jump to navigation

PHK Mengancam, Pemerintah Bertindak 22 November 2008

Posted by aal in Lansir.
trackback

Dilansir dari Pikiran Rakyat, 22 November 2008

Oleh Alli Usman*

 demobus3

Perekonomian AS dan dunia pada umumnya akan mengalami resesi sebagai akibat berkelanjutan dari krisis finansial AS yang dipicu oleh permasalahan KPR berkualitas rendah (subrpime mortgage). Resesi didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi negatif selama dua triwulan berturut-turut. Krisis ekonomi AS diperparah oleh kompleksnya transaksi keuangan derivatif serta melemahnya kepercayaan antarlembaga keuangan dan antarlembaga keuangan dengan nasabahnya.

Akibatnya, terjadi pengetatan kredit (credit crunch) yang mempersulit perbankan, perusahaan, dan bahkan rumah tangga untuk mendapatkan dana pinjaman. Bagi lembaga keuangan yang mempunyai dana cukup, tidak bersedia memberikan pinjaman karena khawatir tidak akan dapat dikembalikan. Akibatnya, bukan hanya sektor keuangan, tetapi sektor riil dan rumah tangga terpengaruh oleh krisis tersebut. Karena itu, kecenderungannya adalah baik institusi maupun perorangan mengalihkan dananya dalam bentuk tunai atau surat berharga Pemerintah AS yang dianggap aman atau emas. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya nilai dolar AS sekalipun fundamental ekonominya melemah.

Begitulah sektor riil mulai merasakan dampak hebat dari turbulensi finansial, yang dipicu krisis kredit sektor perumahan di AS dan meluas ke seluruh dunia. Sejumlah perusahaan multinasional mulai memangkas ribuan karyawan. Akibatnya, jumlah pengangguran di seluruh dunia bakal melonjak.

Mantan Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve), Alan Greenspan, di Washington, Kamis (23/10) menuturkan, turbulensi finansial yang disebutnya sebagai “tsunami kredit sekali dalam seratus tahun” ini, bakal membawa dampak yang hebat terhadap perekonomian AS, antara lain memicu lonjakan pengangguran. “Krisis ini telah sangat meluas dari apa yang dapat saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak melihat bagaimana cara kita untuk bisa menghindari kenaikan PHK dan pengangguran yang signifikan”, ujarnya.

Sektor riil di AS, mengikuti jejak Wall Street yang mengalami kejatuhan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai melanda korporasi di AS, terutama perusahaan multinasional. Laporan Departemen Tenaga Kerja AS, sejumlah perusahaan mengumumkan PHK ribuan karyawan. Laporan tersebut melansir, pengajuan untuk asuransi PHK meningkat 15.000 pekan lalu, sehingga total pengajuan telah mencapai 478.000, melebihi prediksi semula sekitar 470.000 pengajuan. Padahal, jika jumlah pengajuan asuransi PHK mencapai 400.000, merupakan sinyal resesi.

Saat ini, angka pengangguran di AS mencapai 6,1 persen. Pengangguran sempat mencapai 6,3 persen (2003) sebagai dampak serangan teroris 11 September 2001. Sebelumnya pernah mencapai 7,8 persen (1991-1992), dan di atas 10 persen (1982). Mark Zandi, kepala ekonom pada Moody’s menuturkan, sekitar tiga perempat juta pekerja telah kehilangan pekerjaannya sejak awal tahun ini. Dia memperkirakan, setidaknya 1,5 juta hingga 2 juta pekerja bakal menganggur di AS. Luar biasa!

Ancaman PHK

Pertanyaan adalah, bagaimana dengan negara kita? Mungkinkan ancaman PHK juga bakal menghantam masyarakat Indonesia? Meski belum menunjukkan terjadinya PHK massal di semua jenis industri, gelagatnya sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa kasus yang sudah terjadi adalah di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Sejumlah industri perkebunan di dua wilayah ini telah merumahkan pegawainya karena mereka mengurangi atau menghentikan produksi lantaran kegiatan ekspor mandek akibat sejumlah negara tujuan ekspor menghentikan pesanan barang.

Industri lain yang ikut terkena getahnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang garmen seperti yang banyak berada di Karawang, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sejumlah perusahaan garmen sebagian telah merumahkan karyawannya untuk jangka waktu tertentu karena kondisi perusahaan yang tidak bisa lagi produksi. Kita berharap dalam situasi krisis ini, tidak sampai terjadi kepanikan yang mengakibatkan dampaknya akan semakin besar.

Pemerintah sudah sepatutnya menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk meredam terjadinya gejolak PHK di semua industri. Di sisi lain ketika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dielakkan oleh setiap perusahaan, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyiapkan jaring pengaman agar mereka yang menanggung risiko PHK bisa tetap terserap dalam lapangan kerja baru yang disiapkan pemerintah.

Kalau pemerintah konsisten dengan semangat untuk memerangi angka kemiskinan, upaya pertemuan bipartit antara pemerintah dan kalangan industri bisa diintensifkan untuk membahas berbagai persoalan yang mengakibatkan terjadinya ancaman PHK. Benar bahwa kalangan pengusaha kini sudah banyak menawarkan pemikiran untuk mencegah PHK dengan cara mereka mendapatkan perhatian dari pemerintah lewat keringanan pajak.

Namun pembicaraan ini belum ada kesepakatan karena pemerintah sendiri dihantui kekhawatiran penerimaan dari sektor pajak akan melemah. Situasinya memang serba dilematis, tetapi kita mencoba berkaca kepada Korea Selatan yang memiliki semangat tinggi untuk membantu kalangan industri agar tetap survive dalam situasi krisis. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memberikan keringanan pajak bagi industri automotif.

Dengan pendekatan ini, industri automotif berani mengambil langkah dengan menurunkan pricingmeski dampak yang harus dipikul hanya mendapatkan margin yang sangat kecil. Namun substansi dari kebijakan ini adalah bagaimana perusahaan bisa tetap berproduksi dan pasar tetap bisa bergerak serta ancaman PHK bisa dihindari.Apa yang ditempuh Korea Selatan ini merupakan langkah mengalihkan perhatian dari pasar ekspor yang mandek dan mencoba memfokuskan sementara ke pasar domestik.

Kita pun percaya ketika pemerintah mendorong untuk menghidupkan pasar domestik,kebuntuan yang ditimbulkan dari krisis ekonomi ini minimal bisa teratasi. Kita percaya potensi pasar domestik kita masih besar sehingga dapat diciptakan lagi untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh kalangan industri kita sendiri.

Untuk mendorong terbukanya pasar domestik, pemerintah memang perlu bergerak dengan pola corporate actdengan melibatkan banyak kepentingan,termasuk di dalamnya perbankan. Kita percaya bahwa dengan pendekatan ini, kalangan industri tidak akan sampai sempoyongan karena tetap bisa berproduksi akibat masih adanya demand. Selain itu, adanya pola corporate act secara tidak langsung juga akan menghidupkan sektor riil karena ada jaminan sistem pendanaan dari kalangan perbankan.

Memang ketika ada gerakan bersama yang dimotori oleh pemerintah,harapan tumbuhnya industri-industri kecil menengah akan bisa muncul. Industri kecil menengah yang kini sudah ada juga tetap bisa bertahan karena permasalahan finansial bisa tertolong oleh pola corporate act.

Dengan pemikiran ini, permasalahan yang dihadapi kalangan industri dengan ancaman PHK bisa diminimalkan dengan baik dan di sisi lain komitmen pemerintah untuk tetap memerangi kemiskinan dan pengangguran bisa tetap berjalan. Prinsipnya kita tidak boleh panik dan tetap dengan komitmen kebersamaan mencari solusi untuk keluar dari krisis.

*Penulis adalah aktivis sosial, dan peneliti utama Civil Society Institute

Komentar»

1. Hilman - 23 November 2008

mantap intelektual kita satu ini…!!! selamat kawan…sjk kpn jd pengamat ekonomi ?? heheee….

2. aal - 23 November 2008

sejak jd buruh…he2. tp kayaknya gak ekonomi2banget ko’🙂

3. yamin - 25 November 2008

mantep…

4. Agus - 19 Desember 2008

Pak aal ada aja yang unik…yang tak dimiliki penulis laen..salut..kapan makan2

5. 338a - 3 Mei 2014

Do you have any video of that? I’d love to find
out some additional information.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: