jump to navigation

GUS DUR 28 Februari 2009

Posted by aal in dari luar.
6 comments
Saturday, 28 February 2009

gus-dur

GUS Dur mirip Sokrates. Bedanya Sokrates sudah almarhum lebih dari dua ribu tahun lalu; Gus Dur masih segar bugar, meski kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi.

Sokrates warga Yunani yang tidak pernah menjadi presiden, Gus Dur warga Indonesia yang pernah menjadi presiden. Tetapi keduanya sama-sama kerap keliru ditafsirkan oleh masyarakat lingkungan masingmasing yang tidak mampu dan tidak mau mengerti makna yang sebenarnya dari sikap, perilaku, dan ucapan kedua pemikir akbar itu! Akibat keliru ditafsirkan, Sokrates dihukum mati dengan dipaksa minum racun, sementara Gus Dur dipaksa lengser dari jabatan kepresidenannya.

Akibat sering keliru ditafsirkan, Sokrates dimusuhi Senat Kota Athena, sementara Gus Dur dimusuhi DPR dan MPR yang bermarkas besar di Jakarta.Dengan Ketua MPR Amien Rais yang sebenarnya biang keladi Gus Dur menjadi presiden, terjadi konstelasi interaksi seperti film kartun Tom and Jerry yang berseteru dalam suasana benci-tapi-rindu atau rindutapi- benci! Akhirnya Amien Rais pulalah yang semula memimpin gerakan mendukung kemudian memimpin gerakan melengserkan Gus Dur dari tahta kepresidenan RI!

Awal permusuhan Gus Dur versus DPR dipicu pernyataan Gus Dur bahwa DPR persis taman kanak-kanak! Pernyataan Gus Dur keliru ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap DPR, padahal sebenarnya lebih layak dianggap penghinaan bagi taman kanak-kanak, di mana para anggotanya masih polos,lugu,dan belum mengenal korupsi.

Kemudian Gus Dur dianggap terlibat penipuan akibat ada seorang penipu merajalela dengan mengaku dirinya tukang pijat Gus Dur padahal begitu banyak orang,termasuk saya, terdorong rasa simpati sempat memijat,terutama bahu Gus Dur! Yang menipu yang mengaku tukang pijat Gus Dur di luar kesadaran Gus Dur (bahkan Gus Dur merasa tidak kenal penipu itu),tetapi yang dituduh kokyang diaku dipijat penipu itu! Jika tuduhan itu tidak dianggap keliru, ya keterlaluan kelirunya!

Sebelumnya Gus Dur pernah dituduh korupsi karena menerima sumbangsih dana dari Sultan Brunai dalam kapasitas bukan sebagai presiden, tetapi Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, sementara tidak ada undang-undang melarang ketua ormas keagamaan menerima sumbangan dana dari seorang sultan.Mengenai kebersihan Gus Dur, secara empiris saya berani menjamin.

Dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan Gus Dur mengembalikan amplop dari seorang tokoh politik yang tidak perlu saya sebut namanya,namun saya tahu tokoh ini mengincar sebuah jabatan tinggi kepemerintahan,setelah diberi tahu (Gus Dur tidak bisa melihat!) bahwa amplop itu berisi puluhan lembar uang kertas masing-masing bernilai seribu dolar Amerika Serikat.

Rupanya Gus Dur alergi budaya amplop! Seperti Sokrates,ucapan-ucapan Gus Dur memang kerap sering terlalu maju mendahului masanya dan tidak diplomatis, maka terlalu terus terang, apa adanya, hingga kerap tidak tertangkap makna ada apanya oleh khalayak ramai.Tidak kurang dari seorang Miranda Goeltom sempat mengeluh bahwa di masa kepresidenan Gus Dur,setiap pagi selalu ketar-ketir menyimak berita tentang apa saja yang kemarin diucapkan Gus Dur.

Karena ucapan seorang presiden—apalagi yang keliru ditafsirkan—sangat rawan menimbulkan prahara malapetaka bagi situasi dan kondisi moneter negara! Di masa perseteruan dengan DPR dan MPR makin memuncak, saya bersama Adnan Buyung Nasution sempat resmi menghadap Presiden Gus Dur di Istana Merdeka untuk memohon Gus Dur menghentikan kegemarannya mengusik DPR, terutama Ketua Umum MPR karena secara konstitusional DPR dan MPR pada waktu itu masih memiliki kesaktian untuk melengserkan seorang presiden.

Tapi rupanya timingkami keliru,ternyata pada saat itu Gus Dur masih gemar bermain Tom and Jerry dengan Amien Rais, maka permohonan kami berdua tidak dipedulikan. Setelah Gus Dur dilengserkan, saya insan nonkeluarga Gus Dur yang terakhir mendampingi mantan Presiden RI sebelum meninggalkan Istana Merdeka mengeluh,”Kokjadinya bisa begini,ya Gus?”Gus Dur tegas menjawab: ”Perhitungan saya keliru !”(*)

JAYA SUPRANA

Golkar dan Suksesi Kepemimpinan Nasional 16 Februari 2009

Posted by aal in Lansir.
5 comments

Dilansir dari Suara Karya, 17 Februari 2009

Oleh Ali Usman*

golkarbaru

Di antara sekian banyak partai yang bakal ikut berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009, setidaknya ada dua partai besar yang saat ini banyak dibicarakan orang, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar. Itu tak lain karena menyangkut kepemimpinan nasional atau tentang siapa calon presiden (capres) yang didelegasikan oleh partainya untuk berkompetisi dengan calon lain dalam rangka mencapai puncak kepemimpinan RI.

 PDIP jauh-jauh hari telah menjagokan Megawati Soekarnoputri sebagai capres yang diusung secara resmi oleh partai berlambang banteng tersebut. Sedangkan siapa capres dari Golkar, belum diketahui secara pasti. Sebab, Golkar masih menunggu hasil pemilu legislatif. Mungkin karena kondisi inilah, beberapa kader Golkar seolah gerah dan tidak sabar menunggu waktu yang dinanti.

Sejumlah nama seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X, Yuddy Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, dan Fadel Muhammad tiba-tiba melakukan manuver di luar garis politik Golkar. Bahkan, di antara mereka ada yang terang-terangan mencalonkan diri sebagai presiden dan bermain mata dengan partai lain, seperti yang dilakukan Sri Sultan. Ini bermula saat pisowanan agung di Alun-alun Yogyakarta, akhir Oktober 2008 lalu, di mana Sultan menyatakan siap maju sebagai calon presiden.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Bidang Hukum Muladi menuding Sultan telah melanggar disiplin partai. Sebab, Sultan yang sampai kini masih menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Golkar telah bermanuver politik dengan mencalonkan diri menjadi presiden.

Aksi sejumlah kader tersebut, menurut Akbar Tandjung, mantan Ketua Umum Partai Golkar, bisa memancing konflik atau perpecahan. Masing-masing kelompok di partai bisa saja mulai melirik partai lain untuk menyalurkan keinginannya maju dalam pemilihan presiden. Partai lain melihat besarnya perolehan suara Golkar dalam pemilu sebagai peluang.

Partai Golkar, pada hemat saya, sebenarnya sudah kebal dengan konflik dan perpecahan. Pada saat bangsa ini diguncang konflik ideologis, Golkar yang menghimpun golongan-golongan fungsional tampil ke permukaan dan pasang badan untuk menghadapi golongan yang berambisi mengubah ideologi negara Pancasila ke arah paham komunis.

Waktu berjalan, Presiden RI Soekarno, yang dituding ikut memberi banyak ruang gerak bagi para penganut dan penggiat paham komunis tersebut, akhirnya dinyatakan tumbang pada pertengahan tahun 1960-an. Kekuasaan kemudian berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang menggelari kepemimpinannya sebagai jargon Orde Baru.

Untuk memberi legitimasi terhadap kekuasaan yang diambil alihnya secara darurat, pemerintahan Soeharto yang tetap didukung oleh golongan-golongan fungsional akhirnya menyelenggarakan pemilu pada 1971. Organisasi golongan fungsional yang tergabung dalam Sekber Golongan Karya ikut serta sebagai salah satu dari sekian kontestan.

Tidak banyak kalangan yang menduga kalau Sekber Golkar akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi 62,80 persen. Sejak itulah Golkar berada di garda terdepan, meminjam istilah Fahry Ali (2004), sebagai kekuatan politik alternatif bagi bangsa dan negara Republik Indonesia.

Itulah yang kemudian menjadikan karakteristik partai politik ini sebagai partai “kebangsaan”, yang mendasarkan seluruh kinerja kelembagaannya untuk bangsa dan negara bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar, asal usul, golongan, kelompok, agama, dan warna kulitnya. Tetapi, sejauh mana seseorang memiliki fungsi untuk mengejawantahkan karyanya bagi kemaslahatan kemanusiaan Indonesia yang majemuk, dalam arti berbangsa (nation) dan pengelolaan kekuasaan negara (state), untuk menyejahterakan rakyat?

Dalam konteks masa kini, dengan dihapuskannya konvensi capres internal, partai tersebut memang memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Namun, dari segi positifnya, Golkar telah melakukan evaluasi yang mendalam. Konvensi digantikan dengan mengandalkan survei untuk menjaring calon presiden ketimbang konvensi. Alasannya, hasil konvensi capres dari Golkar terbukti gagal dalam Pemilu 2004.

Konvensi dianggap hanya mengakomodasi kepentingan pimpinan partai, bukan keinginan masyarakat. Sementara dari segi negatifnya, tidak adanya (lagi) konvensi sama halnya dengan menutup ruang demokratisasi di internal partai. Padahal, melalui mekanisme terbuka, akan diperoleh kepuasan dan loyalitas kader terhadap capres dari partai.

Lepas dari corak pandang dan perbedaan pendapat dalam menyikapi konvensi tersebut, yang pasti banyaknya kader Golkar yang kini muncul ke permukaan sebagai capres/ cawapres menandakan kalau di tubuh partai beringin itu terdapat kader-kader potensial yang mempunyai keinginan kuat untuk “mengurusi” negeri ini. Hanya saja, dapatkah cita-cita mulia itu terwujud? Biarlah waktu yang berbicara dan rakyat yang menentukan. Vox populi, vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan)!

* Penulis adalah analis sosial-politik dan peneliti utama pada Civil Society Institute Yogyakarta

Tauladan Politik dari Pak Wali Kota 13 Februari 2009

Posted by aal in Lansir.
add a comment

Dilansir dari Koran Malioboro Ekspress, Minggu III Februari 2009

Oleh Ali Usman*

 wakaf-politik

 

Judul Buku : Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur

Penulis : Herry Zudianto

Penerbit : Impulse-Kanisius, Yogyakarta

Cetakan : I, 2008

Tebal : viii + 167 halaman

Jogja memang memiliki daya tarik tersendiri untuk selalu diperbincangkan publik. Bukan hanya lantaran kentalnya adat Jawa dan tradisi keraton yang melekat kuat di dalamnya, tetapi lebih dari itu, Jogja juga sampai saat ini dikenal dengan predikat city of tolerance. Masyarakatnya yang adem-ayem, rukun-sentosa, dan penuh kedamaian, konon, membuat kota gudeg ini banyak dijadikan “daerah percontohan” oleh kota-kota lain seantero nusantara.

Di samping itu, kota yang padanya disematkan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berdasarkan UU RI No. 22 tahun 1948 dan secara khusus dilegalisasi di dalam UU RI No. 3 tahun 1950 mempunyai keunikan tradisi dan budaya. Fenomena tarakhir misalnya menunjukkan, untuk memutuskan perkara yang dianggap penting oleh masyarakat Jogja—dalam hal ini menyangkut pro-kontra Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja sekaligus gubernur DIY menjadi capres RI pada Pemilu 2009 nanti—harus melalui apa yang disebut “Pisowanan Ageng”, seperti yang terselenggara beberapa waktu lalu di Alun-alun Utara Jogjakarta.

Tak terbayangkan, pro-kontra apakah Sultan layak dan patut maju menjadi orang nomor wahid pada Pemilu mendatang tidak hanya memicu kontroversi di tingkat lokal masyarakat Jogja, tapi juga meluas secara nasional. Meski demikian, gejolak politik yang “diperagakan” oleh sebagian masyarakat Jogja, baik sebelum dan sesudah keputusan Sultan siap maju menjadi capres yang ia nyatakan pada “Pisowanan Ageng”, hingga saat ini aman terkendali.

Pertanyaannya adalah, mengapa hal itu terjadi? Selain karena memang kultur masyarakat Jogja yang secara “primordial” terbiasa dengan ragam pandangan atau perbedaan kelompok maupun individu sejak dahulu, lewat buku ini, tersingkap motif baru yaitu terletak pada manajemen kotanya yang sangat apik dikelola oleh pemeritah setempat, yang dalam hal ini dikomandoi oleh Wali Kota. Karena itulah, daya tarik buku setebal 167 halaman ini hemat saya, tidak bisa dilepaskan dari peran penulisnya oleh Herry Zudianto, Pak Wali Kota Jogjakarta sendiri.

Buku berjudul lengkap Kekuasaan sebagai Wakaf Politik: Manajemen Yogyakarta Kota Multikultur berisi catatan dan curahan hati Pak Herry selama dua periode (hingg saat ini) dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat dan humanis untuk sebuah kota yang “menganut” plus menjalankan paham “multikulturalisme”. Hal tersebut bisa ditengok pada struktur masyarakat Jogja, yang sebelumnya secara kultural relatif homogen, secara bertahap berkembang menjadi semakin heterogen, semakin multikultural. Fenomena semacam ini sesungguhnya merupakan suatu keniscayaan. Kota manapun, tidak akan pernah steril dari berbagai pengaruh luar, terutama dari kecenderungan besar pada tingkat nasional, bahkan internasional.

Karena itu, ada satu hal penting yang menarik diungkap dari buku ini lewat kepemimpinan pak Herry—yang barangkali menjadi tauladan politik untuk kita semua. Diakui oleh Pak Herry, salah satu sumbangan terbesar dan terpenting dari pengalaman multikultur sejak ia masa kanak-kanak hingga dewasa, baik terhadap gaya kepemimpinan maupun spiritualitas yang mengilhami kepemimpinan dirinya di kota gudeg, nampak dalam cara memandang dan memperlakukan kekuasaan. Menurutnya, sejak terpilih sebagai Wali Kota Jogjakarta, ada tiga prinsip utama yang dipegang sebagai pedoman pengambilan keputusan dalam kebijakan politik, yakni hakikat kekuasaan, etika komunikasi politik, dan dimensi keadilan (lihat hlm. 35-40). Ketiga hal itu oleh bapak tiga anak itu sebagai prisip etika kepemimpinannya.

Pertama, hakikat kekuasan dimaksudkan sebagai sebuah bentuk kesadaran individu untuk mengetahui hakikat, maksud dan tujuan dari kekuasaan. Bagi Pak Herry, sejak ia terpilih Wali Kota, terbersit dalam benaknya agar benar-benar merasa memiliki dan dimiliki oleh semua pihak. Tokoh politik yang sebelumnya sebagai salah satu pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) itu sampai pada kesimpulan bahwa seorang kader partai ketika diusung ke kursi eksekutif, maka filosofi yang harus dipegang adalah kader partai itu sudah diwakafkan untuk kemaslahatan orang banyak.

Kedua, etika komunikasi politik artinya kepekaan sosial oleh setiap pemimpin dalam mendengar aspirasi yang masuk dari yang dipimpin (rakyat). Seorang pemimpin harus belajar mendengar berbagai pendapat dari banyak pihak. Dengan lebih banyak mendengar, dimungkinkan bisa lebih jernih melihat persoalan dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Namun dengan tetap satu catatan penting, yaitu pemimpin juga harus memiliki prinsip sendiri dan keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Ketiga, dimensi keadilan menjadi hal penting dan krusial untuk ditegakkan. Walaupun di mata manusia tidak ada yang tahu secara pasti tentang kriteria dan takaran keadilan karena problem relativitas di antara lapisan masyarakat, tapi setidaknya, seorang pemimpin dengan mendengar berbagai aspirasi—sebagaimana dipaparkan pada poin ketiga tadi—pendapat dan kepentingan dari berbagai pihak merupakan salah satu metode atau cara ampuh untuk mengeliminasi, atau setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya keputusan yang tidak adil, keputusan yang hanya memuaskan dan menyenangkan satu pihak tetapi merugikan dan menyusahkan pihak lain.

Akhirnya, apa yang telah diuraikan di atas tentu saja memiliki relevansi kuat dengan problem kepemimpinan di setiap kota, dan terlebih mungkin di tingkat negara. Sebab, masyarakat multikultural atau keberagaman (kelompok) masyarakat di setiap kota pada dasarnya sama. Semoga.

*Ali Usman, pencinta buku, dan belajar filsafat di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta