jump to navigation

Bumi dan Pembangunan Berkelanjutan 18 Mei 2008

Posted by aal in Lansir.
15 comments

Dilansir dari Suara Karya, 16 Mei 2008

Oleh Ali usman*

Andai ada planet lain yang setara dan semakmur planet bumi, mungkin banyak manusia berduyun-duyun berpindah tempat menuju “planet baru” itu. Planet bumi saat ini, boleh dibilang sudah tidak lagi kondusif untuk hidup. Rentetan bencana alam; banjir, longsor, stunami, kebakaran hutan, dan lain sebagainya, menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan, bahwa bumi yang kita tempati saat sekarang sedang sakit parah akibat ulah penghuninya yang mengakibatkan krisis lingkungan.

 

Orang mungkin baru sadar dan membenarkan, eksploitasi alam yang dilakukan oleh ‘konon’ makhluk berakal, telah menyengsarakan tatanan kehidupan. Situasi krisis lingkungan inilah yang belakangan dikenal dengan istilah global warming yang mulai dikampanyekan oleh seluruh petingi negara dan masyarakat yang ada di belahan dunia. Tak terkecuali, tiap kali menyapa tanggal 22 April, yang diperingati sebagai hari bumi atau lingkungan hidup sedunia.

 

Gerald Foley dalam Global Warming: Who Is Taking the Heat (1991) berpendapat, krisis atau kerusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi akibat penebalan lapisan CO2, penipisan lapisan ozon (O3) sebagai dampak dari rumah kaca. Tanda lainnya adalah rawan pangan, permukaan air laut yang makin tinggi, gangguan ekologi, dampak sosial politik, dan perubahan-perubahan iklim yang tidak menentu.

 

Isyarat Gerald di atas, hampir secara keseluruhan telah terjadi di alam semesta ini, tak terkecuali di bumi pertiwi Indonesia. Lalu bagimana kita menghadapi persoalan ini? Disinilah jawaban problematis mengemuka. Di satu sisi, kewajiban menjaga bumi merupakan harga mati yang tak boleh ditawar-tawar lagi oleh seluruh lapisan masyarakat (negara)—sebagimana himbauan KTT di Bali 2007 lalu.

 

Sementara di sisi lain, adanya komitmen kuat dari pemerintah untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan sesuai hasil dari KTT Rio de Janeiro yang dideklarasikan 1992 silam. Indonesia salah satu negara penanda tangan agenda pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan “Agenda 21”.

 

Memang, disadari bahwa proses pembangunan yang berkelanjutan adalah proyek yang tidak bisa selesai dalam satu periode saja. Jadi, wajar kalau kemudian dampak negatif yang ditimbulkannya juga tidak bisa diselesaikan dalam waktu sesaat.

 

Karena itu, seringkali muncul suatu kebimbangan tentang model pembangunan berkelanjutan yang bisa menyeimbangkan antara dua kepentingan utama, yaitu kepentingan manajemen lingkungan dan kepentingan industrialisasi yang profit oriented secara penuh untuk menjamin masa depan bumi ini.

 

Artinya, laju proses pembangunan berkelanjutan bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan. Akan tetapi, yang terpenting adalah bagaimana strategi memberikan suatu sisi pendekatan yang bisa meminimalkan dampak negatif dari proses pembangunannya. Pemahaman dan juga sekaligus kekhawatiran atas dampak negatif tentu sangat beralasan sebab realitas menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan pastilah tidak bisa terlepas dari proses eksplorasi alam.

 

Fritjof Capra dalam The Hidden Connection mengungkapkan, ada dua perkembangan yang punya dampak besar pada kesejahteraan dan cara hidup umat manusia. Keduanya berkaitan dengan jaringan, dan keduanya melibatkan teknologi yang benar-benar baru. Yang pertama adalah kebangkitan kapitalisme global, dan yang lainnya adalah penciptaan masyarakat berkelanjutan berdasarkan pemahaman ekologis dan praktek ekodesign.

 

Dua macam itu saat ini saling bertentangan dan belum bisa didamaikan. Dalam pandangan Bernhard Glaeser (1990), rumusan klasik dari pertentangan tersebut adalah ekonomi versus ekologi. Keduanya pula dipercaya tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Ekologi tunduk pada hukum-hukum alam (fisika) yang menetapkan bahwa jumlah seluruh benda (matter) dan tenaga (energi) tidak dapat diperbesar oleh perubahan-perubahan dalam proses produksi.

 

Barangkali Capra terlampau optimis ketika menyandingkan keduanya, kapitalisme global dan masyarakat berkelanjutan, sebagai penanda baru bagi peradaban umat manusia. Jaringan kapitalisme global telah menancap sedemikian rupa, menyelusup masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Sedangkan cita-cita terwujudnya masyarakat berkelanjutan masih menjadi semacam utopia.

 

Tanggungjawab bersama

Jika demikian, muncul pertanyaan, bagaimana kita menciptakan masa depan bumi? Mengingat kemakmuran kita tergantung pada pembangunan ekonomi global yang berkelanjutan menurut lingkungan hidup, maka putusan-putusan kebijakan yang kita hasilkan selama dekade ini kelak menentukan apakah anak cucu kita akan hidup di dalam sebuah dunia yang makmur atau mengalami kemerosotan.

 

Pada aras inilah, perlu perhatian lebih dari pemerintah yang sejatinya dapat mengeluarkan kebijakan pro-lingkungan. Sebab, berbagai kehancuran ekologi terjadi ditengarahi karena kebijakan pemerintah yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan lingkungan hidup dalam jangka panjang. Tanah longsor dan banjir yang sekarang menimpa negeri ini akibat kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan hutan di masa lalu.

 

Hutan digunduli secara legal melalui HPH, dana reboisasi terus dipungut, tetapi penghutanan kembali tidak dilakukan secara benar dan konsisten. Tebang pilih tercantum dalam peraturan, namun cuma bagus di atas kertas. Korupsi dan aji mumpung telah menghancurkan hutan yang sekarang dialami anak bangsa ini melalui musibah banjir dan tanah longsor.

 

Sungguh miris bila tahu yang sebenarnya—seperti yang diungkap Totyo Sugiarto (2006), yaitu Illegal logging terjadi di mana-mana dengan kecepatan perusakan hutan yang amat dahsyat, lebih dari 7 hektar per menit dan terus mengalami percepatan. Manusia membabat hutan dengan serampangan, terus merusak hutan demi tumpukan uang dari penjualan kayu gelondongan, memperluas persawahan, perkebunan dan daerah hunian.

 

Itu sebabnya, banyak kalngan menolak keras PP No 2 tahun 2008 yang diteken langsung presiden SBY. Bukan hanya lantaran harga sewa hutan yang tergolong supermurah alias pemasangan harga obral bagi perusahaan tambang. Tetapi juga lebih mementingkan dampak ekologis yang pada akhirnya akan memperparah kondisi lingkungan hidup yang kian waktu kian tragis. 

 

Penolakan kebijakan tersebut tentu saja membutuhkan dukungan dari semua kalangan; aktivis lingkungan hidup, LSM, mahasiswa, dan terlebih tokoh agama(wan) yang sedianya juga berperan aktif mengkampanyekan larangan pengrusakan lingkungan.

 

Khusus tentang peran agama(wan) dalam memperlakukan alam, Lynn White Jr (1999), pernah melontarkan kritik tajam dengan mengecam agama-agama monoteistik tidak bersahabat dengan alam. Menurutnya, ada kesalahan teologis dalam menafsirkan agama dalam kaitannya dengan alam. Masalah utamanya karena manusia dalam tafsir agama ditempatkan dalam posisi superior dan alam inferior.

 

Akibatnya, eksploitasi alam menjadi sah dan itu menjadi persoalan ketika saat ini agama akan dikedepankan dalam upaya menjaga ekologi. Artinya, ketika agama menempatkan alam lebih rendah dari manusia, eksploitasi sekehendak manusia menjadi sah.

*Ali usman, pemerhati lingkungan, tinggal di Yogyakarta

Iklan