmur planet bumi, mungkin banyak manusia berduyun-duyun berpindah tempat menuju “planet baru” itu. Planet bumi saat ini, boleh dibilang sudah tidak lagi kondusif untuk hidup. Rentetan bencana alam; banjir, longsor, stunami, kebakaran hutan, dan lain sebagainya, menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan, bahwa bumi yang kita tempati saat sekarang sedang sakit parah akibat ulah penghuninya yang mengakibatkan krisis lingkungan.

 

Orang mungkin baru sadar dan membenarkan, eksploitasi alam yang dilakukan oleh ‘konon’ makhluk berakal, telah menyengsarakan tatanan kehidupan. Situasi krisis lingkungan inilah yang belakangan dikenal dengan istilah global warming yang mulai dikampanyekan oleh seluruh petingi negara dan masyarakat yang ada di belahan dunia. Tak terkecuali, tiap kali menyapa tanggal 22 April, yang diperingati sebagai hari bumi atau lingkungan hidup sedunia.

 

Gerald Foley dalam Global Warming: Who Is Taking the Heat (1991) berpendapat, krisis atau kerusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat penebalan lapisan CO2, penipisan lapisan ozon (O3) sebagai dampak dari rumah kaca. Tanda lainnya adalah rawan pangan, permukaan air laut yang makin tinggi, gangguan ekologi, dampak sosial politik, dan perubahan-perubahan iklim yang tidak menentu.

 

Isyarat Gerald di atas, hampir secara keseluruhan telah terjadi di alam semesta ini, tak terkecuali di bumi pertiwi Indonesia. Lalu bagimana kita menghadapi persoalan ini? Disinilah jawaban problematis mengemuka. Di satu sisi, kewajiban menjaga bumi merupakan harga mati yang tak boleh ditawar-tawar lagi oleh seluruh lapisan masyarakat (negara)—sebagimana himbauan KTT di Bali 2007 lalu.

 

Sementara di sisi lain, adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan sesuai hasil dari KTT Rio de Janeiro yang dideklarasikan 1992 silam. Indonesia salah satu negara penanda tangan agenda pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan “Agenda 21”.

 

Memang, disadari bahwa proses pembangunan yang berkelanjutan adalah proyek yang tidak bisa selesai dalam satu periode saja. Jadi, wajar kalau kemudian dampak negatif yang ditimbulkannya juga tidak bisa diselesaikan dalam waktu sesaat.

 

Karena itu, seringkali muncul suatu kebimbangan tentang model pembangunan berkelanjutan yang bisa menyeimbangkan antara dua kepentingan utama, yaitu kepentingan manajemen lingkungan dan kepentingan industrialisasi yang profit oriented secara penuh untuk menjamin masa depan bumi ini.

 

Artinya, laju proses pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana strategi memberikan suatu sisi pendekatan yang bisa meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunannya. Pemahaman dan juga sekaligus kekhawatiran atas dampak negatif tentu sangat beralasan sebab realitas menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan pastilah tidak bisa terlepas dari proses eksplorasi alam.

 

Fritjof Capra dalam The Hidden Connection mengungkapkan, ada dua perkembangan yang punya dampak besar pada kesejahteraan dan cara hidup umat manusia. Keduanya berkaitan dengan jaringan, dan keduanya melibatkan teknologi yang benar-benar baru. Yang pertama adalah kebangkitan kapitalisme global, dan yang lainnya adalah penciptaan masyarakat berkelanjutan berdasarkan pemahaman ekologis dan praktek ekodesign.

 

Dua macam itu saat ini saling bertentangan dan belum bisa didamaikan. Dalam pandangan Bernhard Glaeser (1990), rumusan klasik dari pertentangan tersebut adalah ekonomi versus ekologi. Keduanya pula dipercaya tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Ekologi tunduk pada hukum-hukum alam (fisika) yang menetapkan bahwa jumlah seluruh benda (matter) dan tenaga (energi) tidak dapat diperbesar oleh perubahan-perubahan dalam proses produksi.

 

Barangkali Capra terlampau optimis ketika menyandingkan keduanya, kapitalisme global dan masyarakat berkelanjutan, sebagai penanda baru bagi peradaban umat manusia. Jaringan kapitalisme global telah menancap sedemikian rupa, menyelusup masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Sedangkan cita-cita terwujudnya masyarakat berkelanjutan masih menjadi semacam utopia.

 

Tanggungjawab bersama

Jika demikian, muncul pertanyaan, bagaimana kita menciptakan masa depan bumi? Mengingat kemakmuran kita tergantung pada pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan menurut lingkungan hidup, maka putusan-putusan kebijakan yang kita hasilkan selama dekade ini kelak menentukan apakah anak cucu kita akan hidup di dalam sebuah dunia yang makmur atau mengalami kemerosotan.

 

Pada aras inilah, perlu perhatian lebih dari pemerintah yang sejatinya dapat mengeluarkan kebijakan pro-lingkungan. Sebab, berbagai kehancuran ekologi terjadi ditengarahi karena kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Tanah longsor dan banjir yang sekarang menimpa negeri ini akibat kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan hutan di masa lalu.

 

Hutan digunduli secara legal melalui HPH, dana reboisasi terus dipungut, tetapi penghutanan kembali tidak dilakukan secara benar dan konsisten. Tebang pilih tercantum dalam peraturan, namun cuma bagus di atas kertas. Korupsi dan aji mumpung telah menghancurkan hutan yang sekarang dialami anak bangsa ini melalui musibah banjir dan tanah longsor.

 

Sungguh miris bila tahu yang sebenarnya—seperti yang diungkap Totyo Sugiarto (2006), yaitu Illegal logging terjadi di mana-mana dengan kecepatan perusakan hutan yang amat dahsyat, lebih dari 7 hektar per menit dan terus mengalami percepatan. Manusia membabat hutan dengan serampangan, terus merusak hutan demi tumpukan uang dari penjualan kayu gelondongan, memperluas persawahan, perkebunan dan daerah hunian.

 

Itu sebabnya, banyak kalngan menolak keras PP No 2 tahun 2008 yang diteken langsung presiden SBY. Bukan hanya lantaran harga sewa hutan yang tergolong supermurah alias pemasangan harga obral bagi perusahaan tambang. Tetapi juga lebih mementingkan dampak ekologis yang pada akhirnya akan memperparah kondisi lingkungan hidup yang kian waktu kian tragis. 

 

Penolakan kebijakan tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari semua kalangan; aktivis lingkungan hidup, LSM, mahasiswa, dan terlebih tokoh agama(wan) yang sedianya juga berperan aktif mengkampanyekan larangan pengrusakan lingkungan.

 

Khusus tentang peran agama(wan) dalam memperlakukan alam, Lynn White Jr (1999), pernah melontarkan kritik tajam dengan mengecam agama-agama monoteistik tidak bersahabat dengan alam. Menurutnya, ada kesalahan teologis dalam menafsirkan agama dalam kaitannya dengan alam. Masalah utamanya karena manusia dalam tafsir agama ditempatkan dalam posisi superior dan alam inferior.

 

Akibatnya, eksploitasi alam menjadi sah dan itu menjadi persoalan ketika saat ini agama akan dikedepankan dalam upaya menjaga ekologi. Artinya, ketika agama menempatkan alam lebih rendah dari manusia, eksploitasi sekehendak manusia menjadi sah.

*Ali usman, pemerhati lingkungan, tinggal di Yogyakarta

Iklan

Ayat-ayat Cinta Hidayat Nur Wahid 15 Mei 2008

Posted by aal in Lansir.
8 comments

Dilansir dari Seputar Indonesia, 15 Mei 2008

Oleh Ali Usman*

Begitu mendengar berita Hidayat Nur Wahid melamar seorang perempuan bernama Diana Abbas Thalib, sontak media mewartakannya sangant antusias—seperti yang tampak pada pertengahan April lalu. Begitu pula saat ketua MPR RI itu melangsungkan pernikahan pada 11 Mei 2008, media terus membuntuti dengan ragam sajian yang sensasional, termasuk koran ini juga yang menempatkannya di halaman utama (Seputar Indonesia, 12/05/2008). 

Ibarat jargon sebuah iklan: “semua mata tertuju padamu (Hidayat)”. Bak infotainment, kabar bahagia bagi keluarga besar Hidayat dan calonnya tersebut menjadi berita aktual. Pemberitaan politisi PKS itu semakin meledak disiarkan secara massif oleh media massa cetak maupun elektornik, lantaran presiden SBY dan wapres Jusuf Kallah sebagai saksinya.

Mengapa pemberitaan “wah” itu bisa terjadi? Saya punya pembacaan lain soal ini. Cobalah simak dan perhatikan prosedur dan seremonial prosesi “lamaran” dan walimahannya. Itu terkait dengan kemasyhuran film Ayat-ayat Cinta (AAC) yang sedang booming dan disukai oleh semua lapisan masyararakat. Benarkah?

Kemiripan peran antara dunia nyata Hidayat sangat mirip dengan apa yang terjadi di dunia fiktif di film AAC. Di film AAC, digambarkan bagaimana prosesi ta’aruf (perkenalan) Fahri dengan Aisha. Pasalnya, sebagaimana dilansir banyak media, ta’aruf ala AAC tergambar dalam relasi Hidayat dengan Diana, namun prosesnya lebih rumit.

Maklum, Fahri hanyalah mahasiswa biasa, sedangkan Hidayat adalah ketua MPR. Pertemuan dokter yang juga direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Aliyah Pondok Indah, Jakarta dengan Hidayat ini dilakukan di rumah ibu Yoyoh, seorang guru ngaji sekaligus teman baik Hidayat.

Seperti proses ta’aruf dalam salah satu scene film AAC, pertemuan tersebut dihadiri Hidayat, Yoyoh berserta suami, dan beberapa saksi di antaranya teman Diana, dokter Femmy. Setelah ber-ta’aruf dan memperkenalkan diri masing-masing, kedua insan yang memiliki latar belakang sedikit berbeda itu ternyata mempunyai visu hidup yang sama (Suara Merdeka, 17/04/2008).

Pertanyaan berikutnya adalah, Sebegitu pentingkah informasi pemberitaan pernikahan petinggi PKS itu untuk diketahui oleh publik? Dan apakah memang masyarakat membutuhkannya?

Jika kesemua pertanyaan itu jawabannya “iya”, boleh jadi, masyarakat kita dalam menilai berita tersebut di satu sisi, tidak hanya pada ritual prosesi “lamaran” saja. Tapi lebih dari itu, juga terkait dengan sosok Hidayat, sebagai politisi, ustadz, dan guru moral.

Namun bersamaan dengan itu juga, disadari atau tidak, dengan memfokuskan diri pada berita perihal Hidayat dan Diana—yang sebenarnya berita biasa, yang semua orang juga bisa melakukannya—telah mengendapkan berita-berita lain yang jauh lebih penting untuk kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, kenaikan dan kelangkaan BMM, dan sejenisnya.

Masihkah itu dianggap demi kepentingan publik (public interest), sehingga layak dan menarik ditampilkan di liputan utama sebuah media massa? Pada aras itulah, pendapat Blumer (1998 ) barangkali dapat dijadikan tolok ukur.

Bahwa menurutnya, ada tiga hal yang berkaitan dengan public interest, yaitu, pertama, dalam kasus pemerintah. Adanya authority dan power dalam komunikasi, begitu juga media kekuasaan digunakan untuk melegitimasi sesuatu. Kedua, kualitas media (khususnya media penyiaran yang menggunakan frekuensi milik publik) melekat dengan urusan public interest. Ketiga, pengertian public interest mesti diberlakukan pada kenyataan yang tak sempurna dan tidak murni.

Politik pencitraan

Sebagai politisi yang saat sekarang menjabat sebagai orang nomor satu di jajaran MPR, berita seputar jalinan kasih pernikahan Hidayat dan Diana dapat pula dibaca secara politis. Asumsi ini jelas secara nyata absah, sebab segala gerak-gerik Hidayat telah menjadi “teks” ataun konsumsi masyarakat luas, yang dengannya bisa “disortir” dari arah mana saja.

Artinya, prosesi ta’aruf Hidayat hingga rencana ke jenjang pernikahan dengan Diana, dalam dunia politik dapat disebut ”simbol”, yang hendak dicitrakan kepada masyarakat luas. Hidayat mendobrak budaya dan tradisi kebanyakan orang Indonesia, yang biasanya untuk menuju pelaminan, pasangan harus melalui perkenalan yang amat lama atau dijalani layaknya anak muda berupa pacaran.

Jadi apa yang ditempuh Hidayat juga merupakan pencitraan dirinya sebagai panutan bagi para kader di internal PKS, dan masyarakat umum pada umumnya. Orang tentu akan melihat sisi positif yang dilakukan Hidayat, bahwa untuk menjalin hubungan dengan orang yang kita cintai berbeda jenis (bukan muhrim) tidak mesti melalui interaksi langsung. Model interaksi ini oleh mereka yang sepaham dengan Hidayat, disebut “metode Islami”.

Yang pasti, terlepas dari diskursus keabasahan model ta’aruf yang demikian, Hidayat yang merupakan tokoh sentral di PKS beserta “jema’ahnya” tampaknya terus secara konsisten membangun citra yang bersih, jujur, dan berani tampil beda dengan lainnya. Alhasil, kemenangan kader PKS menjadi kepala daerah di sejumlah tempat—seperti di Jawa Barat dan Sulawesi Utara—saya kira, terkait erat dengan politik pencitraan PKS yang tetap terjaga amat baik di mata masyarakat.

Entah berikutnya. Apakah kemenangan PKS itu juga berlaku di Pilgub Jawa Timur,  Jawa Tengah, dan Bali yang sebentar lagi akan segera melangsungkan hajatan politik? Kita lihat saja nanti.

*Ali Usman, analis media, dan peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

Antara Soeharto dan Jusuf Ronodipuro 6 Mei 2008

Posted by aal in Esai.
add a comment

Tanggal 5 Mei 2008 diperingati sebagai 100 hari meninggalnya dua tokoh penting Indonesia: H. M. Soeharto dan Jusuf Ronodipuro. Di hari yang sama, tangal 27 Januari 2008 lalu, mantan presiden ke-2 RI, H. M. Soeharto (86) menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 13.10 WIB, dan Jusuf Ronodipuro (lahir 30 September 1919) tutup usia 88 tahun pada pukul 23.20 WIB.

Jusuf Ronodipuro dikenal sebagai penyiar radio yang menyiarkan pertama kali berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah di Tanah Air dan seluruh dunia pada 17 Agustus 1945. Namun sangat disayangkan, lantaran bersamaan hari atau waktu meninggalnya dengan mantan penguasa Orde Baru 32 tahun itu, sang penyiar tak banyak tersiar oleh media cetak maupun elektronik.

Masyarakat pun lelap terlena perhatiannya kepada sang jenderal besar. Tetapi tidak begitu dengan sang penyiar yang luput dari perhatian publik. Pejuang kemerdekaan ini mengembuskan napas terakhir setelah dirawat intensif selama lebih dari 40 hari di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Menurut pihak keluarga, salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia (RRI) itu menderita stroke disertai komplikasi radang paru-paru dan ginjal. Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Siti Fatma, tiga anak, serta tujuh cucu.

Jika Soeharto dikebumikan dengan sangat “meriah”, penuh khidmat, dan digerumuli banyak masyarakat di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah, tidak dengan Jusuf Ronodipuro. Jusuf dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta yang sedikit agak sepi dari pelayat bila dibandingkan dengan sang jenderal.

Saya memang tidak begitu tahu dan mengenal banyak hal tentang sosok sang penyiar. Tetapi sejak menjadi “aktivis jalanan” pers semasa saya kuliah dahulu, saya pernah membaca sejarah pers Indonesia, yang di antara salah satu tokoh penting dan tak dapat dilupakan adalah Jusuf Ronodipuro. Setidak-tidaknya, melalui tulisan orang lain atau teman sejawatnya, saya sedikit lebih tahu dari pada mereka yang tak tahu sama sekali tentang perjuangan Jusuf Ronodipuro.

Untuk mengenang dan mengiringi 100 hari kepergian sang penyiar, ada dua kisah nyata yang menarik ditampilkan dalam tulisan ini. Pertama, seperti yang dikisahkan oleh Lusia Kus Anna, bahwa pada tanggal 14 Agustus 1945, Jusuf muda yang bekerja sebagai reporter di Hoso Kyoku (Radio Militer Jepang di Jakarta) datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara.

Sepulang dari Kemayoran, Jusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hoso Kyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor.  Karena Jusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Jusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran (redaksi).

Hari itu pimpinan Hoso Kyoku menyampaikan dua pengumuman kepada para karyawan. Pertama, para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Kedua, siaran luar negeri dihentikan (mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia).

Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945 tidak ada kejadian berarti, siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor, ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang tetapi dilarang masuk. Dari dalam mobil, Sukarni berteriak, “Tunggu, akan ada pengumuman penting,” lalu ia pergi.

Hari Jum’at sore, pada 17 gustus 1945, sekitar jam 17.30, ketika Jusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome (Jusuf lupa namanya). Dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio, ia menyampaikan secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik. Tertulis : “Harap berita terlampir disiarkan.” Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Jusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap.

Tiba-tiba, Brak!! Pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bahtar dan Jusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Jusuf dkk berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

Dalam perjalanan pulang, ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu lars tentara (sampai sebelum berpulang kemarin, tempurung kaki Jusuf bengkok sehingga ia agak pincang saat berjalan).

Kedua, Rosihan Anwar, teman sebaya Jusuf juga menceritakan, bahwa pada suatu hari dia mendampingi Jenderal Surono sebagai Sekretaris Dewan Harian Angkatan 45, mengunjungi Presiden Soeharto untuk meminta persetujuan mengenai desain mata uang dari emas yang hendak dibuat memperingati HUT ke-50 RI.

Pada desain gambar itu terlukis kepala dua presiden, yakni Soekarno dan Soeharto. Setelah dilihat oleh Soeharto komentarnya hanyalah “kenapa dua, Satu saja cukup”. Sebagai orang Jawa tentu Surono paham apa maksudnya. Lalu ditanyakan bagaimanakah baiknya gambar bapak presiden itu?

Soeharto menjawab, “itu lho, seperti gambar yang ada di uang kertas itu”. Maksudnya, gambar Soeharto di tengah rakyat yang duduk di depannya. Jusuf ternganga mendengar keterangan Soeharto itu yang menunjukkan sekali bagaimana wataknya. Jusuf mau ngomong, tapi kakinya diinjak oleh Surono. “Hssstt, diam bae”, tulis Rosihan Anwar sembari mengenang sahabat dekatnya itu.

Kisah perjuangan Jusuf memang sering terlupakan dalam cerita-cerita sejarah revolusi, padahal berkat jasanya ia berhasil menyampaikan kabar kemerdekaan sampai ke negara-negara tetangga.

Selamat jalan sang penyiar. Kepergianmu yang selang beberapa jam setelah kepulangan sang jenderal besar, seolah kau juga yang menyiarkan. Kini tugasmu telah selesai mengantarkan bangsa ini menuju bangsa yang berdaulat. [Ali Usman]