jump to navigation

Haji Sekali Seumur Hidup 28 Oktober 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.
3 comments

Dilansir dari SOLOPOS, 28 Oktober 2011

~Ali Usman*

Indonesia dengan penduduk lebih dari 240 juta orang dan sebagian besar beragama Islam, dari tahun ke tahun mendapat kuota cukup besar untuk calon jemaah haji, dibanding negara-negara lainnya di dunia. Tahun ini misalnya, Indonesia mendapat tambahan kuota haji 10.000 orang dari Pemerintah Arab Saudi, sehingga total jumlah calon jemaah mencapai 221 ribu orang. Namun kenyataannya jumlah tersebut masih saja sangat kurang. Itu dibuktikan makin banyaknya calon haji yang masuk dalam antrean daftar tunggu (waiting list).

Jumlah peminat untuk melaksanakan ibadah haji tahun demi tahun makin meningkat. Bahkan di beberapa daerah, antrean makin panjang, baru bisa bertolak ke Tanah Suci dua atau tiga tahun ke depan. Kondisi itu tentunya harus mendapat perhatian serius, perlu dicarikan solusi yang tepat. Karena itu kita bisa maklum bila negera melalui Departemen Agama (berinisiatif) memberlakukan aturan tegas pelaksanaan ibadah haji, hanya sekali seumur hidup.

Memang, ketika kita melihat dari konteks ibadah an sich ada yang janggal dari kebijakan Departemen Agama ini karena urusan ibadah yang bersifat vertikal tidak bisa dicampuri oleh siapa pun. Tetapi, karena ibadah ini melibatkan berbagai aspek, mulai sistem transportasi, pelayanan, kuota yang ditetapkan oleh Arab Saudi, negara dalam hal ini Departemen Agama tidak bisa diam.

Dalam hal ini, negara tampaknya memang harus ikut campur dalam mengurusi persoalan haji agar sistem penyelenggaraan haji bisa berjalan baik. Ketika sistem ini bisa berjalan dengan baik, citra Indonesia juga menjadi baik, karena jamaah kita yang berada di Arab Saudi tidak mempermalukan bangsanya di tengah-tengah jamaah dari bangsa lain.

 

Haji dan status sosial

Makin panjangnya antrean calon haji setiap tahunnya dapat kita artikan kemampuan ekonomi banyak orang di negeri ini meningkat, di samping keimanan mungkin juga membaik. Di sisi lain, kita juga tak bisa menutup mata setiap musim haji tetap saja ada orang yang pernah menunaikan ibadah haji kembali masuk dalam kuota, entah itu untuk kedua kalinya atau bisa juga yang kesekian kalinya. Padahal kita tahu, wajib menunaikan haji itu hanya satu kali, selebihnya sunnah (anjuran).

Kenyataannya, memang tak sedikit orang (kaya) yang menjadikan ibadah haji sebagai ukuran keberhasilan. Ibadah haji lebih mereka tujukan untuk mengangkat status di tengah masyarakat, sehingga memilih untuk menunaikan ibadah haji berkali-kali. Rasanya kritik yang dilontarkan tokoh besar Islam atau Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam magnum opus-nya, Ihya’ Ulumuddin, patut menjadi renungan, sehingga kita benar-benar mengerti apa sebenarnya tujuan berhaji. Bukan hanya sekadar melepaskan kewajiban.

Imam Al-Ghazali dalam karyanya itu menyebutkan, tidak sedikit orang yang berangkat menunaikan rukun Islam kelima tanpa lebih dulu membersihkan jiwa dan hati. Akibat tak mengerti aspek-aspek ibadah haji yang berdimensi psikis maupun etis, setelah berada di Tanah Suci mereka bahkan tak mampu menjaga diri dari perbuatan dosa, meski sekadar untuk tidak mencela.

Untuk yang melaksanakan haji berkali-kali, apa yang dipaparkan oleh Al-Ghazali bahkan sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di tengah masih banyaknya rakyat miskin, di saat masih banyak orang-orang kesulitan mencari sesuap nasi bagi dia dan anggota keluarganya, masih ada saja orang kaya tidak peduli.

Tidak sedikit orang-orang berada lebih memilih menunaikan ibadah haji untuk kesekian kalinya ketimbang memberikan sedekah atau bantuan kepada orang-orang yang miskin papa yang ada di sekitarnya. Mereka lebih memilih menjalankan haji sunnah berkali-kali, dengan sasaran mengangkat gengsi.

 

Aspek keadilan

Kita harus melihat pembatasan ibadah haji hanya sekali dalam seumur hidup bagi setiap warga muslim, lebih difokuskan pada aspek keadilan. Bagaimana negara mengatur rakyatnya yang beragama muslim bisa mendapatkan jatah yang sama untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Adalah tidak adil, ketika para jamaah haji hanya berisikan daftar orang-orang kaya yang pada dasarnya sudah pernah, bahkan sudah menjalani ibadah lebih dari dua kali.

Bagaimana dengan orang-orang biasa yang dengan tekunnya menabung untuk mengumpulkan biaya sampai mencukupi, ketika pada waktunya, ternyata harus berebut kuota dengan mereka yang sudah beberapa kali naik haji. Di sinilah pentingnya fungsi Departemen Agama membuat keadilan. Kita bisa mengerti bahwa kebijakan ini berat, tetapi harus dijalankan agar ada pemerataan, sekaligus mendidik bangsa Indonesia tidak terjerat dalam perilaku kesombongan karena merasa sudah beberapa kali bisa menjalankan ibadah haji.

Toh, masih ada solusi bagi mereka yang ingin tetap bisa menjalankan ibadah vertikal bisa dilakukan melalui ibadah umroh yang bisa dijalankan kapan pun, karena pelaksanaannya tidak terikat waktu. Memang, kebijakan pembatasan ibadah haji ini tidak hanya bersinggungan dengan orang-orang kaya yang berhasrat bisa menjalankan ibadah setiap tahunnya, tetapi juga akan berbenturan dengan para biro haji yang dikelola swasta.

Dengan pembatasan ini, secara otomatis bisnis mereka akan cenderung stagnan karena menggantungkan jatah kuota yang sudah dipatok oleh Departemen Agama. Tetapi apakah Departemen Agama harus takut dengan para pengelola biro haji swasta? Kalau konteksnya Departemen Agama benar-benar komitmen memperbaiki sistem pengelolaan haji, mengapa harus takut!

Mudah-mudahan ketentuan haji sekali seumur hidup tidak saja membuka jalan atau memberikan tempat bagi orang-orang yang akan menunaikan rukun Islam kelima itu untuk pertama kalinya, tetapi juga bisa membuka hati para orang berkecukupan untuk bersedekah, ketimbang naik haji berulang kali karena gengsi.

*Ali Usman, aktivis muda NU, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Iklan

Pos, Edukasi, dan Teknologi 13 Oktober 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir dari Harian Jogja, 12 Oktober 2011

~Ali Usman*

Déjàvu. Mengenang pengalaman indah yang dahulu pernah terjadi. Apakah itu? Pos.

Pos lazim dipahami sebagai sarana komunikasi dalam bentuk surat tertulis maupun kiriman barang, yang dilakukan antar waktu, dan tempat. Mereka yang mempunyai pengalaman dengan Pos tentu meninggalkan kenangan yang tak terlupakan, saat Pak Pos datang menghampiri kita membawa sepucuk surat dari kekeasih, misalnya, membuat jantung berdebar-debar tak sabar ingin segera membuka isi surat.

Pak Pos—dengan seragam orange khasnya beserta kendaraan motor bahkan sepeda ontel di masa-masa awal masyarakat Indonesia mengenal Pos—selalu dinanti. Menunggu Pak Pos, kerap menimbulkan harap-harap cemas bercampur riang-gembira. Cemas karena tak sabar menunggu surat/paket yang memang diharap, dan gembira karena Pak Pos telah berdiri di luar pintu: “Posss..”, panggilnya.

Mengenang Pos

Kini, kenangan bersama (Pak) Pos tinggal kenangan. Pak Pos, memang masih sesekali mengantar surat ke rumah kita, tapi mungkin hanya mengantar tagihan kartu kredit, atau surat ucapan Hari Raya, dan itu pun terbatas dari beberapa kolega yang memang masih setia menggunakan jasa Pos. Selebihnya, sarana komunikasi via Pos telah tergantikan oleh komunikasi modern, seperti email, SMS, Facebook, dan lain sebagainya.

Pertanyaanya, bagaimanakah nasib Pos di masa depan? Jauh-jauh hari, McLuhan di tahun 1960-an merilis buku Understanding Media: The Extensions of Man, yang membuat publik gempar, terutama dalam bidang teknologi-komunikasi. Inti dari buku itu adalah ramalan, dan yang diramalkannya adalah hilangnya pikiran linear. McLuhan menyatakan bahwa “media listrik” abad 20—telepon, radio, film, televisi, dan internet—akan mengakhiri tirani teks terhadap pikiran dan indra kita.

Lantas, apakah mungkin Pos bakal punah lantaran kalah dengan arus kecanggihan teknologi modern? Kekhawatiran ini hemat saya terlalu berlebihan, sebab Pos memiliki akar sejarah yang mengakar kuat dibanding media teknologi modern. Hal ini bisa dilihat dari bilik sejarah nasional, yang menurut catatan Wikipedia, dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi nusantara ini. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di Stadsherbrg atau Gedung Penginapan Kota sehingga orang-orang harus selalu mengecek apakah ada surat atau paket untuknya di dalam gedung itu.

Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos tersebut, Gubernur Jenderal G. W. Baron Van Imhoff mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta). Pos pertama ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 1746. Sejak itu, Pos Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan dan pesat.

Era kepemimpinan Gubernur Jenderal Daendels di VOC membuat sebuah kemajuan yang cukup berarti di dalam pelayanan pos di nusantara. Kemajuan tersebut berupa pembuatan jalan yang terbentang dari Anyer sampai Panarukan. Jalan sepanjang 1.000 km ini sangat membantu dalam mempercepat pengantaran surat-surat dan paket-paket antarkota di Pulau Jawa. Jalan yang dibuat dengan metode rodi (kerja paksa) ini dikenal dengan nama Groote Postweg (Jalan Raya Pos). Dengan adanya jalan ini, perjalanan antara Provinsi Jawa Barat sampai Provinsi Jawa Timur, yang awalnya bisa memakan waktu puluhan hari, bisa ditempuh dalam jangka waktu kurang dari seminggu.

Nilai edukasi

Layanan Pos akan tetap eksis sepanjang masa, meskipun kini diterpa teknologisasi komunikasi yang serba cepat dan instan. Di samping itu, Pos sesungguhnya memiliki nilai edukasi yang penting dan berguna untuk pembelajaran banyak hal bagi generasi bangsa.

Pertama, pada prangko Pos biasanya terdapat gambar tertentu yang berasal dari pernak-pernik kebudayaan serta tradisi bangsa Indonesia, seperti bunga, tokoh-tokoh bangsa (pahlawan), gambar hewan, cagar budaya, dan lain-lain. Media dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah untuk lebih mengetahui khazanah kebudayaan bangsa lewat gambar prangko.

Koleksi prangko, atau yang lazim disebut filateli, telah banyak pula dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Bagi yang menekuni hobi filateli, tentu bukan hanya sekadar mengumpulkan prangko yang hampa makna, tapi dengan begitu, sebenarnya mempunyai selain nilai edukasi tinggi, juga nilai seni. Apalagi, prangko yang didapat dari seorang teman atau koresponden di luar negeri, yang jelas prangkonya khas luar negeri pula. Hal ini memberikan kepuasan tersendiri bagi penekun filateli.

Kedua, membaca surat versi cetak, apalagi lewat Pos, ternyata memiliki keutamaan dari aspek psikologi dan kesehatan dibanding menggunakan media online seperti internet dan HP. Adalah Nicholas Carr dalam The Shallows: What the Internet is Doing to Our Brains (2010), yang mengemukakan bahwa halaman teks online yang dilihat melalui layar komputer mungkin serupa dengan halaman teks tercetak. Akan tetapi menggulung atau mengklik dokumen web melibatkan tindakan fisik dan rangsangan saraf yang sangat berbeda dengan memegang dan membalik halaman cetak.

Penelitian juga menunjukkan bahwa tindakan kognitif membaca tidak hanya berpengaruh pada indra penglihatan, tapi juga indra sentuhan. Ini bersifat rabaan dan visual. Semua kegiatan membaca, tulis Anne Mangen, seorang profesor pelatihan sastra Norwegia, merupakan kegiatan multi-indra. Terdapat hubungan krusial antara pengalaman indra motorik terhadap wujud fisik hasil karya tertulis dan pemrosesan kognitif terhadap isi teks.

Adakah yang salah dari penggunaan media online? “Puluhan penelitian yang dilakukan oleh para psikolog, pakar neurobiologi, pendidik, dan desainer web mengarah kepada kesimpulan yang sama: ketika kita online, kita memasuki sebuah lingkungan yang mendorong pembacaan sepintas, pemikiran terburu-buru dan terganggu, dan pembelajaran yang superficial”, tulis Nicholas. Akibatnya, otak kita tidak lagi difungsikan secara maksimal dalam kegigihan membaca media cetak, tapi beralih ke media online, yang dampaknya disadari atau tidak, telah “mengkerdilkan” fungsi pikiran.

Media online dengan demikian seperti dua mata pedang, di satu sisi merupakan anugerah, namun di sisi lain juga menjadi petaka. Ada harga yang harus dibayar mahal dengan menjadikan media online bak ‘candu’ dalam kehidupan. Perhatikan anak yang mengirim teks kepada temannya atau seorang mahasiswa melihat-lihat pesan dan permintaan baru di halaman Fecebook atau seorang pengusaha yang melihat-lihat email baru di telepon genggam. Yang kita lihat adalah pikiran yang ditelan sebuah media. Bukanlah ketika online, sering kali kita lupa tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita? Inilah dampak buruk dari penggunaan media online.

*Ali Usman, aktivis media, tinggal di Yogyakarta