jump to navigation

Makna Substansial Pembangunan Jembatan Suramadu 27 April 2009

Posted by aal in Lansir.
10 comments

Dilansir dari Kompas Jatim, 27 April 2009

Oleh Ali Usman*

3-suramadu

Apresiasi terhadap pendapat atau pandangan publik soal industrialisasi Madura pasca jembatan Suramadu terus mengalir dan tersemai di banyak media, baik cetak maupun elektronik. Setidaknya hal itulah yang dalam beberapa waktu belakangan ini terlihat nyata di harian Kompas Jatim dengan menurunkan banyak tulisan yang membincangkan positif negatifnya pembangunan jembatan Suramadu bagi masyarakat Madura—yang pasalnya jembatan dengan panjang 5,43 kilometer itu direncanakan akan segera beroperasi pada pertengahan Juni nanti.

 

Ada tulisan yang mempertanyakan siapkah masyarakat Madura menyambut industrialisasi dengan mempertimbangkan dampak dan bahayanya; ada yang memotret prospek atau peluang perekonmian masyarakat Madura jika jembatan itu sudah benar-benar beroperasi; dan ada pula semacam kekhawatiran terhadap akan terkikisnya kebudayaan asli Madura; dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian banyak tulisan itu, hemat saya, tidak/belum ada yang menguraikan berupa alasan secara substansial, mengapa jembatan itu dibangun?

 

Tentang akar sejarah dari bagaimana proses pembangunann dan termasuk siapa yang menggagas pembangunan proyek jembatan yang memakan triliunan rupiah tersebut, telah saya kemukakan di rubrik ini (lihat Kompas Jatim, 5/03/2009). Tulisan ini lebih mengarah pada bagaimana menyeimbangkan kepentingan kedua pula yang secara geografis terpisah itu (antara wilayah Surabaya yang dihubungkan dengan Bangkalan) sama-sama menguntungkan dengan berpegang pada prinsip simbiosis-mutualis.

 

Masyarakat perantau

Banyak orang tahu, masyarakat Madura hingga hari ini dikenal sebagai masyarakat perantau. Di kota-kota besar seperti Surabaya sendiri, Malang, Pasuruan, hingga ke Semarang, Jogjakarta, dan bahkan ke wilayah Ibu Kota Jakarta, orang-orang Madura banyak ditemui di sana. Belum lagi di wilayah luar Jawa, orang-orang Madura juga berjibun—yang konon motifnya dilatarbelakangi karena faktor ekonomi alias demi mengadu nasib di daerah seberang. Akibatnya, hukum alam pun terjadi; sang perantau ada kalanya sukses menjadi kaya raya, dan ada pula yang sebaliknya.

 

Lalu, muncul pertanyaan, mengapa masyarakat Madura lebih memilih kehidupan di luar daerah? Jawabannya sebagaimana diungkap Subaharianto, dkk (2005), bahwa masyarakat Madura di pulau Madura memang dikenal miskin dan terbelakang. Tekanan kehidupan sosial ekonomi yang berat memaksa orang Madura pergi merantau ke daerah lain dalam rangka mencari penghidupan yang lebih baik. Namun, sesungguhnya, Madura bukan daerah yang tidak berpotensi sama sekali. Keadaan alamnya memang kurang mendukung untuk kegiatan pertanian lahan basah, tetapi pulau Madura dan sekitarnya menyimpan kekayaan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

 

Kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat Madura sebagian akibat ketiadaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta sarana untuk mengolah potensi sumber daya alam Madura pada satu sisi dan ketidakmampuan Madura memanfaatkan peluang global dalam bentuk investasi untuk industrialisasi pada sisi lain. Yang pertama terkait dengan latar belakang pendidikan modern masyarakat Madura yang secara umum masih rendah, sedangkan yang kedua terkait dengan kendala transportasi Surabaya-Madura.

 

Suramadu sebagai jawaban?

Sebenarnya, dengan berpangkal pada pulau Jawa sebagai titik keberangkatan, pulau Madura dapat dijangkau lewat dua jalur utama pelayaran yang sudah dikenal sejak lama, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jalur barat melalui lintas Ujung Kamal. Ujung ini merupakan satu bagian dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sedangkan Kamal merupakan pelabuhan di ujung barat Madura. Setidak-tidaknya, sejak masa kolonial Belanda sudah tampak bahwa jalur barat jauh lebih ramai dan padat daripada jalur timur, seperti ditunjukkan dalam statistik angkutan (Kuntowijoyo, 1980).

 

Jalur kedua adalah melalui Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo. Rute ini pada masa kolonial banyak dimanfaatkan oleh para migran Madura yang pergi ke atau kembali dari daerah perkebunan kolonial di daerah Keresidenan Besuki. Keadaan rute pelayaran ini jauh lebih sepi daripada jalur Barat, terlebih lagi dengan merosotnya sektor perkebunan.

 

Karena itu, dengan adanya jembatan Suramadu, di samping untuk mempermudah transportasi darat, jalur itu juga dianggap sebagai salah satu prasarana ekonomi yang sangat penting untuk meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan modal dari Surabaya ke Madura. Artinya, jembatan ini akan menjadi penentu masa depan pembangunan masyarakat Madura.

 

Dalam perspektif Jawa Timur, pembangunan jembatan yang menghubungkan Surabaya-Madura itu bisa dilihat bukan hanya sebagai upaya mempercepat pembangunan Madura melalui indutrialisasi, melainkan juga menjadi alternatif perluasan industri di Surabaya dan sekitarnya yang sudah kesulitan lahan (Subaharianto, dkk, 2005). Pada aras ini, dampak sosial (social impact) dari industrialisasi Madura memang terasa menyakitkan. Tapi memang begitulah fakta dan rencana awal yang dikonsep oleh pemerintah Jawa Timur.

 

Pertanyaannya, jika industrialisasi Madura telah berjalan, yang salah satunya nanti akan ditandai dengan banyaknya pabrik-pabrik dan kantor perusahaan yang menancapkan kaki di sana—sehingga dimungkinkan akan menyedot tenaga kerja baru—apakah masyarakat Madura yang terlanjur merantau akan kembali ke kampung halaman karena di daerahnya sendiri telah tersedia lapangan kerja? Saya pesimistis. Kalaupun terjadi, mungkin hanya sebagian kecil saja.

 

Sebab yang terjadi saat ini, orang-orang Madura yang merantau tidak hanya mencari nafkah karena kepentingan ekonomi an sich, tapi juga telah melebur menjadi satu kesatuan bersama masyarakat setempat (lihatlah di Kalimantan, Surabaya, dan Jakarta misalnya) yang membina rumah tangga dengan warga di sana. Jadi buat apa pulang kampung, kalau di sana telah mendapatkan kehidupan yang layak? Mungkin ini jawaban sementara.

*Ali Usman, pengkaji kebudayaan Madura

Jogja: City of Tolerance? 13 April 2009

Posted by aal in Lansir.
11 comments

Dilansir dari Harian Jogja, 13 April 2009

Oleh Ali Usman*

jogjajogja-ouy

Jika pluralisme (baca: keragaman) itu baik dan diakui sebagai bagian dari fitrah manusia, mengapa masih terjadi konflik horisontal karena mempersoalkan perbedaan? Padahal pluralisme, kata Mohamed Fathi Osman (1996), adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya labih dari sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik.

 

Sayangya, apa yang disiratkan secara empatik oleh professor dan guru besar pada Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University, Washington DC tersebut tidak sepenuhnya membumi di bumi pertiwi Indonesia yang konon dikenal masyarakatnya ramah, penuh kasih, tolong-menolong, dan lain-lain. Konflik dan kekerasan atas nama perbedaan (etnis dan agama) masih saja mewarnai kehidupan masyarakat kita, seperti yang kerap terjadi di banyak daerah dan pada momen-momen tertentu.

 

Pluralisme dengan demikian hanyalah terhenti di lisan kaum agamawan, dan menjadi pemanis bibir di ruang-ruang seminar kaum akademisi semata. Setidaknya, kaum agamawan dan akademisi, dua kelas strata sosial itulah yang selama ini sangat lantang mengkampanyekan kepada umat agar menghargai perbedaan, sadar akan sebuah pluralisme itu sendiri. Tapi faktanya? Jauh panggang dari api.

 

Memang, butuh waktu yang amat panjang untuk meyakinakan setiap insan agar pluralisme menjadi sebuah pandangan hidup dan perilaku keseharian. Tidak semua tempat atau daerah memiliki keseragaman implementasi dalam menyikapi pluralisme. Tetapi yang membanggakan pada hemat saya, adalah perilaku masyarakat Jogjakarta yang jauh melampaui pemahaman tentang pluralisme.

 

City of tolerance

Sudah sejak lama, Jogja dikenal sebagai city of tolerance. Predikat ini tentu saja bukan buain alias omong kosong belaka. Di samping terkenal karena kota pendidikan, Jogja juga dikenal sebagai tempat pariwisata yang sampai saat ini masih menyemai pelbagai warisan budaya nusantara. Tolerasi masyarakatnya sangat kuat, sehingga memungkinkan untuk bersikap terbuka (welcome) terhadap segala pruduk budaya lain, walau itu datangnya dari luar daerah sekalipun.

 

Bahkan dalam batas-batas tertentu, silang budaya dan agama, yang mencerminkan masyarakat plural benar-benar berwujud nyata di kota gudeg ini. Saya ingin mencontohkan satu hal yang boleh jadi, mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh temeh. Tetapi bagi saya, sangat luar biasa sebagai bentuk kesadaran diri setiap individu maupun kelompok untuk saling menghormati satu lain demi terciptanya kerukunan dan perdamaianan antar sesama.

 

Saya merasa lumayan tahu dan paham betul seluk-beluk, lika-liku kota Jogja, meski saya baru enam tahun berjalan mengecap indahnya panorama kota ini. Di tempat saya tinggal sekarang, saya sudah terbiasa menyaksikan, dan bahkan mengikuti acara-acara yang sebenarnya di luar adat kebiasaan saya dan orang Jogja pada umumnya dengan sangat antusias menghargai budaya warga pendatang.

 

Di momen Imlek misalnya, wujud penghargaan masyarakat Jogja diwujudkan dalam bentuk yang amat unik. Mereka para warga (maaf) non-Tionghoa dengan senang hati memakai pakaian khas China atau Tionghoa sembari menonton tarian Barongsai. Dan yang lebih mengharukan lagi, saya sangat kagum, lagi-lagi di lokasi yang saya tempati saat ini, setiap kali warga ditimpa musibah (kematian) yang kebetulan beragama muslim, para tetangga yang beragama Kristen juga ikut melayat sekaligus ikut “mentahlili” (do’a bersama untuk almarhum; biasanya sampai 7 hari) di rumah duka pada malam harinya. Begitu pula ketika Natal tiba, warga sekitar yang beragama muslim juga berduyun-duyun menghadiri undangan dan mendengar pesan-pesan Natal dari seorang Romo.

 

Itulah yang saya maksudkan dengan istilah “living pluralism”. Pemahaman tentang pluralisme telah hidup dan dipraktikkan dalam denyut nadi keseharian masyarakat Jogja. Seorang kawan pernah bergumam lirih di samping saya: “Jogja memang surganya dunia”. Dalam masyarakat yang demikian, tidak ada lagi kata “aku-dia”, “mereka-kita”, tapi telah melebur jadi satu kesatuan dalam kata “kami”.

 

Secara filosofis, toleransi dan saling tolong menolong tanpa mengenal sekat-sekat tertentu itu—sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakak Jogja—merupakan kesadaran diri setiap individu akan keterbatasannya sebagai manusia. Sikap dasar dari jalan ini adalah adanya keterbukaan satu sama lain, yang oleh Hans-Georg Gadamer memiliki dua arti: keterbukaan untuk belajar dan  keterbukaan untuk merespons. Yang pertama menekankan bahwa seseorang ingin mempelajarai cakrawala orang lain. Ini hanya terjadi jika seseorang memandang cakrawala orang lain bernilai. Yang kedua berarti seseorang ingin merespons dengan bijaksana. Dengan mempelajari cakrawala orang lain, seseorang berkeinginan meresponsnya, dan orang akan kembali mempertimbangkan pemikirannya, sehingga perbaikan dalam pemahaman terjadi (Hidayati, 2008: 62-63).

 

Pertanyaanya, apakah kesadaran masyarakat Jogja terhadap pemahaman pluralisme yang seperti itu merupakan hasil dari “kampanye” kaum agamawan dan akademis? Saya tidak sepenuhnya mengiyakan. Sebab, perilaku “living pluralism” khusus di Jogja menurut sumber sejarah, telah melestari bersamaan dengan kultur keratonnya, jauh sebelum kaum agamawan dan akademis kita berkoar-koar mendakwahkan kalau menghormati perbedaan itu baik.

 

Jadi, toleransi dan saling menghormati antar-sesama merupakan bagian integral dari living pluralism masyarakat Jawa. Negaralah, terutama rezim Orde baru yang memporak-poranda ketentaraman masyarakat demi kepentingan status quo politik dan kekuasaan. Dari kota para Sultan ini, saya terus berharap, semoga living pluralism itu tetap dipupuk higgga waktu tak terbatas nanti. Bagaimana dengan daerah lain?

* Mahasiswa Agama dan filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan kalijaga Yogyakarta