jump to navigation

Menimbang Caleg dari Kalangan Intelektual 20 Agustus 2008

Posted by aal in Lansir.
17 comments

Dilansir dari Jawa Pos, 21 Agustus 2008

Oleh Ali Usman*

 Ada saja yang menarik untuk disimak setiap kali memasuki masa-masa proses pendaftaran calon legislatif (caleg). Termasuk pada Pemilu 2009, yang penyerahan berkas formolirnya telah berakhir 19 Agustus kemarin. Sejak masa pendaftaran dibuka oleh KPU, komposisi caleg sangat beragam, mulai dari kalangan pengusaha, kader partai, aktivis, artis, tokoh intelektual, ada juga olahragawan (mantan juara), dan lain sebagainya.

 

Oleh sebagaian kalangan, fenomena itu barangkali bukan suatu hal baru lagi di alam demokrasi Indonesia, yang jika ditelisik lebih jauh, pernah terjadi pada pemilu sebelum-sebelumnya. Namun di antara tumpukan formulir yang terkumpul di KPU, hal menarik yang perlu diungkap, menurut saya, adalah keikutsertaan tokoh intelektual (muda) yang dengan terang-terangan menceburkan diri ke dalam politik praktis atau ikut “nyaleg”.

 

Setidaknya ada beberapa nama yang saya kenal lewat pertemuan langsung dengan mereka, maupun lewat pandangan-pandangan kritisnya yang dikemukakan dalam betuk tulisan di media massa. Saya mau menyebut dan mengemukakan dua orang saja; Zuhairi, sebagai intelektual muda NU, dan Indra J. Piliang, seorang peneliti dan analis politik di Center for Strategic and International Strategic (CSIS).

 

Mas Zuhairi—begitu saya biasa memanggil—didapuk oleh PDIP dengan diberi tiket nomor urut dua dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur, Madura yang meliputi empat kabupaten: Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Maklum, mas Zuhairi sebelum didaulat sebagai caleg partai berlambang banteng itu telah terlibat intens di sayap Islam PDIP, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi).

 

Sementara Indra J. Piliang, diusung oleh partai Golkar dari dapil Sumatera Utara II. Dibandingkan dengan Zuhairi, Indra memiliki sedikit perbedaan sekaligus persamaan. Indra oleh Alfan Alfian—teman sejawatnya yang sama-sama sebagai analis politik—terkesan mendadak masuk ke parpol. Sedangkan kesamaannya, mereka berdua sama-sama dikenal sebagai penulis dan tokoh intelektual muda yang pandangan-pandangannya sangat kritis terhadap segala realitas, fenomena sosial, dan apalagi pemerintahan.

 

Pertanyaannya adalah, dapatkah suara dan pandangan kritis itu dapat dibawa ke birokrasi pemerintahan, bila memang nanti ternyata menjadi anggota dewan?

 

Kekhawatiran

Pertanyaan itu layak dan penting diajukan, untuk menghindari yang oleh Julien Benda disebut “pengkhianatan kaum intelektual”. Kekhawatiran ini saya kira tidaklah berlebihan, mengingat kaum intelektual sejatinya steril dari nuansa politik praktis. Namun di sisi lain, bagi sebagian orang yang tidak setuju dengan pendapat itu boleh saja beralasan bahwa kaum intelektual, di samping memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk menjadi anggota dewan, keterlibatan kaum intelektual di parlemen sangat dibutuhkan untuk merubah keadaan perpolitikan bangsa yang karut-marut.

 

Problem kaum intelektual yang bermain politik praktis sama halnya memperdebatkan sejumlah kalangan atau “kelompok” lain yang melakukan hal sama. Misalnya, ketokohan kiai yang sejatinya konsisten sebagai “guru moral” anak bangsa, justru bisa dipandang sinis manakala ikut cawe-cawe ke politik praktis. Apalagi, ada oknum kiai yang terbukti melakukan tindak korupsi. Maka tak heran bila kemudian Endang Turmudi (2003) mengklasifikasi kiai menjadi empat tipologi, yaitu kiai pesantren, kiai tarekat, kiai politik, dan kiai panggung.

 

Begitupula dengan artis. Aspek pengalaman dan pengetahuan si artis selalu menjadi sasaran empuk untuk digugat dan dipertanyakan oleh mereka yang tidak setuju bila artis terjun ke dunia politik. Lalu bagaimana kaum intelektual? Dengan membaca sejumlah pandangan-pandangan teoritiknya yang berserak di media massa, tentu tak ada yang menyangkal soal kapabilitasnya itu.

 

Tetapi jangan lupa, mereka juga manusia biasa. Siapkah mereka berkata “tidak” manakala disuguhi satu koper uang, seperti yang terpotret jelas pada kasus-kasus korupsi yang menjerat sejumlah petinggi negara? Kaum intelektual dengan demikian dapat dibagi pula ke dalam dua tipologi.

 

Pertama, intelektual murni, yaitu mereka yang meniti jalur akademik-ilmiah secara konsisten. Dan kedua, intelektual plus politisi, yakni seorang intelektual yang menjalankan double standart, akademisi dan politisi. Klasifikasi ini saya kira bisa diberlakukan pada tokoh-tokoh intelektual seperti Zuhairi dan Indra. Tengoklah dua atau tiga tahun ke depan, boleh jadi, keduanya lebih dikenal sebagai politisi, bukan lagi sebagai intelektual.

 

Optimistis?

Jadi apa yang dipaparkan di atas tentu saja saya tidak bermaksud mencederai niat baik Zuhairi dan Indra terjun ke politik praktis. Sebaliknya, saya berharap anggapan dan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tidak terbukti kebenarannya. Saya tetap menaruh optimistis terhadap kehadiaran Zuhairi dan Indra di dunia politik praktis untuk merubah keadaan—yang dalam bahasa agama disebut min ad-dhulumat ila an-nur (dari kegelapan menuju pencerahan hidup). Konsep dan teori-teori kenegaraannya yang selama ini disuarakan semoga dapat diperjuangakan lewat parlemen yang seringkali memutuskan suatu kebijakan yang tidak populis.

 

Kaum intelektual seperti Zuhairi dan Indra bukanlah jenis politik rendahan, atau apa yang sering dikutip Amien Rais sebagai low politics. Politik kaum intelektual, menurut Alfan Alfian, mestinya high politics. Karenanya, tanggung jawab Zuhairi dan Indra sebagai intelektual sekaligus orang yang merepresentasikan “kaum muda”, sebenarnya memikul beban yang amat berat.

 *Ali Usman, analis sosial politik, dan peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

Menjajaki Bursa Capres Golkar 13 Agustus 2008

Posted by aal in Lansir.
17 comments

Dilansir dari Suara Karya, 13 Agustus 2008

Oleh Ali Usman*

Suhu politik jelang Pemilu 2009 kian memanas. Para politisi kita tidak lagi mengandalkan “silat lidah” dengan memunculkan pelbagai ragam statamen politiknya yang satu dengan yang lainnya terasa saling menyerang, tetapi juga telah mengarah pada deklarasi diri sebagai capres RI mendatang. Jegal-menjegal antar calon pun semakin terlihat terang-benderang. Isu terakhir yang muncul ke permukaan adalah soal pentingnya pemimpin muda.

 

Secara sinis, mereka yang mengatasnamakan kamu muda melakukan pelemparan wacana, bahwa mereka tidak lagi menghendaki negeri ini dipimpin oleh kaum tua atau yang “itu-itu saja”. Akibatnya, dikotomi pun terjadi, yang menurut sebagian kalangan, sebenarnya sangat tidak produktif untuk dilestarikan, sebab menyalahi aturan demokratisasi itu sendiri. Bukankah aturan main demokrasi mengandaikan adanya kebebasan hak individu tanpa memandang usia (umur), kelas, dan derajat tertentu?

 

Tak heran, bila Megawati, pentolan PDIP itu menanggapinya secara reaksionir dan menantang bagi mereka yang hendak mencalonkan diri sebagai capres dari kalangan muda. Hal yang sama juga datang dari Jusuf Kalla, wakil presiden RI dan ketua umum Golkar, dengan sedikit memberikan statemen politik yang amat arif dan bijak.

 

Kepemimpinan, kata Kalla, terkait erat dengan kapabilitas atau kemampuan dan kedewasaan pikiran seseorang. Usia dan umur hubungannya dengan kesehatan. Tapi kalau kemampuan dan pikiran berhubungan dengan kearifan. “Kalau ada yang tua tapi tidak arif, ya tidak bisa disebut orang tua. Ada juga usia muda tapi kalau kurang fit, ah susah juga itu jadi pemimpin” (Rakyat Merdeka, 23/07/2008).

 

Apa yang diutarakan Kalla di atas seolah hendak meneguhkan bahwa kaum muda haruslah inovatif. Jangan cuma berpolitik untuk mengejar jabatan atau posisi strategis. Jadi di sini, pemuda di samping harus berani dan percaya diri jika memang hendak memimpin negeri, juga harus punya moral, fair dan konsistensi.

 

Bursa capres Golkar

Lepas dari kontroversi pentingnya kaum muda dan kaum tua tersebut, hal menarik lain yang menarik diangkat adalah terkait dengan apa yang diutarakan Jusuf Kalla itu, boleh jadi, merupakan suara dominan secara institusional Golkar. Ini menyangkut suksesi capres-cawapres dari partai berlambang pohon beringin itu.

 

Sampai hari ini, tokoh-tokoh dan para petinggi Golkar banyak berdiri tegak hendak menaiki kursi presiden RI. Di antara mereka yang berhembus ke publik setidaknya ada lima orang penting—sebagaimana dilansir banyak media—yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Akbar Tandjung, dan Ginandjar Laksono. Bahkan Sri Sultan, oleh beberapa lembaga survei independen pernah dinobatkan sebagai pemimpin ideal tahun 2009.

 

Di luar itu, tentau saja banyaknnya bursa capres dari Golkar tidak menunjukkan buruknya kondisi internal partai. Tetapi sebaliknya, mengisyaratkan adanya ruang dinamisasi partai, dan menjadi bukti kuat akan demokratisasi yang hidup dan tumbuh berkembang di Golkar. Golkar pada hemat saya, berbeda dengan partai lain karena memiliki kader yang potensial, jika dilihat dari pengalaman mereka, dan juga di dalamnya, banyak “tersimpan” tokoh-tokoh nasional yang siap kapan saja mereka maju menjadi pemimpin bangsa.

 

Pengalaman kepemimpinan kader Golkar dapat disimak dari bursa capresnya. Sri Sultan, selain dikenal sebagai politisi, juga sekian lama menjadi pengayom masyarakat Yogyakarta; Jusuf Kalla seperti kita tahu berpengalaman mendampingi SBY sebagai wakil presiden; Agung Laksono sebagai ketua DPR pusat; Akbar juga merupakan politisi ulung yang sudah memakan kenyang pahit-manis politik; dan Ginadjar adalah ketua DPD RI. Ini belum lagi Surya Paloh, misalnya, yang bisa jadi, akan juga meletup kapan saja ke permukaan— sebagaimana yang pernah terjadi pada pemilu 2004—meski entah sebagai apa nanti.

 

Hanya saja, persoalannya adalah apakah rakyat menghendaki dengan memilih salah satu di antara mereka sebagai pemimpin? Termasuk juga, bagaimana bila memang rakyat benar-benar menghendaki pemimpin muda? Siapkah Golkar menampik anggapan bahwa pemimpin tua sepantasnya “menyingkir” dari parlemen?

 

Baru-baru ini saya menghadiri launching dan bedah buku Beyond Parlemen, karya Yuddi Chrisnandi di Yogyakarta. Dalam buku itu, dan diutarakan lagi oleh anggota DPR Komisi I tersebut, bahwa dirinya siap ikut berlaga menjadi capres jika partai yang menaunginya (Golkar) memang menghendaki untuk maju. Dari situlah, barangkali ini modal penting bagi Golkar jika memang publik menghendaki pemimpin muda dari segi usia di bawah 50 tahun.

 

Tetapi saya kira, melanggengkan isu pemimpin muda dari segi usia tidaklah begitu sehat untuk diteruskan di negara yang menganut sistem demokrasi. Tidak hanya soal diskriminasi, tetapi bisa menjurus pada persoalan truth cklaim, pemvonisan terhadap kelompok tertentu yang dikategorikan tua (dari sisi usia) bahwa mereka tidak kompeten lagi, jika dibandingkan dengan kelompoknya sendiri, kalangan muda. Benarkah demikian?

 

Perihal kepemimpinan, hemat saya, hal yang paling penting diutamakan adalah kapabilitas atau kemampuan. Kapabilitas yang dimaksud tentu merujuk pada banyak hal, baik menyangkut langsung soal kemampuannya dalam memimpin (leader) roda pemerintahan, intelektualisme, dan termasuk kesiapan mental sebagai pemimpin. Barulah jikalau ada sosok yang demikian, jelas tidak lagi memedulikan apakah mereka berusia muda atau tua. Mereka berhak mengajukan untuk dipilih, dan lagi-lagi, disinilah pertarungan itu nanti bakal ditentukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.

 

Akhirnya, apapun yang terjadi di pemilu 2009, saya yakin partai sekelas Golkar bakal siap menghadapi tantangan dan resiko yang menghadang, meski kemungkinan terburuk sekalipun. Apalagi, “seburuk-buruknya” kesan negatif yang ditudingkan terhadap Golkar lantaran pernah melakukan “selingkuh politik” dengan Orde Baru, kader-kadernya ternyata masih “laku” di mata rakyat dan parlemen. Pemilu 2004 yang menjadikan Jusuf Kalla sebagai wapres adalah bukti nyata. Tapi entah di 2009 nanti.

*Ali Usman, analis sosial-politik

 

Relasi Sosial dalam Budaya Carok Madura 3 Agustus 2008

Posted by aal in Esai.
19 comments

Dilansir dari Media Indonesia, 3 Agustus 2008

Oleh Ali Usman*

Ada sebuah kesan menarik selama saya beriteraksi dengan banyak orang di luar masyarakat Madura. Oleh mereka—yang memang notabene bukan dari etnis Madura—beranggapan bahwa orang Madura itu, katanya, bisa bermakna ‘madu’ dan ‘racun’ sesuai nama pulau itu. Seketika saya langsung tersentak kaget, dan bertanya balik, apa maksudnya?

 

Dikatakan madu, pasalnya, adalah mengacu pada hubungan sosial antar sesama, yang hal itu dapat terpotret dalam pertemanan (friendship) mereka, baik sesama orang Madura maupun dengan di luar masyarakat Madura. Tali persahabatan tersebut, tak jarang melebihi kedekatannya dengan saudara atau kerabatnya sendiri. Benarkah demikian? Kita lihat nanti.

 

Sementara orang Madura dikatakan racun, bertumpu pada sebagian sifat kerasnya disertai dengan pendendam. Dari situlah, masyarakat Madura kemudian selalu diidentikkan dengan budaya kekerasan (baca, carok) yang melekat kuat pada laku dan tindak-tanduk perilaku individunya.

 

Tetapi untuk menjelaskan sekaligus membuktikan kebenarannya, kita perlu menengok relasi sosial yang sebenarnya di antara mereka. Dan salah satu pintu masuk untuk mengeceknya adalah dengan menelaah konsep persaudaraan (dalam bahasa Madura disebut taretan).

 

Hakikat persaudaraan

Bagi masyarakat Madura, persaudaraan tidak selalu identik dengan hubungan darah kekerabatan, tetapi juga pada pertemanan. Persaudaraan yang mungkin masih satu rumpun keluarga, bisa saja berubah menjadi permusuhan lantaran ada problem yang tak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Relasi seperti itu, lalu secara kolektif biasa disebut dengan teman (kanca) dan musuh (moso).

 

Kedua macam bentuk relasi sosial ini berada dalam suatu rentang tingkat keakraban, yang pada dasarnya masing-masing berada pada titik ekstrim. Artinya, teman merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling tinggi, dan sebaliknya, musuh merupakan relasi sosial dengan tingkat keakraban paling rendah.

 

Dengan demikian, adalah benar kondisi kehidupan sosial-budaya orang Madura tidak selalu dalam suasana yang harmonis, tetapi diwarnai pula oleh konflik. Di mana, kondisi kehidupan harmonis ditandai oleh dominannya semangat pertemanan, sedangkan kondisi kehidupan yang bernuansa konflik ditandai oleh dominasi perasaan permusuhan (enmity).

 

Dalam konteks inilah, menurut Latief Wiyata (2002), peristiwa carok ada dasarnya merupakan manifestasi dari relasi sosial yang tingkat keakrabannya sangat rendah, karena didominasi secara signifikan oleh rasa permusuhan. Dengan kata lain, peristiwa carok hanya akan terjadi jika pelakunya berada dalam kondisi bermusuhan (amoso).

 

Menurut pengertian orang Madura, bala, selain menunjuk pada pengertian teman, juga menunjuk pada orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga bala seringkali diartikan identik atau sama dengan taretan. Ada tiga klasifikasi konsep taretan: taretan dalem (kerabat inti atau core kin) seringkali disebut juga sebagai bala dalem; taretan semma’ (kerabat dekat atau close kin) sebagai bala semma’; dan taretan jau (kerabat jauh atau peripheral kin) sebagai bala jau. Selanjutnya, ada bala dalam arti taretan atau diistilahkan dengan bala taretan, dan ada pula bala dalam arti bukan termasuk taretan, atau dalam terminologi lain lazim disebut kanca (teman) (Wiyata, 2002).

 

‘Bala’, ‘moso’, dan carok

Apa yang telah dipaparkan di atas barangkali terlalu rumit untuk dipahami secara teoritis, tapi dalam realitas sosial sebenarnya sangatlah mudah dan bisa berjalan secara natural. Begitu pula bila hendak memahami kebalikan dari konsep taretan itu, yaitu moso (musuh). Pengertian moso dalam konteks konflik kekerasan carok, adalah seseorang atau kelompok orang yang harus dibunuh, karena dianggap telah melakukan pelecehan harga diri.

 

Mirip dan hampir serupa dengan konsep taretan dalam hal relasi sosial, moso dibedakan menjadi dua kategori, yakni moso dalem dan moso lowar. Moso dalem adalah musuh dari lingkungan keluarga sendiri, sedangkan moso lowar adalah musuh yang tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau bukan dari lingkungan keluarga sendiri.

 

Baik moso dalem maupun moso lowar, Wiyata memberikan penjelasan lebih terperinci lagi dengan membedakannya ke dalam dua hal; antara moso mata dan moso ate. Moso mata adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh, sehingga carok dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja. Sedangkan moso ate adalah seseorang atau sekelompok orang yang dalam pergaulan sehari-hari tidak secara terang-terangan diperlakukan sebagai musuh, tapi diperlakukan seolah-olah sebagai teman.

 

Konsep bala dan moso dalam konteks yang sama dikenal juga oleh masyarakat Sulu, khususnya suku Tausung di Filipina Selatan (Kiefer, 1972: 59-65). Berdasarkan temuannya dari kegiatan penelitian antropologis tentang kekerasan (violence) yang pernah dilakukan di sana, Kiefer menyatakan bahwa pertemanan (friendship, bagay) dan permusuhan (enmity, bantah) merupakan dua konsep yang selalu muncul dalam organisasi sosial masyarakat ini.

 

Bahkan, kedua konsep tersebut menjadi semakin penting bila dikaitkan dengan kondisi  kehidupan masyarakat Sulu, yang setiap harinya selalu menghadapi konflik dengan kelompok masyarakat lain. Karena itu, sejalan dengan konsep bala dan moso dalam masyarakat Madura, menurut Kiefer, cara terbaik untuk memahami kedua hal tersebut adalah dengan menjabarkannya secara rinci, sehingga dapat terlihat hubungan tentang arti dan maknanya.

 

Jadi dengan memahami konsep taretan dalam tradisi dan budaya masyarakat Madura, sama halnya dengan mengetahui pola hubungan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnnya. Konsep taretan bagi orang Madura sangatlah terbuka (inklusif) bagi masyarakat luar dan atau di luar kekerabatannya.

 

Menjadi taretan bagi orang Madura cukup dengan menjadi kanca yang dalam klasifikasi berikutnya dibagi berdasarkan kualitasnnya. Jika kualitas hubungan yang terjalin sebatas hubungan pertemanan biasa, orang Madura menyebutnya kanca biyasa, tapi jika kualitas hubungan menjadi akrab disebut kanca rapet.

 

Nah, pada kualitas yang kedua itulah, kanca rapet, yang kualitas pertemanannya mencapai hampir tidak berbeda dengan persaudaraan darah, maka bisa dianggap dan diperlakukan juga sebagai anggota keluarga atau taretan. Itulah sisi lain dari akar relasi sosial masyarakat Madura.

*Ali Usman, pengkaji kebudayaan Madura, dan jamaah masjid al-Muhajirin di Kebun Dadap Barat-Sumenep.