jump to navigation

Orang Miskin Wajib Sekolah 11 Maret 2012

Posted by aal in Esai, Lansir.
trackback

 Dilansir dari Media Indonesia, 12 Maret 2012

~Ali Usman

Gambar

Ungkapan Orang Miskin Dilarang Sekolah, sebagaimana juga menjadi judul buku Eko Prasetyo (2004) sedikit demi sedikit mulai pudar kebenarannya—meskipun realitas kemiskinan tetaplah menjadi hantu menakutkan. Eko mengkritik keras kesemrawutan sistem pendidikan nasional dan kesenjangan sosial, bahwa pendidikan menurutnya hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya semata, sedangkan masyarakat miskin banyak yang tersingkir karena tak mampu membayar ongkos mahal biaya pendidikan.

Dari kacamata ekonomi-politik global, pendapat Eko tersebut dapatlah dibenarkan tentang apa yang lazim disebut dengan kapitalisasi pendidikan atau komersialisasi pendidikan. Dalam teori ini, praktik pendidikan layaknya sebuah pasar yang di dalamnya terdapat “jual-beli” antara penyelenggara/pengelola lembaga sekolah/kampus dengan orangtua siswa/mahasiswa lewat besaran biaya pendidikannya.

Praktik komersialisasi tersebut semakin mengukuhkan liberalisasi yang digagas Alexander Rustow tahun 1930-an, yang kemudian dipopulerkan oleh dua begawan neo-liberalisme, Milton Friedman dan Frederik Van Hayek, layaknya virus yang mematikan, menjalar dalam setiap tatanan sendi kehidupan. Maka orientasi pendidikan bergeser, berpegangan pada selera masyarakat industri dan selera pasar (market society).

Artinya, liberalisasi cenderung menempatkan institusi pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin, yang siap men-suplay pasar industri, yang mesti diukur efektivitas dan efisisensinya yang ekonomis. Henry A Giroux dalam Border Crossings: Cultural Workers and the Politics of Education (1993), menyebutnya dengan istilah “degradasi identitas”, yaitu dari institusi yang menyelenggarakan pendidikan publik menjadi pabrik kuli (Wibowo, 2008; 115).

Itu sebabnya, ketika praktik pendidikan nasional dihujani kritik tajam oleh sejumlah kalangan, karena telah menjalankan komersialisasi pendidikan, tidak ada yang menyangkal kebenarannya. Karena memang begitulah yang saat ini sedang berlangsung. Lantas, bagaimanakah respons pemerintah menyikapi persoalan ini?

Pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini gencar menggalakkan program pendidikan untuk masyarakat kurang mampu atau miskin. Di level sekolah dasar dan menengah, terdapat program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan ini. Sayangnya, program BOS masih menimbulkan persoalan pelik dan menyebalkan, seperti temuan korupsi massal oleh para kepala sekolah, keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana BOS, tidak tepat sasaran, dan lain-lain.

Setelah itu, begitu siswa-siwi lulus dari tingkat SMU/MA atau yang sederajat dengannya, langsung disambut oleh program beasiswa Bidik Misi, yang juga secara khusus diperuntukkan bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu, yang memiliki prestasi akademik gemilang. Program ini sepintas memang layak dan patut diapresiasi, tetapi bila dicermati dengan seksama lagi-lagi terdapat beberapa persoalan krusial, baik menyangkut konsep maupun teknisnya.

Program beasiswa Bidik Misi hanya membidik kondisi ekonomi maha(siswa) kurang mampu sekaligus yang mempunyai prestasi bagus, sementara mereka yang walaupun sama-sama berasal dari keluarga kurang mampu tapi tidak mempunyai prestasi akademik, cenderung terabaikan. Pada tahap ini, bantuan pendidikan untuk masyarakat miskin tidak merata.

Ada pula alternatif lain, yaitu bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu disediakan kompetisi beasiswa on going di setiap kampus swasta maupun negeri, tetapi ini masih spekulasi. Sebab tidak ada jaminan mereka yang miskin mampu membayar biaya kuliah untuk semester satu hingga semester berikutnya sebagai persyaratan memperoleh beasiswa; dan persyaratan-persyaratan lain seperti standarisasi minimal IPK.

Mestinya ada domain lain yang dapat mengafirmasi beasiswa atau bantuan dana pendidikan bagi para pelajar dari kalangan kurang mampu, yang tidak memiliki pretasi akademik, misalnya anak tersebut dikenal jujur; sopan kepada guru, orang tua dan masyarakat; tidak memiliki catatan buruk selama sekolah; dan lain sebagainya. Bukankah sifat inilah yang disebut sebagai pendidikan karakter—sebagaimana dikampanyekan dan sekaligus dicita-citakan oleh Kemendikbud? Lalu mengapa luput dan cenderung diabaikan oleh pemerintah?

Padahal, sesuai dengan fungsinya, lembaga pendidikan (sekolah/PT) sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi utama, yaitu (1) sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan; (2) konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) penguasaan life skill dan teknologi; (4) saranan pembangunan karakter (Ismail, 2006) . Fungsi pendidikan tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan proporsi yang seimbang. Bukan saja mampu mengandalkan kemampuan pikir dan kognitif yang baik, tetapi juga memiliki jiwa dan karakter yang luhur.

Memanfaatkan beasiswa?
Namun demikian, terlepas dari kekurangan tersebut, tentu saja tetap ada banyak dampak positifnya yang bisa diperoleh, yakni semakin terbukanya akses mengenyam pendidikan bagi keluarga kurang mampu dengan memanfaatkan program beasiswa. Siswa-siswi generasi bangsa kita kini dapat menjangkau cita-citanya yang mungkin terancam terkubur.

Dengan program beasiswa untuk kalangan tidak mampu, baik di level SD, SMP/SMU dan PT, diharapkan dapat mengurangi angka putus sekolah lantaran mahalnya biaya pendidikan. Program ini jika dimanfaatkan dengan baik, sesungguhnya menjadi sarana yang sangat jitu untuk membuktikan kepada publik bahwa pelajar dari kalangan kurang mampu tidak kalah bersaing secara fair (dalam hal keilmuan) dengan mereka dari kalangan orang-orang kaya.

Kepintaran atau prestasi akademik tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh faktor tunggal kondisi ekonomi yang serba ada atau serba cukup, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah kesungguhan belajar untuk meraih cita-cita. Fakta telah berbicara, bahwa di negeri ini ada banyak kisah sukses pelajar yang justru berasal dari kalangan kurang mampu.

Baru-baru ini, misalnya, tersiar kabar kalau seorang siswi bernama Siti Fatimah menjuarai Olimpiade Sains Nasional bidang Astronomi tahun 2011 di Manado, Sulawesi Utara berasal dari kalangan tidak berkecukupan. Siswi kelas III SMA Negeri 1 Sampang-Madura ini harus berjalan kaki satu kilometer dari rumahnya karena tidak bisa dilalui sepeda motor. Setelah itu baru diantar pamannya ke jalan raya untuk selanjutnya naik angkutan ke sekolah . Bahkan, banyak pula media yang melansir rumah Siti yang hanya berlantai tanah, di tengah tegalan di Dusun Dualas, Pangongseyan, Sampang, Madura, Jawa Timur.

Ada pula nama lain Gusnadi Wiyoga, yang pernah tampil di acara Kick Andy. Dalam talkshow singkat itu, terungkap kalau Gusnadi adalah anak seorang tukang sol sepatu. Namun sejak duduk di bangku SD, Gusnadi memang sudah tergolong encer otaknya, terutama di bidang fisika dan matematika. Bahkan dia sudah mewakili Indonesia dalam ajang kompetisi matematika dan fisika, baik di tingkat nasional dan internasional. Gusnadi berhasil menyabet medali emas pada lomba Sains dan Mathematic di Jakarta tahun 2007. Dan pada 2009 meraih medali perak di Filipina.

Melihat fakta prestasi yang diraih oleh kalangan pelajar dari masyarakat kurang mampu tersebut, maka memang sudah sepantasnya pemerintah memberikan dukungan moral maupun material bagi mereka untuk mengenyam pendidikan. Hal ini sesuai dengan mandat UUD 1945 bahwa semua anak bangsa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, tanpa mempedulikan status atau kelas sosial.

Pendidikan merupakan proses di mana seseorang memperoleh pengetahuan (knowledge acquisition), mengembangkan kemampuan/keterampilan (skills developments) sikap atau mengubah sikap (attitute change). Pendidikan adalah suatu proses transformasi anak didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya.

Karena itu, upaya pemerintah mengkampanyekan “wajib belajar 12 tahun”, menurut saya, kurang tepat jika dilihat dari pilihan paradigma yang sekaligus menjadi jargon himbauan untuk mengurangi angka putus sekolah, dan termasuk pula batasan tingkat belajar. Mestinya, himbauan itu langsung menyebutkan sebuah ungkapan empatik, “orang miskin wajib sekolah”. Mengapa demikian?

Pertama, berdasarkan data yang diketahui bahwa jumlah anak yang putus sekolah berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga dengan demikian, himbauan “orang miskin wajib sekolah” sangatlah lebih tepat dan terasa mengena. Kedua, pendidikan formal sejatinya tidak perlu dibatasi oleh berapa tahun (seperti pada himbauan 12 tahun) ia minimal sekolah, tetapi harus dipacu terus setinggi mungkin. Dan itulah tugas serta tanggung jawab pemerintah yang harus diimplementasikan demi mencerdaskan generasi bangsa.

Semoga!
*Ali Usman, pemerhati pendidikan, tinggal di Yogyakarta

http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/PUBLICATIONS/MI/MI/2012/03/12/index.shtml

Komentar»

1. rumah dijual - 24 Agustus 2015

rumah dijual murah, harga mulai 20 jutaan, bahan kayu jati kuno, info lengkap silahkan hubungi 08179442249


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: