jump to navigation

PHK Mengancam, Pemerintah Bertindak 22 November 2008

Posted by aal in Lansir.
5 comments

Dilansir dari Pikiran Rakyat, 22 November 2008

Oleh Alli Usman*

 demobus3

Perekonomian AS dan dunia pada umumnya akan mengalami resesi sebagai akibat berkelanjutan dari krisis finansial AS yang dipicu oleh permasalahan KPR berkualitas rendah (subrpime mortgage). Resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut. Krisis ekonomi AS diperparah oleh kompleksnya transaksi keuangan derivatif serta melemahnya kepercayaan antarlembaga keuangan dan antarlembaga keuangan dengan nasabahnya.

Akibatnya, terjadi pengetatan kredit (credit crunch) yang mempersulit perbankan, perusahaan, dan bahkan rumah tangga untuk mendapatkan dana pinjaman. Bagi lembaga keuangan yang mempunyai dana cukup, tidak bersedia memberikan pinjaman karena khawatir tidak akan dapat dikembalikan. Akibatnya, bukan hanya sektor keuangan, tetapi sektor riil dan rumah tangga terpengaruh oleh krisis tersebut. Karena itu, kecenderungannya adalah baik institusi maupun perorangan mengalihkan dananya dalam bentuk tunai atau surat berharga Pemerintah AS yang dianggap aman atau emas. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya nilai dolar AS sekalipun fundamental ekonominya melemah.

Begitulah sektor riil mulai merasakan dampak hebat dari turbulensi finansial, yang dipicu krisis kredit sektor perumahan di AS dan meluas ke seluruh dunia. Sejumlah perusahaan multinasional mulai memangkas ribuan karyawan. Akibatnya, jumlah pengangguran di seluruh dunia bakal melonjak.

Mantan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve), Alan Greenspan, di Washington, Kamis (23/10) menuturkan, turbulensi finansial yang disebutnya sebagai “tsunami kredit sekali dalam seratus tahun” ini, bakal membawa dampak yang hebat terhadap perekonomian AS, antara lain memicu lonjakan pengangguran. “Krisis ini telah sangat meluas dari apa yang dapat saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak melihat bagaimana cara kita untuk bisa menghindari kenaikan PHK dan pengangguran yang signifikan”, ujarnya.

Sektor riil di AS, mengikuti jejak Wall Street yang mengalami kejatuhan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai melanda korporasi di AS, terutama perusahaan multinasional. Laporan Departemen Tenaga Kerja AS, sejumlah perusahaan mengumumkan PHK ribuan karyawan. Laporan tersebut melansir, pengajuan untuk asuransi PHK meningkat 15.000 pekan lalu, sehingga total pengajuan telah mencapai 478.000, melebihi prediksi semula sekitar 470.000 pengajuan. Padahal, jika jumlah pengajuan asuransi PHK mencapai 400.000, merupakan sinyal resesi.

Saat ini, angka pengangguran di AS mencapai 6,1 persen. Pengangguran sempat mencapai 6,3 persen (2003) sebagai dampak serangan teroris 11 September 2001. Sebelumnya pernah mencapai 7,8 persen (1991-1992), dan di atas 10 persen (1982). Mark Zandi, kepala ekonom pada Moody’s menuturkan, sekitar tiga perempat juta pekerja telah kehilangan pekerjaannya sejak awal tahun ini. Dia memperkirakan, setidaknya 1,5 juta hingga 2 juta pekerja bakal menganggur di AS. Luar biasa!

Ancaman PHK

Pertanyaan adalah, bagaimana dengan negara kita? Mungkinkan ancaman PHK juga bakal menghantam masyarakat Indonesia? Meski belum menunjukkan terjadinya PHK massal di semua jenis industri, gelagatnya sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa kasus yang sudah terjadi adalah di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sejumlah industri perkebunan di dua wilayah ini telah merumahkan pegawainya karena mereka mengurangi atau menghentikan produksi lantaran kegiatan ekspor mandek akibat sejumlah negara tujuan ekspor menghentikan pesanan barang.

Industri lain yang ikut terkena getahnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen seperti yang banyak berada di Karawang, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejumlah perusahaan garmen sebagian telah merumahkan karyawannya untuk jangka waktu tertentu karena kondisi perusahaan yang tidak bisa lagi produksi. Kita berharap dalam situasi krisis ini, tidak sampai terjadi kepanikan yang mengakibatkan dampaknya akan semakin besar.

Pemerintah sudah sepatutnya menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk meredam terjadinya gejolak PHK di semua industri. Di sisi lain ketika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dielakkan oleh setiap perusahaan, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan jaring pengaman agar mereka yang menanggung risiko PHK bisa tetap terserap dalam lapangan kerja baru yang disiapkan pemerintah.

Kalau pemerintah konsisten dengan semangat untuk memerangi angka kemiskinan, upaya pertemuan bipartit antara pemerintah dan kalangan industri bisa diintensifkan untuk membahas berbagai persoalan yang mengakibatkan terjadinya ancaman PHK. Benar bahwa kalangan pengusaha kini sudah banyak menawarkan pemikiran untuk mencegah PHK dengan cara mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah lewat keringanan pajak.

Namun pembicaraan ini belum ada kesepakatan karena pemerintah sendiri dihantui kekhawatiran penerimaan dari sektor pajak akan melemah. Situasinya memang serba dilematis, tetapi kita mencoba berkaca kepada Korea Selatan yang memiliki semangat tinggi untuk membantu kalangan industri agar tetap survive dalam situasi krisis. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan keringanan pajak bagi industri automotif.

Dengan pendekatan ini, industri automotif berani mengambil langkah dengan menurunkan pricingmeski dampak yang harus dipikul hanya mendapatkan margin yang sangat kecil. Namun substansi dari kebijakan ini adalah bagaimana perusahaan bisa tetap berproduksi dan pasar tetap bisa bergerak serta ancaman PHK bisa dihindari.Apa yang ditempuh Korea Selatan ini merupakan langkah mengalihkan perhatian dari pasar ekspor yang mandek dan mencoba memfokuskan sementara ke pasar domestik.

Kita pun percaya ketika pemerintah mendorong untuk menghidupkan pasar domestik,kebuntuan yang ditimbulkan dari krisis ekonomi ini minimal bisa teratasi. Kita percaya potensi pasar domestik kita masih besar sehingga dapat diciptakan lagi untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh kalangan industri kita sendiri.

Untuk mendorong terbukanya pasar domestik, pemerintah memang perlu bergerak dengan pola corporate actdengan melibatkan banyak kepentingan,termasuk di dalamnya perbankan. Kita percaya bahwa dengan pendekatan ini, kalangan industri tidak akan sampai sempoyongan karena tetap bisa berproduksi akibat masih adanya demand. Selain itu, adanya pola corporate act secara tidak langsung juga akan menghidupkan sektor riil karena ada jaminan sistem pendanaan dari kalangan perbankan.

Memang ketika ada gerakan bersama yang dimotori oleh pemerintah,harapan tumbuhnya industri-industri kecil menengah akan bisa muncul. Industri kecil menengah yang kini sudah ada juga tetap bisa bertahan karena permasalahan finansial bisa tertolong oleh pola corporate act.

Dengan pemikiran ini, permasalahan yang dihadapi kalangan industri dengan ancaman PHK bisa diminimalkan dengan baik dan di sisi lain komitmen pemerintah untuk tetap memerangi kemiskinan dan pengangguran bisa tetap berjalan. Prinsipnya kita tidak boleh panik dan tetap dengan komitmen kebersamaan mencari solusi untuk keluar dari krisis.

*Penulis adalah aktivis sosial, dan peneliti utama Civil Society Institute

Iklan

Mengutamakan Dakwah Kontekstual 20 November 2008

Posted by aal in Lansir.
10 comments

Dilansir dari Solopos, 21 November 2008

Oleh Ali Usman*

 dsc00980

Membaca tulisan Dwi Widodo di koran ini (SOLOPOS, 14/11/2008) berjudul Inspirasi Pergerakan Dakwah yang Solutif memunculkan kesan yang “harap-harap cemas”. Mengamati sepintas dari judulnya itu, saya sempat berharap ada hal baru atau unsur kebaruan dalam tulisan tersebut. Tetapi yang terjadi hemat saya malah sebaliknya. Saudara Widodo justru terjebak pada doktrin normatif—yang ia anggap sebagai langkah solutif—dan malah membiarkan setiap bait teks yang ia kutip itu apa adanya, tekstual, dan dogmatis.

Salah satu doktrin dakwah yang Widodo kemukakan misalnya bunyi hadis Nabi: “Barangsiapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu/kekuasaanmu (bi yadihi); Jika tidak bisa, tegurlah dengan ucapan (bi lisanihi); Jika (tetap) tidak bisa, cukup dengan mendoakannya (bi qalbihi); dan yang demikian itulah lemahnya iman seseorang”.

Dalam pandangan saya, jika tidak ekstra hati-hati memahami makna yang terkandung pada hadis ini justru akan mencitrakan Islam yang oleh sebagian kalangan Barat atau sarjana orientalis dianggap sebagai “agama kekerasan”. Tugas dakwah sejatinya tidak hanya diemban oleh ormas Islam—atau dalam bahasa Widodo disebut pergerakan dakwah—tetapi amanat suci yang harus dijanlankan oleh setiap individu pemeluk Islam. Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah bagaimana berdakwah (dalam arti ta’muruna bi al-ma’ruf wa tanha ‘an al-mungkar) di era kontemporer sekarang ini?

Reinterpretasi makna hadis

Dalam tulisan ini, saya mau berpijak kuat pada bunyi dan makna hadis di atas, yang juga dilansir Widodo. Bahwa kalau kita mau kritis dan seksama dalam menelaah hadis itu, dapat disikapi dengan sangat arif, bijak, dan humanis. Pertama, makna hadis tersebut hemat saya, tidak menunjukkan suatu urutan tindakan seseorang dalam mencegah kemungkaran; tidak berarti mendahulukan tindakan tangan/kekuasaan terlebih dulu, lalu ucapan, dan do’a. Isi maupun makna dari hadis itu sebenarnya mendedahkan pilihan-pilihan alternatif sebagai bentuk tindakan amar ma’ruf nahi mungkar. Kesemuanya memiliki keutamaan tersendiri, yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain.

Artinya, tidak ada unsur derajat keimanan yang menyertai dari setiap ketiga tindakan tersebut. Orang yang mencegah kemungkaran dengan fisik/tangan, tidak kemudian bisa dikatakan bahwa derajat keimannya meninggi. Sementara orang yang hanya bisa mencegah lewat lisan atau bahkan dengan do’a dianggap keimanannya kurang atau dikatakan imannya rendah. Tidak begitu!

 Maksud kalimat “dan yang demikian itulah lemahnya iman seseorang” tidak merujuk pada urutan terakhir pada orang yang mencegah kemungkaran hanya lewat do’a. Tetapi menunjuk pada makna lain dari ketiga yang telah disebutkan, yaitu suatu kepasifan seseorang, yang tidak berbuat apa-apa tatkala menyaksikan kemungkaran. Jadi hadis itu dapat diterjemahkan lebih luas kurang lebih begini: “Barangsiapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu/kekuasaanmu (bi yadihi); Jika tidak bisa, tegurlah dengan ucapan (bi lisanihi); Jika (tetap) tidak bisa, cukup dengan mendoakannya (bi qalbihi); dan jika tetap tidak mampu berbuat selain dari ketiga perbutan tersebut, maka yang demikian itulah lemahnya iman seseorang”.

Kedua, makna biyadihi yang berarti mencegah kemungkaran dengan “tangan/kekuasaan” dalam hadis itu perlu diinterpretasi ulang secara lebih humanis. Sebab, hadis yang seringkali dipahami secara tekstual dan “telanjang” apa adanya itulah menjadi biang keladi dan legitimasi seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindak anrakis berkedok amar ma’ruf nahi mungkar. Pemahaman yang demikian bukan hanya menodai dan mendistorsi visi-misi agama sebagai pembawa pesan perdamaian, tapi dimungkinkan bakal menghancurkan sistem tatanan kehidupan masyarakat yang mengidealkan kerukunan, kedamaian, dan sejenisnya.

Tak terbayangkan, apa jadinya bila setiap orang yang disengaja atau tidak menyaksikan katakanlah sesuatu yang dianggap sebagai “maksiat”, lantas “digebukin” tanpa ampun, dipukul, hingga bahkan tempat yang mereka anggap sarang maksiat juga dihancurkan. Adakah sisi moralitas yang melekat dalam setiap individu maupun kelompok? Lalu di manakah peran negara?

Ironisnya lagi, dalam konteks Indonesia, keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) “menganut” paradigma atau setidak-tidaknya sejalan dengan paham yang menganggap biyadihi berarti ber-amar ma’ruf nahi mungkar lewat perbuatan fisik. Terbukti, MUI seringkali mengeluarkan fatwa yang justru menjadi pemicu kelompok-kelompok tertentu untuk berbuat anarkis dengan melakukan aksi penyerangan terhadap orang atau kelompok yang oleh MUI distempel “sesat”.

Contoh konkrit yang terjadi, MUI pernah mengeluarkan fatwa sesat kepada sejumlah aliran yang oleh mereka tidak sama dengan model keberagamaan mainstrem Islam di Indonesia, seperti Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), “Kerajaan Eden” pimpinan Lia (Eden) Aminuddin, aliran al-Qiyadah al-Islamiyah pimpinan Ahmad Mushaddeq, dan lain-lain. Akibatnya, penyerangan terhadap aliran berstempel sesat khas MUI tersebut terjadi.

Sebuah keputusan yang sudah biasa mengemuka dan lazim dilabelkan MUI kepada setiap kelompok yang dianggap “berbeda” dan menyimpang dari agama mayoritas di negeri ini. Seolah-olah, muncul kesan, Tuhan sebagai Sang Pemberi Hukum(an), diambil alih oleh sekumpulan manusia. Khaled M. Abou al-Fadl dalam Speaking in God’s Name; Islamic Law, Authority and Women, mengistilahkannya sebagai kelompok yang mengaku diri sebagai “juru bicara Tuhan”. Padahal, klaim “sesat dan menyesatkan” itu mestinya hak priogratif Tuhan, bukan manusia. Pengambilan hak priogratif “ketuhanan” jauh lebih berbahaya daripada hanya sekadar berbeda keyakinan semata.

* Penulis adalah mahasiswa Filsafat Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta