jump to navigation

Menegakkan Pluralisme di Tubuh Muhammadiyah 22 Oktober 2008

Posted by aal in Lansir.
28 comments

Judul Buku: Menegakkan Pluralisme; Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah

Editor: Ali Usman

Penerbit: LSAF Jakarta dan Ar-Ruzz Media Jogjakarta

Cetakan: Pertama, September 2008

Tebal: 484 Halaman

TAK banyak orang yang mendapat kesempatan seperti Moh. Shofan, menelurkan percik pemikiran kontroversialnya dalam sebuah buku, yang kemudian dikomentari oleh teman-teman sejawatnya. Shofan, di usianya yang masih muda telah menjadi “buah bibir” banyak orang dan cukup “dikenal” bak selebritis yang sedang naik daun. Gaung pemikiran dan keterkenalan dirinya berawal dari tulisan provokatifnya di harian Surya yang berjudul ‘Natal dan Pluralisme Agama’ pada akhir Desember 2006, membuat para petinggi di jajaran kepengurusan Cabang dan Daerah Muhammadiyah serta di kampus tempat dirinya bernaung, Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) “kebakaran jenggot”. Shofan mungkin tak pernah menyangka, bahwa hanya lantaran mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani telah menyebabkan pria kelahiran 23 November 1975 ini tersingkir dari jabatannya sebagai dosen.

“Ah, sungguh malang nasibmu kawan”, kataku selang beberapa hari mendengar berita mengejutkan itu. “Ya, itulah mungkin perjalanan hidup aku yang dititahkan oleh-Nya”, jawabnya menimpali. Kesanku, Shofan dalam hal ini sungguh tegar menerima “cobaan” ini. Entah waktu itu, yang saya pikirkan adalah nasib istri dan anaknya yang masih belia.

Tetapi beberapa waktu kemudian, ia kembali mengabariku, bahwa ia sedang berada di Jakarta. “Wah, kini ia berada di posisi aman”, pikirku—sambil menyamakan layaknya posisi dalam kompetisi atau pertandingan olahraga. Firasatku ternyata benar. Di Jakarta, ia lebih leluasa dapat bertemu secara intens dengan banyak tokoh dan pemikir pluralis tersohor di Tanah Air. Ia pun merapat dan berteduh di PSIK (Pusat Studi Islam dan Kenegaraan) Universitas Paramadina dan LSAF (Lembaga Studi Agama dan Filsafat) yang dimotori oleh M. Dawam Rahardjo dan juga Budhy Munawar-Rachman.

Alhasil, dengan terus mengamati kiprahnya sejak di Jakarta, pemikiran-pemikiran Shofan menurut saya, jauh lebih progres dan produktif bila dibandingkan ketika ia berada dalam sangkar yang memenjara kebebasan berfikirnya di UMG. Saya yakin, hal itu juga tampaknya dirasakan oleh Shofan.

Padahal kampus, menurut Shofan, mestinya akomodatif terhadap segala pemikiran yang plural dan liberal sekalipun, sekaligus menjunjung tinggi kebebasan berpikir di lingkungan akademis. Dalam artian kata, perlu dibedakan antara wilayah perguruan tinggi (Islam) dengan masyarakat umum. Sebuah perguruan tinggi menurut Munir Mulkhan, dibangun dan dipelihara untuk mengembangkan tingkat intelektualitas. Salah satu bentuk intelektualitas itu adalah lewat berpikir kritis. Nah, salah satu hasil dari pola berpikir kritis itu adalah dihasilkannya teori baru atau pandangan baru. Dan Shofan menurut saya, mengupayakan hal yang demikian.

Dalam skala lebih luas, “kasus lokal” yang menimpa Shofan sebenarnya terkait erat dengan isu nasional yang sejak masa Orde Baru, pemerintah melalui MUI mengharamkan seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Kondisi ini kembali diperkeruh oleh “lagi-lagi” pengharaman paham pluralisme, liberalisme dan sekularisme. Sementara bagi Ormas Islam (termasuk Muhammadiyah?) seolah mengamini begitu saja fatwa MUI tersebut, tanpa penyaringan yang ketat.

Shofan adalah korban atas “kesuksesan” negara melakukan intervensi berlebih kepada warga negaranya dalam urusan beragama. Agama yang semestinya menjadi ruang privasi bagi pemeluknya, malah diangkat menjadi kepentingan negara. Mungkin inilah, tulis Hannah Arent dalam The Human Condition-nya, kegagalan modernitas yang menjadi “berhala” bagi negara-negara maju dan berkembang (termasuk Indonesia) menganggap tidak relevan lagi memisahkan antara “ruang publik” dan “ruang privat”.

Maka tak heran, bila Muhammed Yunis, seorang pemikir keagamaan Mesir, dalam al-Takfir baina al-Din wa al-Siyasah mengemukakan, bahwa pengkafiran (takfir), klaim sesat, dan sejenisnya, tak pernah lepas dari persekongkolan antara negara (politik) dan lembaga keagamaan (agama). Bagi Yunis, nuansa politis terhadap sesuatu yang menyangkut persoalan agama dalam hubungannya dengan warga di suatu negara, dipastikan ada “main mata” antara politik dan agama itu sendiri.

* * *

Saya memang tidak terlalu lama mengenal sosok pribadi Shofan. Perkenalan itu terjadi ketika saya ikut serta mencarikan penerbit di Yogyakarta untuk menerbitkan bukunya yang pertama berjudul Pendidikan Berparadigma Profetik: Upaya Konstruktif Membongkar Dikotomi Sistem Pendidikan Islam (IRCiSoD, 2004). Sejak itulah, komunikasi pun terus terjalin hingga saat ini.

Shofan yang saya kenal, tidak seperti yang dicitrakan negatif oleh “musuh-musuhnya” ketika mengomentari pemecatan dirinya, baik di milis (milling list) maupun dalam kesehariannya. Sungguh itu fitnah kubra. Bukankah fitnah lebih kejam dari membunuh (al-fitnatu asyaddu min al-qatl)?

Tetapi perlu disadari, bahwa pejuang kebenaran itu tak pernah absen dari intimidasi, penindasan, dan pengusiran. Masih beruntung Shofan sebagai salah satu dari para pejuang kebenaran hanya dipecat dari kampus. Para pejuang dari kalangan filsuf-sufi, seperti al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Suhrawardi, dan lain-lain, harus rela mati di tiang gantungan demi mempertahankan kebenaran.

Begitu halnya dengan Shofan. Demi membela pluralisme dan kemanusiaan, ia berani menanggung akibat yang amat “memprihatinkan”. Orang yang tidak sepaham dengannya boleh bilang bahwa pemikiran-pemikirannya “berbahaya”, melenceng dari akidah Islam, bahkan dibilang “sesat dan menyesatkan”. Namun ketersesatan itu menurut saya, berada di jalan yang benar.

Di era kontemporer seperti sekarang, banyak kalangan tiada henti-hentinya mengingatkan akan pentingnya pengakuan sebuah pluralisme, sehingga tercipta keharmonisan dan kedamaian hidup di dunia. Dalam hal ini, terkadang saya berpikir, kok bisa-bisanya Shofan yang secara akademik ber-basic pendidikan (tarbiyah)—baik S1 maupun S2 yang ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)—sangat lihai dan fasih berbicara tentang pluralisme, civil society, kemanusiaan, dan pembelaan terhadap kaum marjinal.

Mengapa ia tidak “tertarik” menyuarakan isu-isu tentang pendidikan yang humanis, pendidikan pembebasan atau kondisi pendidikan nasional di negara kita, misalnya? Hal itu menunjukkan bahwa usaha menyadarkan akan pentingnya mengakui pluralisme dalam pengertian yang seluas-luasnya adalah tugas semua kalangan tanpa melihat kelas dan basic pendidikan.

Dari itu, mengacu pada kasus Shofan tersebut, menurut saya, adalah lagkah mundur bagi Muhammadiyah secara institusional. Sebuah ormas Islam yang mengaku diri sebagai salah satu kelompok pembaharu Islam di Indonesia, yang “bertitel” kaum moderat(isme). Pamor Muhammadiyah secara tidak langsung sebenarnya telah runtuh, dan memang dalam banyak hal, kini sudah mengalami pergeseran.

Secara pribadi, saya sebagai orang luar (bukan warga Muhammadiyah) yang tak tahu apa-apa dan tidak punya kepentingan apapun, turut berempati sekaligus ironi atas kondisi ini. Jika dahulu pada masa-masa berdirinya Muhammadiyah sempat dijuluki sebagai “kaum berdasi” karena sikap moderatnya itu, sementara ormas lain seperti NU dikatakan “kaum sarungan”, santri atau tradisional yang identik dengan sikap kolot, jumud, dan anti kemajuan. Tetapi kini, predikat itu tampaknya telah mengalami keterbalikan.

Terjadinya pemecatan seorang dosen di “kandangnya” sendiri, yang boleh jadi, tidak hanya dilatari oleh alasan teologis tetapi juga diselubungi oleh kepentingan-kepentingan tertentu menjadi bukti kuat adanya “sikap konservatisme” di tubuh Muhammadiyah.

Di samping itu, jika mau jujur, “sikap konservatisme” yang ditunjukkan oleh sebagian tokoh dan kalangan Muhammadiyah merupakan identitas aslinya, yang menurut Nur Khalik Ridwan (2005) sebagai penyeru “Islam murni” dengan berkedok gerakan Wahabi dari Timur Tengah. Karenanya, tak salah bila Muhammadiyah dan ormas Islam lain yang mirip dan “sealiran” dengannya, seperti Persatuan Islam (Persis) yang berpusat di Bandung dilabeli sebagai “agama borjuis”.

Kritik Nur Khalik Ridwan ini mestinya menyadarkan umat Islam Indonesia yang tanpa disadari banyak dipengaruhi kuat oleh “Islam ala Arab”, sementara “Islam berwajah asli nusantara atau Indonesia”—meminjam istilah Gus Dur tentang gagasan pribumisasi Islamnya—tersingkiran. Maka tidak heran apabila pola keberagamaan umat Islam cenderung melenceng dari nilai-nilai luhur keramahan sebagai budaya dan karakteristik masyarakat Indonesia. Kekerasan dengan jubah atas nama agama sering terjadi di negeri ini yang konon dikenal sebagai bangsa yang ramah.

Di sini, Muhammadiyah berwajah paradoks; moderatisme di satu sisi, dan di sisi lain juga menampilkan wajah konservatismenya. Misalnya, sejak awal berdirinya, Muhammadiyah dengan lantang dan tanpa ampun memerangi penyakit apa yang dinamai TBC (takhayul, bid’ah dan khurafat). Lantas, apakah persoalan kebebasan berpikir dan kreativitas dalam menulis (berkarya) seperti yang ditunjukkan Shofan itu termasuk dari penyakit TBC, sehingga pantas diberantas?

Dalam bidang pendidikan, sikap konservatisme yang ditonjolkan (sebagian?) warga Muhammadiyah itu tak seirama dengan mendulangnya bangunan perguruan tinggi yang dimiliki. Lihatlah betapa canggih dan megahnya universitas-universitas Muhammadiyah yang ada; seperti di Malang (UMM), Yogyakarta (UMY), Jakarta (UMJ), Surabaya (UMS), dan termasuk pula di Gresik (UMG).

Kepopulerannya itu masih menyimpan bias konservatif dalam perilaku, tindakan dan terlebih pada pemahaman keagamaannya. Hukum kausalitas tidak berlaku bagi Muhammadiyah. Bangunan pendidikannya yang semakin mewah, megah dan canggih sebagai penanda kemodernan, tak mampu merubah pola sikap dan pemahaman keagamaan warganya yang masih konservatif dan tradisional. Apalagi, luasnya bidang sosial yang digarap oleh Muhammadiyah yang dikenal dengan tiga serangkai; rumah sakit, pendidikan dan panti asuhan, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat, terutama dari sisi pembiayaan (finansial).

Mungkin seandainya KH. A. Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah masih hidup, niscaya ia akan menangis dan meratapi kondisi sosial ini. Pendidikan dan prasarana lembaga sosial, yang pada mulanya dicanangkan oleh A. Dahlan untuk membantu sekaligus ikut serta mencerdaskan anak bangsa—terutama bagi kaum miskin—tetapi pada kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat menjangkau biaya pendidikan yang dibebankan oleh lembaga Muhammadiyah.

* * *

Kehadiran buku ini sebenarnya berawal dari provokasi saya kepada Shofan, bagaimana jika seandainya dia mengumpulkan ragam tulisan-tulisannya yang berserakan, baik yang sudah dimuat di media massa maupun dalam bentuk makalah, yang ia presentasikan di banyak tempat. Tak dinyana, Shofan menyambutnya dengan sangat antusias, sehingga lahirlah percik pemikiran-pemikirannya dalam buku ini, yang ia tulis kurang lebih satu tahun pascatragedi pemecatan itu.

Beberapa bulan kemudian, sebagai tindak lanjut dari provokasi tersebut—seolah tak mau kalah—Shofan kembali menghubungi saya dengan langsung melemparkan tanggung jawab penyuntingan kepada saya. Dan apa boleh buat, atas nama persahabatan, saya menerimanya dengan senang hati. Apalagi, daya tarik buku ini dilengkapi dengan tanggapan yang berisi pro-kontra atas diri Shofan dan gagasan pluralisme yang ia usung. Saya tidak menganggap kehadiran buku ini sebagai counter dan pembelaan Shofan terhadap oknum yang terlibat “konspirasi” atas pemecatan Shofan yang hanya lantaran mengucapkan selamat Natal. Tetapi lebih dari itu, merupakan sebagai “dokumentasi akademik”, agar di kemudian hari menjadi cerminan untuk generasi intelektual di masa yang akan datang. Biarlah publik dan anak cucu kita kelak tahu yang sebenarnya, bahwa ada yang “tidak beres” dengan Ormas Islam yang menamakan diri Muhammadiyah ini. Shofan hanyalah menjadi “tumbal” atas konservatisme di perguruan tinggi.

Selain itu, belajar dari kasus Shofan, persinggungan dan pertarungan antar kelompok di Muhammadiyah—yang selama ini banyak diragukan, dan bahkan ditutup-tutupi oleh sebagai kalangan—semakin tampak jelas dan tersingkap. Bahwa saat ini, pertentangan antara kelompok progresif-liberal versus kelompok fundamentalisme-konservatif di tubuh Muhammadiyah benar-benar berwujud nyata.

Fakta ini juga diperkuat oleh temuan mutaakhir Pradana Boy dalam tesisnya berjudul “In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah“, yang ia pertahankan di Australian National University (ANU). Tidak hanya kasus Shofan, Boy juga mensinyalir tersingkirnya tokoh-tokoh penting seperti M. Dawam Rahardjo, M. Amin Abdullah, dan M. Munir Mulkhan dari kepengurusan Muhammadiyah, hingga kemenangan Din Syamsuddin sebagai ketua di Muktamar Malang 2005, menjadi bukti nyata dominasi kelompok fundamentalisme-konservatif di tubuh Muhammadiyah, yang perlahan-lahan tapi pasti bakal membuang jauh-jauh kelompok progresif-liberal.

Jadi untuk mengetahui perkembangan arah gerakan Muhammadiyah mutaakhir, boleh jadi penelitian Boy tersebut adalah salah satu—untuk tidak mengatakan satu-satunya—acuan yang wajib dibaca dan diketahui oleh khalayak umum. Shofan dan kawan-kawan lain yang “sealiran” dengannya, hemat saya, menjadi apa yang oleh Gayatri Spivak (1985) disebut sebagai “subaltern“, yaitu subjek tertindas dan kelas inferior (Gramscian). Kelompok ini dalam banyak kasus, memang selalu mengalami kekalahan dalam perebutan “kuasa makna” (dalam pengertian Foucault).

Karena itu secara sadar, Shofan mengaku siap dan berani menghadapi resiko atas konsekuensi terbitnya buku ini, yang dipastikan membuka “luka lama” di tubuh Muhammadiyah. Shofan hendak membuktikan, bahwa “subaltern mampu berbicara, mengangkat bendera “perlawanan” demi mempertahankan kebenaran. Pluralisme dalam pandangan Shofan, tidak hanya berkutat pada persoalan ide, tapi sejatinya dapat ditegakkan di muka bumi.

* * *

Selaku editor buku ini, saya harus berterima kasih kepada banyak pihak sehingga memungkinkan buku ini terbit. Kepada mas Shofan, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Terima kasih kepada Mas Dawam (panggilan akrab M. Dawam Rahardjo) atas pengantarnya yang menohok, dan juga respons baik Mas Budhy Munawar-Rachman atas terbitnya buku ini.

Kepada para kontributor, terima kasih yang tak berhingga atas kesediaan waktunya menulis sepucuk komentar dan pandangannya untuk pluralisme dan Shofan; M. Dawam Rahardjo, Ulil Abshar Abdalla, Dhimam Abror Djuraid, Abd. Rahim Ghazali, Asep Gunawan, Ahmad Gaus AF, Abd. Sidiq Notonegoro, Pradana Boy ZTF, Zuhairi Misrawi, Martin Lukito Sinaga, Zuly Qodir, Henry Simarmata, Hasibullah Satrawi, Herdi Sahrasad, Muh Kholid AS, Trisno S. Sutanto, Abd. A’la, Miming Ismail, M Hilaly Basya, David Krisna Alka, Ahmad Fuad Fanani, Mohamad Asrori Mulky, Masdar Hilmy, Biyanto, Lukman Hakim, Mujtahid, Raja Juli Antony, Khamami Zada, Taufiqullah Ahmady, dan Khusnaini Saputra. Dan tak lupa, kepada Mas Masrur (Ar-Ruzz), terima kasih atas respons positifnya, sehingga berani menerbitkan buku ini.

Sebagai kata pamungkas, saya ingin mendedahkan ungkapan Roland Barthes dalam artikelnya yang terkenal, The Death of Author. Menulis, kata Barthes, adalah kedalamannya subjek melarikan diri, hitam putih dan semua identitas hilang, mulai dengan identitas tubuh pengarang (Heraty, 2000).

Itu sebabnya, Dee (Dewi Lestari) juga menyadari hal yang sama. Bahwa menurutnya, “menulis adalah perjalanan menuju suatu kelahiran. Dan karya yang dilahirkan ibarat air nan bergulir bebas di lereng perasaan dan pikiran. Ia dapat tertahan di semak. Ia bisa hinggap di akar yang merambat. Namun ia juga bisa menggelinding lancar untuk melebur dalam samudera luas. Tak ada yang dapat menghitung berapa ceruk di lereng itu. Tak ada yang tahu seberapa gerah tetumbuhan di sana. Ia hanya akan bisa mengalir… sebisanya”.

Baik Barthes maupun Dee di atas hendak mendengungkan bahwa pengarang (author) sebenarnya telah “mati” bilamana teks yang ia gubah itu telah menyeruak ke publik. Di sini, otonomi pembaca sangatlah ditekankan. Maka selamat menyantap hidangan pluralisme yang menyehatkan ini.

Sapere aude!

*Ali Usman (dilansir dari pengantar editor buku)

Refleksi HUT Partai Golkar 22 Oktober 2008

Posted by aal in Lansir.
add a comment

Dilansir dari Lampungpost, 21 Oktober 2008

Oleh Ali Usman*

Membincangkan Partai Golkar yang pada 20 Oktober lalu memperingati hari ulang tahun (HUT) tidak hanya menarik selera publik dari segi eksistensi, tetapi juga menyangkut kiprah selama puluhan tahun mengikuti ajang kontestasi pemilu setiap lima tahun sekali.

Setidaknya, ada dua alasan yang layak dikemukan. Pertama, Partai Golkar memiliki sejarah “kelam” sekaligus “terang” dalam percaturan politik negeri ini. Dikatakan kelam, karena Partai Golkar yang oleh banyak analis politik dikatakan penyokong utama pro-status quo rezim otoriterisme Orde Baru di bawah pimpinan mantan Presiden ke-2 RI Soeharto (alm.).

Namun, runtuhnya rezim Orba oleh kekuatan reformasi 1998 tidak otomatis memberangus eksistensi dominasi warba kuning pada lambang partainya itu. Justru sebaliknya, meskipun dengan tekanan bertubi-tubi dan kondisi pahit, sebagian besar “kader tulennya” malah menjadikan serangan pembubaran Golkar sebagai medium evaluasi dan introspeksi diri.

Melalui Munas Luar Biasa Golkar tahun 1998, Akbar Tandjung yang tampil mengambil alih komando memimpin para kerabatnya sesama kader melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam internal Golkar, itulah yang belakangan kemudian dikenal dengan paradigma baru Partai Golkar dalam arti konsepsi. Ini secara aplikatif dijabarkan dengan tekad mewujudkan Partai Golkar sebagai “Golkar baru”.

Tidak dinyana, di bawah kendali Akbar saat itu, dua kali mengikuti pemilihan umum era reformasi (tahun 1999 dan 2004), Partai Golkar kemudian membuktikan diri sebagai pemenang pemilu yang tetap mendapatkan simpati rakyat sekaligus membuyarkan pandangan mata para pencerca Partai Golkar sebelumnya. Apa yang tadinya disuarakannya dengan dalih atas nama rakyat untuk menjauhi dan membubarkan Partai Golkar, ternyata tidak mendapatkan landasan faktual kualitatif apalagi kuantitatif.

Kedua, HUT Partai Golkar tahun ini terasa istimewa lantaran bakal kembali berlaga di kancah perpolitikan nasional jelang Pemilu 2009. Apalagi, tanggal 17–19 lalu, Partai Golkar telah melakukan rapimnas.

Namun, sangat disayangkan–sebagimana dilansir banyak media–rapimnas tidak menghasilkan langkah-langkah strategis pemenangan pemilu, termasuk pula tidak memutuskan capres-cawapres internal.

Oleh sejumlah kalangan, keputusan DPP Partai Golkar menunda pengumuman capres hingga diketahuinya hasil pemilu legislatif dinilai tidak menguntungkan. Kondisi tersebut membuat perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu Legislatif 2009 diprediksi tidak akan meningkat dibanding dengan Pemilu 2004 yang mencapai 24.480.757 suara (21,58%) dengan 128 kursi DPR pusat.

Padahal, menurut pakar politik Syamsudin Haris, paling tidak ada dua keuntungan yang bisa diperoleh Partai Golkar jika mengumumkan capres. Pertama, publik dan konstituen tahu lebih awal tentang sosok capres yang dikaitkan dengan rekam jejak, komitmen, serta visi tentang Indonesia ke depan. Itu bisa membantu Partai Golkar meraup dukungan. Kedua, kondisi politik yang mulai terbuka membuat capres tidak perlu lagi “dielus-elus” seperti masa lalu. Capres harus dikenalkan lebih awal kepada publik.

Saatnya Bangkit

Lepas dari pro-kontra kebijakan yang mengitari Partai Golkar kini, yang terpenting bagaimana kemudian para kader dan simpatisan mengambil ruh serta semangat berdirinya Partai Golkar. Jika ditilik secara filosofis, sejarah kelahiran Golkar pada 20 Oktober 1964 mempunyai cita-cita amat mulia. Saat bangsa ini diguncang konflik ideologis, Golkar yang menghimpun golongan-golongan fungsional tampil ke permukaan pasang badan menghadapi sekolompok golongan yang berambisi mengubah ideologi negara ke paham komunis.

Waktu berjalan, Presiden RI Soekarno yang dituding ikut memberi banyak ruang gerak bagi para penganut dan penggiat paham komunis akhirnya dinyatakan tumbang pada pertengahan 1960-an. Kekuasaan kemudian beralih di bawah kepemimpinan Soeharto lalu menggelari kepemimpinannya sebagai jargon Orde Baru. Secara otomatis, kekuasaan yang lalu disebut sebagai Orde Lama.

Untuk memberi legitimasi terhadap kekuasaan yang diambil alih secara darurat, pemerintahan Soeharto yang didukung golongan-golongan fungsional akhirnya menyelenggarakan pemilu tahun 1971. Organisasi golongan fungsional yang tergabung dalam Sekber Golongan Karya ikut serta sebagai salah satu dari sekian kontestan.

Tidak banyak kalangan yang bisa menduga kalau Sekber Golkar pada akhirnya dinyatakan pemenang dengan perolehan suara tertinggi 62,8%. Sejak itulah Golkar berada pada garda terdepan–meminjam istilah Fahry Ali (2004)–sebagai “kekuatan politik alternatif” bagi bangsa dan RI.

Maka itulah yang kemudian menjadikan karakteristik partai politik ini sebagai partai “kebangsaan”, yang mendasarkan seluruh kinerja kelembagaannya untuk bangsa dan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar asal usul, golongan, kelompok, agama, dan warna kulitnya. Namun, sejauhmana seseorang memiliki fungsi mengejawantahkan karyanya bagi kemaslahatan kemanusiaan Indonesia yang majemuk, dalam arti berbangsa (nation) dan mengelola kekuasaan negara (state) untuk menyejahterakan rakyat.

Latar filosofis itulah yang kemudian menjiwai lahirnya doktrin dan prinsip dasar perjuangan Golkar, yang secara internal disebutkan dengan istilah Karya Siaga Gatra Praja. Ini diterjemahkan secara kelembagaan sebagai prinsip dasar Karya Kekaryaan untuk dimanifestasikan setiap kader, kapan dan di mana pun ia berada tanpa perlu memikirkan apa yang ia harus “didapatkan” dari partai selain untuk kemaslahatan orang banyak.

Tentang apa yang harus didapatkannya dari partai, hanyalah menjadi konsekuensi logis dari sejauhmana karya yang telah dilakukannya memiliki kemanfaatan sehingga yang didapatkan tidak lagi karena suatu usaha pencapaian tujuan, tetapi menjadi “nilai” dan penghargaan balik atas proses yang dilaluinya.

Pertanyaannya, mungkinkah kejayaan Partai Golkar tetap bertahan pada Pemilu 2009? Kita lihat saja nanti.

Ali Usman, Peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

Kritik atas Hegemoni Pengetahuan Orientalisme 11 Oktober 2008

Posted by aal in Lansir.
1 comment so far

Dilansir dari Seputar Indonesia, 27 September 2008

 

Judul Buku : Runtuhnya Universalitas Sosiologi Barat, Bongkar Wacana atas: Islam Vis a Vis Barat, Orientalisme, Postmodernisme, dan Globalisme

Judul asli : Orientalism, Postmodernism and Globalism

Penulis : Bryan S. Turner

Penerbit : Ar-Ruzz Media, Yogyakarta

Cetakan : I, Agustus 2008

Tebal : 402 halaman

 

Wacana orientalisme memanifestasikan dirinya sebagai sebuah sistem ide yang berpengaruh atau sebagai jaringan pelbagai kepentingan dan makna yang bersifat intertekstual yang diimplikasikan dalam pelbagai konteks sosial, politik dan konstitusional dari hegemoni kolonial. Pelbagai gambaran mengenai Timur yang mistis, aneh, tidak beradab dan barbar, Barat terus mengkonstruksi sebuah wacana yang menempatkan Timur sebagai inferior dan Barat sebagai superior.

Dengan cara ini, Barat tidak hanya ingin mendominasi dunia non-Barat melalui imperialisme secara politik dan militer, tetapi—setelah bangsa-bangsa terjajah non-Barat memperoleh kemerdekaannya—Barat juga ingin menjajah non-Barat melalui konstruksi wacana yang dianggap absah dan representtif untuk menggambarkan dunia non-Barat. Kondisi itu juga diperparah dengan massifnya perkembangan kapitalisme dan modernisme kebudayaan yang telah menimbulkan keruntuhan besar dalam keyakinan dan komitmen agama.

Sementara itu, muncul juga wacana postkolonial yang berupaya menganalisis bagaimana kenyataan historis tentang kolonialisme Eropa terus membentuk hubungan antara Barat dan non-Barat setelah negara-negara bekas koloni telah memperoleh kemerdekaannya. Postkolonialisme, dengan demikian menurut Richard King (1999), menggambarkan proses resistensi dan rekonstruksi yang terus berlanjut yang dilakukan oleh non-Barat. Oleh karenanya, teori postkolonial mengeksplorasi pelbagai pengalaman tentang penindasan, resistensi, ras, gender, representasi, perbedaan, pengusiran, dan migrasi dalam hubungannya dengan wacana dominan Barat tentang sejarah, filsafat, sains, dan linguistik.

Dalam konteks itulah, buku ini dapat ditempatkan sebagai sebuah gugatan penuh keberanian dan kejujuran terhadap Barat, yang dilontarkan oleh orang Barat sendiri. Bryan S. Turner, penulisnya, menguji perdebatan mutaakhir mengenai orientalisme sehubungan dengan postmodernisme dan proses globalisasi. Ia memberikan kritik tajam terhadap figur terkemuka dalam orientalisme klasik.

Buku ini juga mempertimbangkan dampak globalisasi pada Islam, sifat kajian Timur dan kolonialisasi, dan gagasan dunia dalam dunia sosiologi. Perubahan budaya dan perdebatan sosial ini merefleksikan perubahan penting pada status posisi intelektual dalam kebudayaan modern yang terancam, bukan hanya oleh penyamarataan massa, melainkan juga oleh kesempatan baru yang dihadapkan oleh postmodernisme.

Pada abad ke-20 kita sudah melihat bahwa Islam, yang dianggap menjadi representasi agama Timur oleh Barat, terus menjadi kekuatan dominan dalam politik dan kebudayaan, bukan hanya di masyarakat Timur melainkan juga di Barat. Kekuatan Islam menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai sifat kebudayaan modern. Pada saat yang sama, diselenggarakan banyak diskusi mengenai yang sering disebut postmodernisme kebudayaan, yang mengingatkan runtuhnya kebudayaan tinggi, pluralisasi gaya hidup, perayaan perbedaan budaya dan tekanan baru pada konsumerisme dan simulasi, parodi dan ironi.

Lalu apa hubugan antara kekuatan-kekuatan itu? Menurut Turner, dalam kancal intelektual, ada kritisisme besar terhdap duapuluh tahun terakhir orientalisme, yaitu kerangka kerja akademis yang meniadakan dan menolak signifikansi kebudayaan non-Barat, yang melihat kebudayaan itu sebagai kekurangan beberapa ciri dasar modernisasi rasional.

Karenanya, tak hera bila pada halaman-halam berikutnya di buku ini, Turner tampak tiada ragu lagi menyanjung dan mengakui kekuatan Islam. Bagi Turner, dalam kategori “agama-agama lain” (other religion), Islam setidaknya memiliki dua ciri pokok istimewa. Pertama, sebagai agama profetik yang monoteistik. Islam secara historis dan teologis memiliki ikatan yang sangat erat dengan Kristen. Bersama Kristen dan Yahudi, Islam dapat dipandang sebagai salah satu varian utama keimanan Abrahamik. Kedua, tidak seperti agama-agama Timur yang lain, Islam merupakan kekuatan kolonial utama di Eropa, dan sejak abad ke-8 dan seterusnya menjadi kebudayaan dominan dalam masyarakat-masyarakat Mediterania Selatan (hlm. 81).

Dua ciri istimewa Islam yang diakui Turner tersebut memunculkan pertanyaan, dalam hal apakah Islam merupakan “agama Timur”? Pertanyaan yang seolah-olah sederhana ini sebenarnya menusuk ke pusat persoalan orientalisme. Jika orientalisme mengalamatkan dirinya kepada persoalan-persoalan tentang apa sebenarnya dunia Timur, maka orientalisme akhirnya juga dipaksa untuk mendefinisikan esensi oksidentalisme itu sendiri.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa orientalisme sebagai sistem keilmuan pertama kali muncul abad ke-14 awal yang disponsori oleh Konsul Gereja Vienna pada sejumlah universitas untuk mempromosikan pemahaman bahasa dan kebudayaan timur. Kekuatan pendorong utama pada orientalisme berasal dari perdagangan, persaingan antar agama dan konflik militer. Karena itu, pengetahuan Timur tak bisa dipisahkan dari sejarah ekspansi Eropa ke Timur Tengah dan Asia.

Hingga pada akhirnya, utuk mengatasi problem itu, Turner mengambil pandangan kritis terhadap peran sosiologi dalam perkembangan ini dan mengajukan pertanyaan penting mengenai peran global intelektual Inggris sebagai stratum sosial. Kemampuan Turner mengkombinasikan diskusi mengenai agama, politik, kebudayaan, dan intelektualisme secara nyata menggambarkan integrasi analisa dirinya, yang amat jarang dimiliki oleh pemikir-pemikir lain. Selamat membaca!

*Ali Usman, pengkaji sosilogi dan filsafat, tinggal di Yogyakarta