jump to navigation

Menggiatkan Pendidikan Keolahragaan 21 Februari 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.
2 comments

Dilansir dari Media Indonesia, 21 Februari 2011
Oleh: Ali Usman*

Dunia olahraga nasional akhir-akhir ini menunjukkan sensasi luar biasa dahsyat. Ini terjadi, lantaran respons sekaligus dukungan yang menasional seluruh masyarakat Indonesia atas Timnas sepakbola kala berlaga di Piala AFF 2010. Meskipun kita tahu, Firman Utina, dkk, gagal meraih juara utama karena takluk kepada Malaysia di putaran final, namun rupanya tetap mengharumkan Indonesia, sebagai sebuah bangsa.

Mereka, yang tergabung dalam suporter merah putih, bersatu-padu menyatukan suara untuk Indonesia. Tak peduli perbedaan etnis, agama, dan ideologi, semua berpadu dalam kebhinekaan. Sebuah pemandangan yang tentu saja, sangat langka terjadi. Sebab selama ini, kerap terjadi pertengkaran dan aksi anarkistis antar suporter.

Sejak itu, masyarakat kita tampak terlihat menaruh harapan besar untuk kebangkitan persepakbolan Tanah Air. Bahkan, antusiasme dan animo dukungan masyarakat untuk kesebelasan masih tetap terasa hingga detik ini. Tidak hanya orang-orang dewasa yang bangga dengan prestasi Timnas, namun juga ditunjukkan oleh semua kalangan, termasuk anak-anak usia sekolah.

Pertanyaannya, apa makna dari sikap antusiasme dukungan masyarakat tersebut? Dan adakah korelasi positif antara prestasi keolahragaan atlet-atlet bangsa terhadap dunia pendidikan nasional? Upaya menjawab pertanyaan ini sangatlah penting, sebab tidak semata-mata menyangkut euforia dan penyaluran hobi olahraga, namun juga sesungguhnya menunjukkan suatu identitas diri keindonesiaan—atau dalam bahasa populer biasa disebut dengan istilah ‘nasionalisme’. Mau bukti?

Sesekali saya (cobalah Anda juga) bertanya kepada seorang siswa SD: “Siapa atlet olahraga idola/favoritmu saat ini?” Jawabannya, sangat beragam. Di lapangan hijau sepakbola, ada yang menjawab: Irfan Bachdim, Christian Gonzales, Octavianus, Ahmad Bustomi; sementara di bidang olahraga lain ada Taufik Hidayat (pebulu tangkis); dan seterusnya.

Dari sana, penyebutan nama-nama atlet Indonesia itu mempunyai makna luar biasa besar bagi psikologi anak, yaitu setidaknya mampu menggeser tokoh-tokoh idola dunia, yang sebelumnya mereka (baca: dunia anak) lebih membanggakan David Beckham, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, daripada pemain Timnas. Bahkan berdasarkan telusuran Anung Handoko (2008), David Beckham, Ronaldo, Kaka, Ronaldinho, Rooney, dan lain-lain, misalnya, konon lebih dikenal oleh masyarakat umum daripada Perdana Menteri Inggris ataupun presiden Brasil. Begitupula di Indonesia, pemain-pemain nasional seperti Boaz Solossa, Hamka Hamzah, dan Bambang Pamungkas seolah lebih dikenal oleh masyarakat daripada nama-nama pejabat seperti menteri ataupun kepala daerah.

Dengan demikian, anak-anak sekolah itu sebenarnya dapat belajar sendiri, dan dapat pula diajari bagaimana menjaga nasionalisme kebangsaan lewat dunia olahraga. Maka di sinilah, pentingnya menggiatkan apa yang saya sebut sebagai ‘pendidikan keolahragaan’.

Pembinaan karakter bangsa
Pendidikan keolahragaan bukan hanya persoalan bagaimana menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar, mempelajari diameter lapangan, serta teknik-teknik dari masing-masing cabang olahraga—sebagaimana yang lazim diterapkan di sekolah—namun juga yang jauh lebih pnting perlu diimbangi dengan wawasan kebangsaan terkait dengan kondisi dunia olahraga nasional. Artinya, jika selama ini pendidikan keolahragaan lebih diorientasikan pada penguasaan teknik permainan olahraga, ke depan penting pula dikembangkan bagaimana peserta didik dapat mengetahui secara jernih sejarah dan apa saja yang berkait-erat dengan wawasan keolahragaan dan kebangsaan Indonesia.

Bahwa Bung Karno sebagai mantan Presiden pertama RI sekaligus founding father negara ini pernah menempatkan olahraga pada posisi yang tinggi, yaitu dalam hal pembinaan karakter bangsa. Hal itu terbukti pada 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV, yang ditandai dengan pembangunan Gelora Bung Karno.

Pembangunan gelanggang olahraga tersebut tentu saja membutuhkan pengorbanan masyarakat di kawasan Senayan, yang rela digusur ke pinggiran kota. Hasilnya, Indonesia mampu meraih 11 medali emas dan menempati peringkat kedua setelah Jepang. Di periode ini pula dibentuk Jawatan Pendidikan Jasmani. Masyarakat turut dilibatkan menjadi bagian dari olahraga.

Sayangnya, program semacam itu tidak berlanjut. Pada masa Orde Baru, pemerintah memang pernah mengeluarkan sebuah semboyan yang populer, yaitu memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sebagai buktinya, sebagian dari kita yang pada saat itu duduk di bangku sekolah dasar atau menengah pasti mudah mengingat masa ketika setiap murid diwajibkan mengikuti senam pada hari-hari tertentu.

Begitu pula para pegawai negeri atau beberapa perusahaan swasta, yang menjadikan satu hari sebagai hari olahraga. Namun, implementasinya kemudian terhenti begitu saja. Olahraga hanya berkembang menjadi olahraga prestasi. Tidak ada lagi kebijakan olahraga untuk pembangunan karakter manusia.

Sejak awal, Bung Karno telah menegaskan, kalau olahraga mengajarkan nilai kerja keras, ketekunan berlatih, dan kerelaan bersakit terlebih dulu untuk kemudian menuai sukses. Maka melalui Pekan Olahraga Nasional I di Solo pada 1948, Bung Karno menyatakan olahraga sebagai alat untuk membangun karakter bangsa.

Olahraga memang terbukti mampu membawa nama negara dikenal bangsa lain. Apalagi jika atletnya berhasil memenangi kompetisi berskala dunia. Dengan olahragalah sekat-sekat kesenjangan ekonomi dan sosial terabaikan. Sebab, ada adagium terkenal yang menyebutkan, siapa yang terkuat—tidak peduli si atlet tersebut berasal dari negara paling miskin atau paling korup—dialah yang layak mendapat podium teratas.

Praksis pendidikan keolahragaan
Karena itu, dalam pendidikan keolahragaan, baik guru/dosen maupun siswa-siswi/mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat melakukan internalisasi setidaknya beberapa hal berikut sebagai wujud praksis. Pertama, pentingnya mengajarkan optimisme prestasi yang mendunia bagi atlet-atlet nasional bangsa. Sikap positif ini perlu dibangun oleh guru kepada peserta didik agar tercipta rasa patriotisme, cinta Tanah Air. Sebab lewat dunia olahragalah, sepertinya menjadi sarana yang cukup ampuh dan efektif untuk membangun semangat nasionalisme generasi bangsa.

Kedua, dalam pendidikan keolahragaan, kita semua penting menyadari sportivitas dalam bermain. Kesadaran tersebut sangatlah perlu ditanamkan kepada masing-masing individu, supaya terhindar dari tindakan anarkis antara pemain, pendukung atau suporter yang kerap terjadi di negara kita yang konon dikenal santun, sopan, dan ramah.

Artinya, menjadi suporter atau pendukung fanatik salah satu tim olahraga tertentu memang tidaklah salah, tetapi harus dibarengi dengan sportivitas. Menjunjung tinggi sportivitas dapat mencegah konflik antar pemain, dan juga suporter (terutama sepakbola). Sebagai bentuk konflik, pada dasarnya olahraga yang di dalamnya terdapat upaya saling mengalahkan untuk memperoleh kemenangan. Sedangkan spirit kompetisi diwujudkan dengan adanya aturan-aturan permaianan, yang dibuat oleh otoritas yang berwenang, guna menjamin keadialan dalam lapangan.

Dalam kondisi demikian, suporter sebagai bagian yang terlibat langsung dengan tim yang bertanding ikut terseret dalam situasi konflik. Suporter hadir di arena pertandingan dengan tujuan mendukung untuk menaikkan mental dan moral tim yang didukung sekaligus meneror mental tim lawan. Ketika dua kelompok suporter bertemu di arena pertandingan dengan tujuan yang sama namun berbeda tim yang didukung, maka yang terjadi adalah pertentangan, perang yel-yel, dan saling ejek.

Ketiga, mensterilkan dunia olahraga dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Itulah yang kita gelisahkan akhir-akhir ini di Indonesia. Prestasi atlet-atlet nasional terlihat dijadikan sebagai komuditas politik untuk mendongkrak popularitas elite-elite politisi. Jika ini terus dibiarkan, apa jadinya generasi bangsa bila mengetahui yang sebenarnya bahwa telah terjadi ‘perselingkuhan’ dan pencampuradukan antara dunia olahraga dengan politik.

Dalam dunia politik, memang ada yang membuat kejuaraan olahraga tertentu menjadi titian menuju jalur kekuasaan. Terpilihnya Silvio Berlusconi—bos raksasa sepakbola AC Milan—konon menjadi Perdana Menteri Italia pada tahun 1994 memunculkan pertanyaan mengelitik apa yang menjadi rahasia terpilihnya Berlusconi?

Matt Frei dalam bukunya Italy the Unfinished Revolution (1997) dan Martin Clark dalam Modern Italy 1871-1995 (1996) mengatakan bahwa Berlusconi terpilih disebabkan kecerdikannya memilih momen yang tapat. Ia muncul saat masyarakat Italia bosan dengan jargon liberal, sosialis, kristen demokrat atau sosialis demokrat. Dia justru tampil dengan istilah baru Forza Italia (majulah Italia). Istilah itu diangkut dari lapangan sepakbola (karena sering diteriakkan oleh penonton di Italia) ke pangung politik. Hasilnya, Berlusconi terpilih menjadi Perdana Menteri Italia.

Lantas, mungkinkah fenomena politik dan sepakbola di Italia itu juga bakal terjadi di negara Indonesia? Semoga tidak.

*Ali Usman, pemerhati pendidikan, tinggal di Yogyakarta

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2011/02/21/index.shtml

Ali Usman: Pembajakan Terhadap Tuhan 1 Januari 2011

Posted by aal in Esai, Lansir.
3 comments

Sumber: Majalah HIDUP edisi 26 Desember 2010

Kegelisahan dan penasaran menghantui dirinya. Tak tahan menghadapi itu, ia menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sejak bersekolah di Aliyah, ia sudah membaca buku pemikiran keagamaan dan filsafat. Jalan terbuka baginya membumikan toleransi melalui karya-karyanya.

Namun tatkala melihat realitas banyak muncul aksi-aksi kekerasan yang kerap bersimbol keagamaan, ia punya penilaian tersendiri. “Menurut saya itu adalah ‘pembajakan’ terhadap agama dan Tuhan itu sendiri,” ujar Ali Usman, intelektual muda Nahdlatul Ulama yang bergiat di Jemaah Masyarakat Nahdliyin Yogyakarta.

Ali, begitu ia akrab disapa, punya alasan mengapa pelaku kerap menggunakan simbol-simbol keagamaan. Padahal, tidak ada agama mana pun menganjurkan umatnya melakukan tindakan kekerasan yang merugikan orang lain.

Indonesia merupakan sebuah negara yang plural baik suku, agama, ras, etnis, dan antargolongan. Kenyataan ini nampak indah. Namun, dalam praktek sepertinya menjadi barang langka. Di sana sini masih terjadi gesekan.

“Saya kira ini adalah persoalan bagaimana kita mestinya bisa ‘mengelola’ perbedaan itu. Sejujurnya, saya menyangsikan konflik atau gesekan yang terjadi di tengah masyarakat murni karena mempermasalahkan perbedaan agama, suku, maupun ras,” jelas Ali.

Ada banyak fakta terungkap kalau konflik seperti di Ambon atau Sambas bermula dari hal sepele. Misalnya, pertentangan antar individu atau kelompok yang setelah dilacak bermotif ekonomi dan politik.

“Namun, konflik itu terkesan ‘seolah-olah’ konflik agama, etnis, dan ras setelah disusupi kepentingan yang dimainkan mereka yang dengan konflik itu mungkin diuntungkan. Jadi faktor ‘luar-lah’ yang menyebabkan konflik akhirnya bergejolak. Apalagi ditambah liputan media yang kurang berimbang,” lanjut Ali.

Masyarakat Sadar

Ia ragu jika konflik bernuansa keagamaan, suku, agama, dan ras, dipicu lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan.

Secara kultural, katanya, masyarakat sadar dan menghargai perbedaan. Karena itu, dengan sendirinya pemahaman terhadap ‘pluralisme’ telah hidup dalam sanubarinya. Pluralisme di tengah masyarakat tidak berbentuk teoritis dan konseptual. Ia (pluralisme) menjadi pemahaman sekaligus perilaku yang mendarahdaging. Kesadaran ini ia sebut living pluralism.

“Menurut saya penyebab konflik bukan semata-mata lemahnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan suku, agama, dan ras. Namun yang perlu diwaspadai adalah ‘faktor luar’,” katanya.

‘Faktor luar’ yaitu kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan membuat seolah-olah dikesankan konflik antar agama, suku, dan ras. Karena itu, masyarakat perlu disadarkan untuk tidak gampang ‘terprovokasi’ oleh bisikan-bisikan tertentu. Apalagi mengatasnamakan agama.

Sebagai warga negara, di situ tugas dan perannya. Kesadaran untuk tidak terprovokasi ‘faktor luar’ penting ditanamkan bagi setiap individu. Sementara negara, jelas Ali, mestinya bertindak tegas dan mengusut tuntas setiap terjadi letusan konflik.

Pengusutan tidak hanya sekadar menangkap pelaku yang ‘kasat mata’, tapi juga harus mengungkap aktor atau otak di balik layar yang ‘tak kasat mata’. Intervensi negara tidak pada wilayah pemahaman keagamaan —kalau pun itu diduga konflik antar-keyakinan/agama— tapi pada wilayah hukum. Bahwa warga bersangkutan telah melangggar stabilitas keamanan dan itu jelas melanggar hukum.

“Seperti pada kasus Jemaah Ahmadiyah. Pemerintah dan kelompok apa pun mestinya tidak perlu menghakimi ‘sesat’ pada ajarannya karena itu hak prerogratif Tuhan. Tugas negara di samping wajib menindak tegas pelaku kekerasan, juga melakukan langkah-langkah preventif,” ujar Ali.

Misalnya mencegah pemicu kekerasan yang salah satunya disebabkan fatwa-fatwa ‘sesat’. Baik dari ormas keagamaan maupun institusi keagamaan yang dibentuk atas inisiatif negara. Di titik ini peran agama dipertarukan.

Posisi dan peran agama-agama secara kelembagaan, kata Ali, penting untuk memberikan injeksi kesadaran kepada umatnya. Pertama, internalisasi terhadap perbedaan dengan cara menghargai keragaman itu. Kedua, kesadaran menjadi diri sendiri yang tidak gampang dipengaruhi. Apalagi terprovokasi memusuhi orang lain hanya karena berbeda.

Dialog

Mestinya, kata Ali, dialog inter maupun antar penganut agama cukup efektif dalam merawat pluralisme. Sayangnya, dialog kadang terjebak pada acara-acara seremonial-formal.

Artinya, kesadaran dialog terkesan hanya ‘pemanis bibir’ di ruang-ruang seminar dan diskusi kalangan elit agama. Namun, setelah itu tidak ada follow up ke grass root, penganutnya. Dengan ini ia tidak mau mengatakan bahwa diskusi yang mengusung tema dialog agama tidaklah penting.

“Justru yang saya gelisahkan adalah selain tidak ada follow up, acara seremonial-formal lebih berorientasi pada pemenuhan ‘proyek’ yang bersifat pragmatis atau bahkan oportunis demi citra diri di hadapan kelompok lain,” katanya

Ali juga menyoroti, saat ini terjadi kesenjangan antara pemuka agama dengan umat kalangan bawah. Kondisi ini jelas berpengaruh signifikan pada tingkat kepercayaan umat.

Ia memberikan contoh keputusan atau fatwa haram rokok yang dikeluarkan Muhammadiyah, pengharaman facebook oleh salah satu cabang atau wilayah NU atau fatwa haram korupsi yang dikeluarkan MUI.

“Fatwa-fatwa itu ternyata tidak cukup efektif diikuti di internal. Apalagi berharap diikuti semua kalangan. Kalau komunikasinya baik, otomatis mestinya fatwa-fatwa itu efektif diikuti. Nyatanya, tidak. Ini juga berlaku untuk persoalan-persoalan lain, termasuk dialog inter dan antar penganut agama,” kritik Ali.

Menurutnya, agama harus dikembalikan pada khittahnya. Meminjam istilah Peter L. Berger, agama sesungguhnya kanopi suci, the secret canopy. Agama ibarat langit suci yang teduh dan melindungi kehidupan.

Ia sebagai penyiram panasnya kehidupan yang dapat menumbuhsuburkan tanaman. Dengan agama, manusia memiliki rasa damai, tempat bergantung, bahagia, dan ketenteraman hidup. Agama juga dapat melindungi manusia dari chaos, ketidakberartian hidup, dan situasi hidup tanpa arti.

“Jika terjadi aksi kekerasan bersimbol agama, itu adalah ‘pembajakan’ terhadap agama dan Tuhan. Tidak ada agama mana pun yang menganjurkan umatnya melakukan tindakan kekerasan yang dapat merugikan orang lain,” tandas Ali.

Kasus teranyar adalah aksi bersimbol keagamaan sebagaimana menimpa penganut Ahmadiyah maupun umat Kristiani di Ciketing, Bekasi, Jawa Barat. Insiden itu, katanya, merupakan wujud ‘faktor luar’. Sangat berbahaya jika tidak ‘dijinakkan’.

“Tak terbayangkan, gara-gara kasus Ahmadiyah atau Ciketing masyarakat yang semula tidak mempermasalahkan keberadaannya mulai terpengaruh ‘stereotip negatif’ setelah terjadi aksi kekerasan,” jelas Ali.

Ia menegaskan, yang kurang memahami arti perbedaan suku, agama, dan ras itu sebenarnya bukan kalangan masyarakat umum. Katakanlah warga yang tinggal di sekitar wilayah konflik.

“Mereka menjadi ‘korban’ dari provokasi isu negatif yang dihembuskan kelompok tertentu untuk memusuhi objek dari aksi kekerasan tersebut. Patut disalahkan adalah kelompok yang mengaku diri paling beriman dan paling taat beragama, yang umumnya mengusung bendera agama berideologi eksklusif dalam setiap aksi kekerasan,” ujar Ali.

Tokoh Pluralisme

Indonesia memiliki tokoh nasional yang getol membumikan semangat toleransi dan pluralisme. Misalnya, cucu pendiri Nahdlatul Ulama yang juga mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Prof Dr Nurcholis Madjid (Cak Nur), Prof Dr Ahmad Syafie Maarif, budayawan dan Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuth Tholibin, Rembang, KH Dr Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).

Atau kolumnis, sastrawan, arsitek, dan budawayan penerima Aga Khan Award Romo Mangunwijaya yang hidup bersama warga di Kali Code, ahli filsafat dan politik Pastor Prof Dr Franz Magnis Suseno atau Pdt Martin Lukito Sinaga, dan lain-lain. Para tokoh di atas mestinya jadi teladan dan panutan. Tapi, mengapa kekerasan bernuansa keagamaan masih terjadi? “Mungkin karena tidak semua orang mengagumi tokoh-tokoh pluralis itu,” ujar Ali.

Kebebasan dan kedamaian akhirnya menjadi barang mahal. Namun, menurut Ali, di situ tantanganya. Semua pihak dituntut memperjuangkannya. Ia optimis. Selama masih ada suara-suara kritis dari masyarakat, baik lewat lembaga swadaya masyarakat, ormas keagamaan, dan lain-lain, kebebasan dalam segala bidang bisa tercapai.

Pengalaman hidup yang mengantarnya menggeluti berbagai isu sosial-kemasyarakatan melalui artikelnya di media massa dan jurnal berangkat dari hal-hal kecil. Terutama dari lingkup tetangga maupun interaksi dengan rekan-rekan lintas agama. Baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan Penganut Kepercayaan. Begitu pula dengan sahabat-sahabat para intelektual, entah melalui seminar atau diskusi ilmiah.

”Saat kuliah S-2, banyak dosen Katolik. Mereka mengajar materi HAM dari perspektif Kristen. Saya suka baca buku karya penulis besar seperti St Agustinus, Mahatma Gandhi, Romo Mangun, dan lain-lain,” katanya.

Pengalaman perjumpaan itulah yang ikut mematangkan intelektual muda NU ini melahap berbagai tema baik politik, pendidikan, sosial, dan budaya melalui analisanya di berbagai media massa dan jurnal.

“Tema pluralisme itu berangkat dari kegelisahan saya. Mengapa banyak orang bertengkar gara-gara perbedaan agama, suku, dan ras? Lantas, jika memang pluralisme itu baik, mengapa masih terjadi kekerasan? Pertanyaan-pertanyan ini terus menggelayut dalam benak saya hingga saat ini,” ujarnya.

Padahal, sikap menghargai perbedaan sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan dipraktikkan dengan baik oleh Nabi Muhammad. Nah, mengapa perbedaan itu kerap gagal dipraktikkan di negeri dengan mayoritas penduduknya Muslim, diakuinya itu memang problem pelik.

“Menurut saya hal itu sepertinya disebabkan karena ketidakmampuan sebagian orang menggali akar-akar sejarah keislaman. Banyak yang tidak mampu bahkan enggan melakukan kontekstualisasi ajaran-ajaran Islam masa kini,” tandas Ali, pengagum Gus Dur, tokoh pluralisme dan guru bangsa. (Ansel Deri)

Profil:

Ali Usman

Lahir : Sumenep, Madura, 20 April 1984
Istri : Lailiyatis  Sa’adah
Orangtua : Abd. Rahiem & Ibu Maswiyatun
Saudara : Moh. Zeinudin & Moh. Imamuddin Baharsyah

Pendidikan:
• SDN Kebun Dadap Barat, Sumenep,  Madura, 1993
• SMP I Saronggi, Sumenep, Madura, 1999
• Madrasah Al-Ittihad Camplong, Sampang, Madura, 2003
• S-1 Teologi dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007
• S-2 Agama dan Filsafat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

Organisasi:
• Aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Yogyakarta
• Aktif di NU & bergiat di Jemaah Nahdliyin Yogyakarta

Buku:

• “Kebebasan Adalah Nyawa Manusia: Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Jean Paul Sartre”, dalam Ali Usman (ed) Kebebasan, dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media Yogyakarta, tahun 2006
• “Cinta Sufistik sebagai Kritik Sosial”, dalam Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, Islamic Studies dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi (Sebuah Antologi), Suka Press, tahun 2007
• Kontributor pada buku Masyarakat Berkomunikasi ,karya YB. Margantoro, tahun 2008.
• Editor buku Menegakkan Pluralisme: Fundamentalisme-Konservatif di Tubuh Muhammadiyah karya Moh. Shofan, Ar-Ruzz Media, tahun 2008
• “Kritik terhadap Perilaku Kekerasan Atas Nama Agama”, dalam Fauzi (ed.), Renaisans Indonesia, tahun 2010
• “Memuhammadiyahkan Muhammadiyah”, dalam M. Dawam Raharjo, Satu Abad Muhammadiyah: Mengaji Ulang Arah Pembaruan, Paramadina, tahun 2010
• Editor buku Gus Dur dan Negara Pancasila, karya Nur Khalik Ridwan, tahun 2010
• Menjadi Santri (segera terbit)

Menulis esai, opini, dan resensi di berbagai media lokal maupun nasional dan jurnal, seperti The Jakarta Post, Jawa Pos, Media Indonesia, Seputar Indonesia, Tempo, Bisnis Indonesia, Kontan, Republika, Sinar Harapan, Suara Karya, Surya, Suara Merdeka, Solopos, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Surabaya Post, Kaltim Post, Banjarmasin Post, Bali Post, GATRA, Jurnal STF Driyarkara, Jurnal PRISMA, beberapa Jurnal di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Majalah Gerbong Gerakan Rakyat (GeGeR), Humanius, dan lain-lain.

Menggagas Pendidikan Tanggap Bencana 15 November 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
5 comments

Dilansir dari Media Indonesia, 15 November 2010

Oleh Ali Usman*

Masihkah kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam pendidikan diperlukan bagi anak-anak yang saat ini mengalami korban bencana? Pertanyaan ini tidak bermaksud menggemboskan semangat anak-anak korban bencana—baik korban banjir di Wasior, tsunami Mentawai maupun korban letusan gunung Merapi di tiga wilayah: Sleman, Magelang, dan Klaten—yang walau dilanda musibah, mereka tampak sangat antusias mengikuti ragam kegiatan edukasi positif yang diselenggarakan oleh para relawan.

Namun yang perlu dimengerti adalah situasi dan kondisi kalut para korban bencana. Sebagian dari mereka (anak-anak sekolah), harus rela menerima duka dan kesedihan mendalam lantaran sanak saudara, atau bahkan anggota keluarganya (orangtua) menjadi salah satu korban bencana alam. Dalam situasi ini, sepertinya sangat sulit mengajak anak-anak korban bencana itu untuk mengikuti KBM, kecuali di samping karena kemauan kuat dari si anak, juga perlu dibarengi dengan merubah format KBM, yang saya menyebutnya dengan istilah “pendidikan darurat”.

Asumsi yang dibangun dalam tulisan ini adalah bagaimana kita berempati dengan ikut memerhatikan nasib ribuan anak-anak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan (SMP/SMU) kini menderita akibat bencana. Mulai dari Wasior, Mentawai hingga Merapi, banyak bangunan sekolah yang rusak, buku maupun sarana belajar lainnya juga hancur. Mereka tidak bisa belajar karena harus ikut mengungsi bersama orangtua mereka. Dan belum jelas bagaimana kelanjutan pendidikan mereka karena situasinya amat buruk dan nyaris tidak tertangani dengan baik.

Banyak anak yang tidak tahu lagi mesti belajar di sekolah mana, dan apakah sekolah yang ada bisa menampung mereka dalam kondisi morat-marit di area pengungsian yang sejauh ini masih di bawah terpal darurat dan tenda-tenda sementara.

Maka di sinilah pentingnya memikirkan alternatif untuk mencegah agar anak-anak sekolah di kawasan bencana tidak menjadi generasi yang hilang adalah dengan membangun pendidikan darurat. Pendidikan darurat itu penting untuk memberikan pelajaran dan pendidikan yang layak, apalagi bagi mereka yang masih harus menyelesaikan pendidikan sembilan tahun.

Pendidikan darurat

Dalam pengamatan saya, ada tiga pengertian apa yang dimaksud dengan pendidikan darurat. Pertama, mengacu pada tempat atau ruang belajar sebagai sarana fisik untuk menyelenggarakan pendidikan. Artinya, selama masih dalam situasi ‘awas’ atau ‘darurat’ di lokasi pengungsian, maka untuk melangsungkan KBM tidak perlu menunggu tegaknya bangunan gedung sekolah baru, tapi cukup memanfaatkan tenda-tenda “pengungsi” sebagai ruang KBM. Selain tenda-tenda, dapat pula menggunakan bangunan rumah milik warga yang masih layak pakai sebagai ruang belajar sementara.

Kedua, memanfaatkan partisipsi guru dari para relawan, yang walaupun mereka mungkin sebenarnya tidak menyandang sebagai guru (dalam arti formal), tapi lewat kemampuan dan predikat mahasiswa, misalnya, dapatlah diperbantukan untuk mendukung KBM bagi anak-anak sekolah korban bencana. Proses pembelajaran ini sangat penting, terutama bagi para relawan, yang barangkali merupakan pengalaman baru dalam mengajar, yang itu pasti bermanfaat di kemudian hari.

Ketiga, materi KBM tidak mesti mengacu pada kurikulum pembelajaran formal, tapi lebih dititikberatkan pada aspek-aspek sekunder, seperti bermain sambil belajar. Peran guru sangat menentukan untuk mendukung program ini. Harry K. Wong dan Rosemary T. Wong dalam How to be an Effective Teacher: The First Days of School (2005) menyebutkan setidaknya ada tiga ciri guru efektif, yaitu memiliki ekspektasi positif terhadap kesuksesan siswa, manajer kelas yang andal, dan mengetahui cara merancang pelajaran untuk dikuasi siswa.

Jadi, tanpa mengurangi substansi belajar, unsur permainan dalam proses KBM bagi anak-anak korban bencana perlu diprioritaskan. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan “hiburan” bagi anak-anak korban bencana, yang barangkali masih dihantui oleh rasa traumatik. Sementara aspek-aspek pembelajaran formal bisa diselipkan pada pola permainan yang sedang berlangsung.

Misalnya, seorang guru menyelenggarakan semacam audisi menyanyi untuk anak didiknya dengan mengambil tema lingkungan dan alam semesta. Di era sekarang ini, anak-anak sekolah dimungkinkan berpikir keras untuk mengingat dan menyebut penyanyi-penyanyi favoritnya, seperti Iwan Fals, Ebiet G.A.D, Slank, dan Opick, yang pernah menyanyikan lagu bertema lingkungan dan alam semesta tersebut. Lewat lagu-lagu itulah, tugas seorang guru nantinya mengkorelasikan dengan pembelajaran geografi, biologi, agama, dan lain sebagainya.

Bermain sambil belajar

Dengan demikian, sekolah dalam kondisi itu, sesungguhnya berubah menjadi tempat belajar yang mengasyikkan bagi anak. Dan sudah tentu, sangat berbeda jauh dengan situasi sekolah dalam keadaan normal sebelum bencana, yang lebih didominasi oleh aturan-aturan ketat, mengacu pada diktat, dan cenderung mengurangi—untuk tidak mengatakan ‘menghilangkan’—kekhasan anak-anak yang memang lebih menyukai bermain daripada tekanan psikologis belajar secara serius.

Pendidikan di zaman modern cenderung melenceng dari maksud dan tujuan asalnya. Banyak anak didik kurang bermain demi memenuhi target belajar. Masa kecilnya disadari atau tidak, telah tergadaikan dengan ‘iming-iming’ prestasi. Padahal, pendidikan menurut Paulo Freire, seorang pendidik terkenal berkebangsaan Brasil, adalah proses pembebasan dan proses membangkitkan kesadaran kritis.

Pendidikan, dalam arti sekolah sejatinya tidak menghilangkan masa-masa kebahagiaan anak yang karakteristiknya suka bermain. Apalagi, menurut sejarah, sekolah berasal dari bahasa Latin skole, scola atau scolae, yang berarti “waktu luang” atau “waktu senggang”. Artinya, sekolah adalah “waktu luang yang digunakan secara khusus untuk belajar” (FA. Agus Wahyudi, dalam Majalah Basis, Nomor 07-08, Juli-Agustus, 2006). Pemahaman ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, yang tidak memberikan “waktu luang” bagi anak untuk bermain bersama teman-teman sejawatnya. Singkatnya, konstruk pemikiran masyarakat modern saat ini menjadikan pendidikan nomor satu, sementara bermain (dengan segala karakteristik dan kekhasan anak) dinomorduakan atau bahkan di nomor urut berikutnya.

Karena itu, yang dikedepankan dalam aktivitas KBM di tengah situasi bencana adalah mengembalikan peran sekolah ke khitahnya, yang berorientasi pada—meminjam istilah Paulo Freire “memanusiakan manusia” (humanizing human being). Dan memang, pola penanganan pendidikan untuk anak-anak korban bencana membutuhkan ide-ide kreatif-taktis dari para penyelenggara pendidikan, baik Diknas maupun Pemda setempat untuk tetap memberikan hak dan kewajiban anak belajar, sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dan UU Sisdiknas.

Realisasi kurikulum kebencanaan

Untuk jangka panjang, sekolah perlu membangun pembiasaan menghadapi bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, kebakaran, hingga kerusuhan. Lewat pendidikan, masyarakat perlu disadarkan bahwa daerah yang kita tempati saat sekarang rawan bencana, terutama bencana alam geologi. Sebab menurut para ahli, posisi Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu Lempeng Australia di selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian barat, dan Lempeng Samudera Pasifik di bagian timur.

Karena itu, setiap warga negara, termasuk siswa, mesti tahu bagaimana bisa meloloskan diri secara tepat supaya tidak menambah korban jiwa karena bencana. Jadi ke depan, kegiatan pengurangan risiko bencana yang dimandatkan oleh Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus terintegrasi ke dalam program pembangunan, termasuk dalam sektor pendidikan. Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

Kita menunggu realisasi kurikulum kebencanaan yang sudah disiapkan oleh Kemdiknas. Pasalnya, pemerintah menargetkan segera merealisasikan kurikulum pendidikan kebencanaan pada 2011. Kurikulum tersebut akan difokuskan pada sekolah-sekolah yang rawan mengalami bencana. isi modul pendidikan kebencanaan tidak akan dimasukkan ke dalam satu pelajaran, tetapi diintegrasikan ke beberapa pelajaran, seperti geografi, agama, bahasa Indonesia, dan lain-lain (Kompas, 5/11/2010).

Konsekuwensinya, jika setiap orang harus mengambil peran dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, maka sekolah dan komunitas di dalamnya juga harus memulai mengenalkan materi-materi tentang kebencanaan sebagai bagian dari aktivitas pendidikan keseharian. Usaha meningkatkan kesadaran adanya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, di dunia pendidikan harus dilaksakanakan baik pada taraf penentu kebijakan maupun pelaksana pendidikan di pusat dan daerah. Dengan harapan pada seluruh tingkatan memiliki pemahaman yang sama akan perlunya pendidikan kesiapsiagaan bencana tersebut. Semoga.

*Ali Usman, pendidik, tinggal di Yogyakarta

Meraih Haji Mabrur 15 November 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir dari Republika, 15 November 2010

Oleh Ali Usman*

Umat muslim di seluruh dunia kembali menunaikan ibadah haji. Animo masyarakat yang sangat antusias mengamalkan rukun Islam kelima ini, semakin mematahkan tesis sebagian kalangan, bahwa betapa pun masyarakat kini dilingkupi oleh pandangan serta praktik-pratik bercorak sekularistik, namun unsur religius tetaplah ada dan rasanya tak mungkin lenyap begitu saja.

Jumlah calon jamaah haji dalam setiap tahunnya kian meningkat tajam, seperti yang terjadi di negara kita. Bahkan pasalnya, jatah calon jamaah haji Indonesia untuk tahun ini bertambah dibanding tahun sebelumnya, hingga mencapai 230. 000 orang. Maka dengan melihat semakin antusiasnya masyarakat untuk berhaji tersebut, tentu kita berharap, mereka yang berangkat ke tanah suci tidak semata-mata karena dorongan duniawi (status sosial, jabatan, dan lainnya), tapi benar-benar lillahi Ta’ala, menyempurnakan rukun Islamnya.

Haji mabrur

Perintah haji oleh Tuhan dibebankan kepada hamba yang ‘mampu’ melakukannya (Q.S Ali Imron: 97). Kata ‘mampu’, tentu bukan hanya persoalan materi (biaya pemberangkatan) dan kesehatan, namun juga secara batiniah bermakna pada kesadaran diri, kalau haji yang ia tunaikan memerlukan niat yang suci dan hati yang bersih. Inilah yang oleh Allah dan rasul-Nya disebut sebagai haji ­mabrur.

Istilah ‘mabrur’ berasal dari bahasa Arab, yang akar katanya dari ‘barra, artinya berbuat baik, patuh, mendapatkan kebaikan atau menjadi baik. Jadi al-haj al-mabrur (haji mabrur) berarti haji yang mendapatkan birrun, kebaikan. Sering juga kita artikan sebagai ibadah haji yang diterima Allah Swt. Dengan kata lain, haji mabrur adalah haji yang mendapatkan kebaikan atau haji yang (pelakunya) menjadi baik. Itu sebabnya, dalam sebuah hadis shahih Bukhari dan Muslim disebutkan, “… tidaklah ada balasan bagi haji mabrur, kecuali surga”.

Pertanyaanya, bagaimana cara meraih predikat haji mabrur itu? Di banyak kitab-kitab fiqih ada banyak keterangan yang menjawab pertanyaan ini. Namun secara sederhana, dapatlah disimpulkan bahwa cara untuk meraih haji mabrur, di samping perlu menata niat dan hati yang bersih, juga tidak kalah pentingnya agar setiap individu wajib mengerti betul tentang makna serta tujuan haji itu sendiri, yang di dalamnya menyangkut setidaknya dua hal. Pertama, memahami setiap apa yang diucapkan/dilafadkan, baik doa maupun bacaan-bacaan lainnya; dan kedua, melakukan internalisasi diri terhadap situs-situs suci yang dikunjungi di banyak tempat.

Ka’bah dan ‘Arafah, misalnya, adalah dua simbol yang turut mengaitkan Islam dengan agama monoteis sebelumnya, yang dibawa nabi Ibrahim dan Nabi Adam as. Ka’bah dibangun atas perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang merupakan nabi dari agama-agama monoteis (Q.S al-Haj: 78), yang oleh banyak ahli sosiologi dan perbandingan agama sekarang disebut sebagai ‘western religious’, yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan ‘Arafaf adalah simbol dari pertemuan kembali Adam as. dan Hawa setelah mereka terlempar dari surga karena tergoda bisikan Iblis. Wuquf di ‘Arafah, dengan demikian sekaligus merupakan simbiosis dari penyatuan kembali nenek moyang manusia dan keturunannya di bawah naungan bukit kasih sayang (jabal al-rahmah) (Azra, 2001).

Karena itu, perjalanan haji sejatinya tidak berhenti pada pemenuhan ritual-ritual yang hampa makna, tapi yang jauh lebih penting adalah internalisasi terhadap apa yang dilakukan selama berhaji. Jadi, sudahkah kita mengerti (paham) apa yang diucapkan dan dilakukan selama berhaji? Inilah pertanyaan filosofis yang barangkali penting untuk dijadikan bekal bagi setiap jamah haji kita.

Perspektif sufi

Sebagai pelengkap untuk memperkaya wawasan apa yang dimaksud dengan haji mabrur, ada cerita menarik di kalangan sufi—sebagaimana dielaborasi secara dramatis oleh cendekiawan muslim terkemuka, Nurcholish Madjid (1997). Dikisahkan bahwa ada sepasang suami-istri mempunyai niat yang sangat kuat untuk menunaikan haji. Dengan susah payah pasangan ini mengumpulkan bekal. Karena waktu itu naik haji lewat darat dan jarak yang harus ditempuh adalah ribuan kilometer, maka bekal yang dikumpulkan pun harus banyak.

Dalam perjalanan itu mereka banyak menjumpai pengalaman-pengalaman menarik. Termasuk ketika pasangan ini memasuki sebuah kampung yang kehidupan penduduknya sangat miskin dan sedang dilanda kelaparan. Kondisi kampung yang menyedihkan itu menyntuh hati suami-istri tersebut. Benak keduanya dipenuhi dengan keragu-raguan. Akan tegakah mereka membiarkan orang-orang mati kelaparan, sedangkan di tangan mereka berdua ada bekal, meskipun itu untuk perjalanan haji yang sudah lama mereka impikan?

Dalam suasana terenyuh, terpikirlah oleh pasangan suami-istri itu untuk memberikan saja bekal haji yang sedang mereka bawa. Lalu mereka pulang. Sampai di rumah ternyata pasangan tersebut disambut oleh seseorang yang pakaiannya putih besih. Orang yang belum mereka kenal ini mengucapkan selamat bahwa mereka telah diberkati oleh Allah mendapatkan haji mabrur.

Tentu saja, pasangan itu menyangkal, karena mereka merasa tidak menunaikan haji. Namun orang yang tidak dikenal itu tetap mengucapkan selamat atas kemabruran haji mereka. Lalu, orang asing yang berpakaian serba putih menghilang. Menurut sebuah cerita, orang yang tidak dikenal itu adalah malaikat yang diutus Allah Swt. Malaikat ini memberikan kabar gembira kepada pasangan suami-istri bahwa dengan sedekah yang diberikan kepada mayarakat yang kekurangan itu berarti (bisa pula) mereka memperoleh haji mabrur.

Dari kisah di atas, setidaknya ada dua hikmah yang bisa dipetik. Pertama, bagi mereka yang bertekad untuk menunaikan haji, meskipun memenuhi kategori ‘mampu’ untuk berhaji, ada baiknya juga memerhatikan lingkungan sekitar, yang membutuhkan uluran kasih. Kedua, hakikat haji mabrur adalah haji yang menjadikan orang setelah melakukannya, atau sepulangnya ke kampung, dia memiliki komitmen sosial yang lebih kuat. Jadi meningkatnya komitmen sosial itulah sebetulnya yang menjadi indikasi dari kemabruran. Semoga.

*Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Kriminalisasi Makna Baru Jihad 29 September 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir dari Suara Merdeka, 29 September 2010

ADAKAH perbedaan antara tindakan kriminal dan ’’aksi jihad’’? Pertanyaan ini mungkin dianggap terlalu berani dan dianggap berlebihan, dengan menyandingkan keduanya. Apalagi, sampai saat ini, kata jihad, dalam bahasa agama identik dengan kesunguhan setiap insan dalam meraih sesuatu, atau dalam pengertian yang lazim, bermakna perjuangan membela hak dan martabat, baik individu ataupun bangsa. Pantaskah aksi jihad dikategorikan sebagai tindakan kriminal?

Sebaiknya kita tidak menutup mata, bahwa bila mencermati aksi brutal komplotan bersenjata yang merampok di Bank CIMB Niaga Medan, penyerangan markas Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatra Utara, yang menewaskan tiga polisi jaga, seolah membenarkan asumsi tersebut. Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengatakan, bahwa komplotan itu adalah kelompok teroris yang sengaja merampok untuk membiayai agenda aksi terornya.

Sudah menjadi rahasia umum, aksi teror di sejumlah daerah di Tanah Air oleh pelakunya, diyakini sebagai bentuk jihad. Padahal, pemahaman keliru ini makin membuat citra agama (terutama Islam) itu sendiri makin buruk di mata dunia. Membiarkan terorisme yang berkedok jihad justru makin menguatkan tuduhan sebagian anggapan kalangan Barat.

Islam oleh kalangan tertentu di Barat seringkali dituding sebagai agama teroris. Setidaknya, persepsi demikian dapat ditemukan dalam tulisan Bernard Lewis dalam The Crisis of Islam, Holy War and Unholy Terror (2003).

Di sinilah, pentingnya melakukan penafsiran kembali terhadap ajaran Islam, termasuk soal jihad, yang rasanya, tidak cukup mengandalkan pendapat ulama puluhan abad silam. Dibutuhkan langkah strategis, taktis, dan konstruktif agar memperoleh relevansi dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Dalam batas-batas tertentu, sudah saatnya kita keluar dari cengkeraman teks yang sangat lama mengungkung paradigma keislaman kita. Nasr Hamid Abu Zayd pernah menyitir persoalan ini dengan mengatakan, bahwa peradaban Islam adalah peradaban teks (hadharat al-nash) atau peradaban yang berputar di wilayah Alquran, Hadis, dan pendapat ulama.

Jadi ke depan, makna jihad sejatinya tidak dipahami sebagai pemahaman sempit yang melulu berujung pada perang dan penyerangan terhadap kelompok yang dianggap berbeda; kafir, zindiq, murtad, dan lain sebagainya. Jika ini masih dilanggengkan, maka sama saja telah melakukan pembajakan terhadap makna jihad, atau dalam bahasa lain saya menyebutnya sebagai kriminalisasi jihad.

Nasionalisme

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap makna jihad perlu dipalingkan ke wilayah sosial-politik. Jihad tidak selalu dipahami secara teologis dan teosentris. Ia juga bisa bermakna horizontal, yang menyangkut kepedulian sosial, baik berkaitan dengan antarwarganegara maupun untuk kepentingan negara.

Sikap itu dapat dibuktikan lewat aksi solidaritas untuk kemanusiaan korban bencana gempa bumi, misalnya. Begitu pula kepada korban banjir, tsunami dan lain-lain, yang akhir-akhir ini seringkali menyapa negeri tercinta. Pengorbanan berupa tenaga dan materi yang diberikan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana, jelas-jelas merupakan bentuk jihad sesungguhnya, yang hasilnya saya kira juga lebih riil daripada mencelakai orang lain lewat aksi bom bunuh diri.

Adapun kepedulian sosial untuk kepentingan negara dapat dilakukan dengan misalnya, tidak korupsi, ikut mempertahankan keutuhan NKRI, ikut menjaga aset negara, mencintai produk dalam negeri, dan lain-lain. Bahkan, kalau kita tengok sejarah kemerdekaan, kita tahu kalau ulama atau tepatnya kiai mengeluarkan fatwa resolusi jihad (perang suci) untuk Indonesia. Fatwa inilah yang mendorong rakyat Surabaya pada khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya aktif dalam perang 10 November 1945.

Jadi motif jihad di sini, tidak hanya berbasis agama tertentu (Islam) ansich, tetapi bercampur dengan paham nasionalisme demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Islam menjadi semacam pendorong menggerakkkan semangat pengorbanan rakyat, membela Tanah Air. Doktrin agama tidak lagi melekat dalam kebisuan teks, namun menjelma sebagai sesuatu yang oleh Hasan Hanafi disebut alat revolusi, sebagaimana tertulis dalam judul karyanya ’’Min al-Aqidah ila Tsaurah’’. (10)

— Ali Usman, mahasiswa Program Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/09/29/125035/Kriminalisasi-Makna-Baru-Jihad

Demitologisasi Pahala Puasa 12 Agustus 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir dari Suara Merdeka, 12 Agustus 2010

Oleh Ali Usman*

TAK terbantahkan, bahwa puasa Ramadan mampu menyulap kondisi masyarakat yang mulanya berwajah sekularistik seketika berubah menjadi kehidupan yang penuh agamis dan islami. Dari kacamata sosio-antropologis, bisa kita saksikan bersama, layar kaca yang semula dipenuhi oleh suguhan tontonan menggiurkan bercorak pengumbaran aura seksual, tapi tidak dengan pada bulan suci dan penuh ampunan ini.

Artis yang biasa menghiasi layar kaca kini berpenampilan beda; tak ada lagi lekukan tubuh yang diumbar, tubuhnya dibalut busana serbatertutup, bahkan sebagian berkerudung. Sepintas, keberimanan mereka seolah mengalahkan para ustad/ ustadzah atau kiai yang tenaga dan waktunya sepenuhnya diperuntukkan mengurus umat.

Perubahan gaya dan kehidupan artis yang serbaagamis itu, tampaknya juga menerpa politikus, terutama mereka yang tersandung kasus korupsi. Di media cetak ataupun elektronik, walaupun publik masih disuguhi berita seputar korupsi anggota parlemen, tidak menyurutkan mereka yang nyata-nyata telah dijatuhi hukuman penjara menyatakan berkhidmat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mengapa?

Jawabannya tentu sebagaimana dimengerti umat muslim pada umumnya, yaitu Ramadan merupakan bulan penuh ampunan dan penuh hikmah. Dengan berpuasa dan menjalankan sunah-sunahnya, dosa seorang hamba dimungkinkan bakal terampuni oleh Sang Khalik.

Kesadaran yang demikian itu tentu saja tidak ada yang salah, meski mereka terang-terangan memakan uang haram milik rakyat. Hanya yang menjadi pertanyaan adalah semudah itukah mereka yang berlumur dosa teologis dan sosial karena telah melakukan korupsi, lalu terampuni dosa-dosanya?

Prerogatif Tuhan

Secara vertikal, diampuni atau tidaknya dosa seorang koruptor jelas merupakan hak prerogatif Tuhan, yang manusia tidak bisa mengintervensi, apalagi berbuat justifikasi. Tetapi secara horizontal, hubungan sesama manusia, kita layak mempertanyakan landasan teologis-ketuhanan tentang pengampunan dosa bagi siapa saja (termasuk koruptor) bila oleh Tuhan dinyatakan sukses menjalankan ibadah puasa Ramadan. Lalu di manakah keadilan Tuhan itu?

Di sinilah, sebagai umat beriman (QS, Al-Baqarah: 183) saya kira tidak ada salahnya bila kita melakukan reinterpretasi dan dekonstruksi makna puasa itu.  Pertama-pertama, kita harus menempatkan muatan religius dalam Ramadan sebagai ”mitos”, seperti dilipatgandakannya pahala, hingga beribu-ribu kelipatan. Pasalnya jika ”mitos” ini dipertahankan, tak terbayangkan, apa jadinya seandainya pendosa besar atau katakanlah koruptor, dengan dia berpuasa penuh kekhusukan, pahalanya berlipat, dan mampu menutupi dosa politiknya 11 bulan sebelumnya. Alamak!

Rudolf Bultmann (1984-1976), teolog terkemuka dunia menyebut pola dekonstruksi penafsiran yang seperti itu dengan istilah ”demitologiasi”. Jadi agama (kitab suci), menurut dia, sebenarnya banyak menyimpan cerita mitologi yang tercermin dalam eskatologis. Maka untuk memahaminya secara rasional, seorang penafsir, sejatinya dapat mengeluarkan terlebih dahulu mitos-mitos yang membeku, lalu kemudian dipahami berdasarkan kemampuan akal setiap individu.

Mencoba bersetuju dengan Bultmann maka muatan pahala yang berlipat di bulan Ramadan sebagaimana dimakzulkan oleh jumhur (mayoritas) ulama, hemat saya bukan tujuan (ghayah) dari ibadah puasa melainkan lebih merupakan motivasi bagi umat muslim untuk terus meningkatkan kualitas keimanannya, khususnya pada bulan suci ini. Maksud Tuhan mengiming-imingi pahala berlipat tidak lain hendak menyadarkan manusia yang tabiatnya bermalas-malasan dalam beribadah.

Begitu sering puasa Ramadan kita jalani dalam setiap tahunnya. Tapi mengapa masih ada orang jahat memakan harta dan hak orang lain? Saya kira kita tidak perlu lagi menabukan dengan mempertanyakan hal tersebut. Menurut Ali Shariati (Amien Rais, 1982), manusia di dalam dirinya memiliki dua kutub yang kontradiksi, yakni kutub suci merupakan bagian dari sifat Tuhan, dan kutub kehinaan. Alquran menunjuk dua kutub itu dalam potensi fuzara yang cenderung pada kejahatan atau keburukan dan potensi muttaga yang cenderung pada kebaikan dan kesucian (QS, As-Syams: 7-8).

Hidup ini menurut hemat saya layaknya sandiwara yang pemainnya memakai topeng sesuai karakter yang diinginkan. Artinya, pada Ramadhan, kita menyaksikan topeng-topeng itu memainkan perannya. Coba bandingkan dengan setelah Ramadan nanti. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan puasa sesungguhnya tercermin setelah ia menunaikan ibadah Ramadan. (10)

— Ali Usman, Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/12/120264/Demitologisasi-Pahala-Puasa

Tari Madura, Riwayatmu Kini 2 Agustus 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir di Media Indonesia, 31 Juli 2010

Oleh: Ali Usman*

Membincangkan sisi kebudayaan Madura sangat menarik di tengah situasi dan kondisi pulau garam itu digerus oleh industrialisasi dan globalisasi yang kini mulai tampak menggurita. Jembatan Suramadu, yang konon, menjadi simbol kebanggaan masyarakat Madura dan bangsa Indonesia, sesungguhnya dapat pula membawa petaka terhadap matinya kebudayaan asli Madura.

Kebudayaan-kebudayaan yang dianggap baru dan metropolis telah menggeser minat masyarakat terhadap kebudayaan asli yang dimiliki. Tengoklah nasib kerapan sapi, misalnya, yang mulai jarang digelar dan digantikan balap motor; seni karawitan daerah terlihat mulai ditinggalkan, karena masyarakatnya terhipnotis oleh kehebohan konser-konser musik modern.

Itu sebabnya, dalam tulisan ini hendak mengorek kembali warisan masa lalu kebudayaan Madura, yang walaupun juga mengalamai hal yang sama dengan ragam kebudayaan-kebudayaan lainnya, yaitu sepi peminat, namun masih ada harapan untuk tetap eksis. Kebudayaan asli Madura di sini, yang saya maksudkan adalah seni tari yang oleh banyak kalangan peneliti dianggap tidak menunjukkan tahap perkembangan yang berarti, tetapi eksistensinya masih berwujud dan di sebagian pedalaman masyarakat Madura terus dilestarikan.

Krisis seni tari Madura

Seni tari Madura sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan tari keraton yang ada—baik gerakan dan pakaiannya—terilhami tarian yang dikembangkan di keraton-keraton Jawa. Menurut Mien Ahmad Rifai (2007), tari rakyat yang sering dipertontonkan merupakan pengembangan tarian tunggal yang lalu dijadikan tarian berpasangan dalam bentuk tayuban. Tandha’ (penari perempuan) akan melemparkan selendangnya kepada seorang pria yang menontonnya untuk menemaninya menari dan dengan demikian dia mendapatkan imbalan duit. Tarian Madura kreasi baru—seperti misalnya tari pecut—terlihat terilhami tari ngremo atau tari kelana yang di Jawa umum dipergelarkan sebelum pertunjukan ludruk.

Gerakan tarian baru itu umumnya dinamis dan giring-giring yang dikenakan di kaki para penarinya lebih memeriahkan dan menyemarakkan suasana. Apalagi karena tarian tersebut sering ditarikan secara massal sambil membawa pecut yang kalau dikebatkan mengeluarkan bunyi menggelegar yang keras. Namun sayangnya, peristiwa ini sudah sangat jarang dijumpai di setiap pementasan tari di Madura. Yang ada, jenis tarian biasa, diperankan oleh satu atau dua sinden perempuan, lalu ditemani oleh para penyambut selendang dari kalangan laki-laki.

Seni tari lain khas Madura juga dapat ditemui pada seni pencak dan silat, yaitu seni bela diri dengan gerakan-gerakan cermat, teratur, dan sekaligus indah untuk menangkis atau mengelak serangan lawan sambil menyerang balik. Pertarungan dalam lakon yang dipentaskan saat menggelar ludruk sering melibatkan gerakan pencak dan silat. Ludruk (disebut juga katopra’) yang dimaksudkan adalah bentuk seni drama tradisional yang juga dengan susah payah terus mencoba bertahan di Madura di tengah ancaman persaingan film dan sinetron di televisi.

Ketradisionalan ludruk terkenal dari pemakaian gamelan sebagai latar belakang, dengan lakon yang dapat sangat bervariasi mulai dari khasanah klasik sampai pada cerita modern (Bouvier, 1989). Kaum muda lebih menyukai bentuk sandiwara sebagai pemodernan ludruk, dengan lakon-lakon yang tidak pakem. Pada pihak lain, wayang orang (topeng)—atau lengkapnya biasa dikenal bajang topeng dhalang (wayang topeng dalang), seni teater yang dianggap khas Madura (Soelarto, 1977)—hampir selalu hanya memainkan lakon dari episode klasik dalam Mahabarata dan Ramayana, atau dicuplikkan dari siklus cerita Panji (yang mengambil tempat saat jaya-jayanya kerajaan Kediri di abad XII).

Problem kesenian tari maupun kesusastraan Madura sejatinya tetap mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait, agar terus dilestarikan sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi leluhur yang telah mengakar kuat di masyarakat. Tanpa itu semua, tidak mustahil, identitas ke-Madura-an dengan segala kekhasan dan karakteristiknya akan punah ditelan zaman. Semoga tidak terjadi.

*Ali Usman, pemerhati budaya, kelahiran Sumenep-Madura

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia/MI/MI/2010/07/31/index.shtml

PLTN Aman dan Ramah Lingkungan? 26 Juli 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir dari Suara Merdeka, 26 Juli 2010

Oleh Ali Usman*

Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Juli 2010 sungguh membebani hidup masyarakat, terutama untuk kalangan perekonomian bawah menengah ke atas. Oleh pemerintah, atau dalam hal ini PLN, kenaikan TDL tersebut sebagai bentuk konsekuensi logis dari krisis energi listrik yang melanda Indonesia. Menaikkan TDL dianggap merupakan langkah penyelamatan, walau sebenarnya bukan satu-satunya solusi (win-win solution).

Pemerintah, menurut saya hanya melakukan “subsidi silang”, yaitu dengan menaikkan TDL akan membantu mengurangi subsidi BBM. Namun sampai kapan “subsidi silang” itu akan bertahan? Pada waktunya nanti, sumber energi kita, meskipun SDA memadai, tetap saja akan terkuras habis. Karena itu, yang diperlukan mestinya tidak semata-mata persoalan subsidi dengan menaikkan TDL, tetapi juga harus memikirkan ekstra keras bagaimana ke depan kita dapat memperoleh pasokan energi listrik yang cukup dan berkualitas.

Sejauh ini, para ahli dan pemerintah menaruh harapan besar pada realisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memperbolehkan Indonesia membangun PLTN. Rencananya tahun 2017 Indonesia akan punya PLTN. Namun fakta bicara lain, sekadar berencana saja, yang pasalnya bakal diujicobakan di daerah Jepara Jawa Tengah, masyarakat setempat menolak realisasi program PLTN itu.

Dari sana, muncul pertanyaan mendasar, mengapa masyarakat menolak rencana pembangunan PLTN? Sebegitu bahayakah PLTN bila diterapkan di negara kita? Pertanyaan-pertanyaan ini sejatinya dapat dijawab tuntas oleh pemangku wewenang pemerintah atau PLN.

Tinjauan akademis

Memang, sampai saat ini, dalam benak kita, begitu mendengar kata ‘nuklir’, imajinasi kita langsung tertuju pada senjata pemusnah massal layaknya bom atom, atau bahaya radiasi akibat kecelakaan instalasi seperti yang terjadi di Chernobyl (Ukraina) dan Three Mile Island, AS. Namun menurut para ahli, hal tersebut sudah tidak relevan lagi.

Energi nuklir merupakan hasil dari reaksi fisi yang terjadi pada inti atom. Dewasa ini, reaksi inti yang banyak digunakan oleh manusia untuk menghasilkan energi nuklir adalah reaksi yang terjadi antara partikel dengan inti atom yang digolongkan dalam kelompok heavy atom seperti aktinida. Berbeda dengan reaksi kimia biasa yang hanya mengubah komposisi molekul setiap unsurnya dan tidak mengubah struktur dasar unsur penyusun molekulnya, pada reaksi inti atom atau reaksi fisi, terjadi perubahan struktur inti atom menjadi unsur atom yang sama sekali berbeda.

Ada beberapa keunggulan PLTN. Pertama, menghasilkan energi bersih. Para ahli berkesimpulan, bahwa PLTN tidak mengeluarkan gas berbahaya seperti CO2, SOX dan NOX. Saat ini, setiap tahun 25 milyar ton CO2 dilepas ke atmosfer, menyebabkan efek rumah kaca dan berujung pada pemanasan global. PLTN ramah lingkungan karena mampu mengurangi emisi CO2 yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil sehingga PLTN adalah solusi energi dalam mencegah pemanasan global.

Kedua, stabil dan efisien. PLTN mampu menghasilkan energi yang besar, dengan kesetaraan 1 g EU (enriched uranium) sebanding dengan 112 kg batubara membuat PLTN tidak banyak membutuhkan bahan bakar. Penggantian bahan bakar dengan waktu 1,5 tahun membuat PLTN sangat efisien, sehingga fluktuasi naik turunnya harga uranium tidak akan banyak mempengaruhi harga jual listrik PLTN.

Ketiga, diversifikasi energi dan bernilai ekonomis. PLTN akan mengurangi kebergantungan terhadap energi fosil. Kehadiran PLTN bukan untuk menggantikan energi fosil tetapi sebagai pelengkap untuk menjamin ketersediaan energi. Hal ini juga akan menyebabkan stabilnya harga jual listrik meskipun harga minyak dan batubara naik.  Biaya PLTN jauh lebih besar dikonstruksi dibandingkan dengan biaya bahan bakarnya. Dengan umur pembangkit yang mampu mencapai 60-70 tahun menyebabkan harga listrik PLTN paling murah jika dibandingkan dengan pembangkit lainnya.

Keempat, dapat memfungsikan limbah dan daur ulang bahan bakar. Untuk satu unit PLTN 1000 Mwe dengan operasi 40 tahun hanya membutuhkan tempat penyimpanan limbah berukuran 3 x 4 x 10 m3. Limbah itu sendiri merupakan bahan bakar yang sudah terpakai (spent fuel), namun demikian limbah itu juga merupakan aset yang berharga di masa yang akan datang karena mampu didaur ulang menjadi bahan bakar PLTN lagi.

Langkah pengamanan

Persoalannya, jika memang benar bahwa PLTN tidak berbahaya, mengapa terjadi penolakan di kalangan masyarakat? Barangkali ada beberapa kemungkinan. Yakni masyarakat kita sangat awam soal pengetahuan nuklir, dan mestinya hal ini bisa disikapi oleh pemerintah dengan misalnya melakukan sosialisasi pengetahuan tentang PLTN itu sendiri. Sebab yang terjadi selama ini, pemerintah cenderung lebih mengutamakan ‘wacana’ realisasi program daripada sosialisasi terlebih dahulu. Akibatnya, sudah pasti terjadi kontroversi di kalangan masyarakat.

Pengetahuan tentang pola pengamanan tidak tersampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat luas. Padahal, negara-negara tetangga yang menerapkan PLTN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis (defence in depth). Pertama, PLTN dirancang dan dioperasikan sesuai dengan ketentuan yang sangat ketat, mutu yang tinggi dan teknologi mutakhir. Kedua, PLTN dilengkapi dengan sistem pengaman/keselamatan yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi akibat-akibat dari kecelakaan yang mungkin terjadi selama umur PLTN. Ketiga, PLTN dilengkapi dengan sistem tambahan yang dapat diandalkan untuk mengatasi kecelakaan terparah yang diperkirakan dapat terjadi pada suatu PLTN. Walau begitu, konon, kecelakaan tersebut kemungkinannya amat sangat kecil terjadi selama umur PLTN.

Selama operasi PLTN, pencemaran yang disebabkan oleh zat radioaktif terhadap lingkungan dapat dikatakan tidak ada. Air laut atau air sungai yang dipergunakan untuk membawa panas dari kondensor sama sekali tidak mengandung zat radioaktif, karena tidak bercampur dengan air pendingin yang bersirkulasi di dalam reaktor. Gas radioaktif yang dapat ke luar dari sistem reaktor tetap terkungkung di dalam sistem pengungkung PLTN, dan sudah melalui ventilasi dengan filter yang berlapis-lapis. Gas yang lepas melalui cerobong aktivitasnya sangat kecil (sekitar 2 milicurie/tahun), sehingga tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pengalaman Jepang sangat menarik disampaikan. Tahun 1945 Jepang di bom atom oleh Amerika, dua kotanya Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur. Namun Jepang saat ini begitu giatnya mengembangkan nuklir termasuk untuk listrik. Di Jepang ada 50 lebih PLTN beroperasi dengan aman, sehingga rakyatnya makmur dan sejahtera. Bagaimana dengan Indonesia?

*Ali Usman, aktivis sosial, tinggal di Jogjakarta

Urgensi Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa 2 Juli 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
2 comments

Dilansir dari Media Indonesia, 27 Juni 2010

Oleh: Ali Usman*

Heboh video mesum mirip pasangan artis terkenal di Tanah Air yang beredar luas di masyarakat menimbulkan banyak keresahan. Sejumlah kalangan dari sebagian masyarakat kita tampak sangat marah dengan melakukan kutukan demi kutukan atas perbuatan tidak senonoh itu, baik kepada pelaku yang memerankan di dalamnya maupun kepada mereka yang secara sengaja mengedarkannya lewat dunia maya.

Salah satu kelompok ormas Islam tertentu di Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah daerah, bahkan hendak mendeportasi kependudukan terhadap pemeran dalam video itu, jika nanti oleh penyidik terbukti kebenarannya alias bersalah. Bahkan, ketiga orang yang diduga mirip artis itu juga terancam ditolak untuk ikut terlibat di sejumlah acara yang berlokasi selain di Jawa Barat, konon juga di Makasar. Ini belum lagi respons dan rekasi keras dari KPI dan KPA yang sangat merisaukan dampak video mesum tersebut dicuplik di sejumlah stasiun TV.

Karena itu, dengan berpijak dari kasus di atas, banyak pihak mempertanyakan: sedemikian burukkah pergaulan bebas generasi bangsa kita? Lalu, apa sekiranya yang dapat membentengi degradasi moral yang akut ini? Bagaimana dengan fungsi pendidikan moral dan agama yang diajarkan di sekolah maupun di lembaga keagamaan? Di manakah peran guru, orangtua, dan agamawan?

Pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting untuk direfleksikan bersama. Kasus video mesum mirip artis yang sudah terlanjur menyeruak ke publik itu, harus dijadikan titik awal untuk mengurai secara lebih terbuka dan luas tentang persoalan-persoalan bangsa yang kian hari sangat kompleks meliliti di hampir semua sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Pada konteks ini, saya masih menaruh harapan terhadap perbaikan moral generasi bangsa lewat jalur pendidikan. Namun, pendidikan yang saya maksud tidak semata-mata hanya mementingkan aspek formal-kognitif belaka, tetapi pendidikan dalam arti menyeluruh, yaitu apa yang biasa disebut sebagai pendidikan karakter.

Epistemologi pendidikan karakter

Secara historis-geneologis, pencetus pendidikan karakter yang menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses pembentukan pribadi ialah pedagog Jerman FW Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter merupakan reaksi atas kejumudan pedagogi natural Rousseauian dan instrumentalisme pedagogis Deweyan. Menurut pendapat ini, tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial subyek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah.

Ada empat ciri dasar dalam pendidikan karakter menurut Foerster. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang.

Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Karakter inilah yang menentukan forma seorang pribadi dalam segala tindakannya.

Persoalannya, dari basis epistemologis di atas, bagaimana implementasi pendidikan karakter itu dalam konteks Indonesia? Di sinilah perlunya melakukan rekonstruksi dan sekaligus aktualisasi paradigma keilmuan, yang pada hemat saya, pendidikan karakter dalam konteks Indonesia ini, terejawantah ke dalam dua jalur: formal dan non-formal.

Pendidikan formal

Di sini, pendidikan karakter dimaknai sebagai bentuk pengajaran yang sesuai serta memperhatikan kondisi sosial pada setiap lokasi pembelajaran. Artinya, pembelajaran ilmu pengetahuan tidaklah bisa disamakan antara satu tempat atau negara dengan negara lain, karena jelas mempunyai karakteristik pola tradisi dan budaya yang berbeda.

Begitupula dengan kondisi di negara kita, Indonesia, bahwa pendidikan karakter menjadi relevan diterapkan untuk mengatasi pelbagai fakta-fakta empirik yang menyiratkan adanya sinyal ‘ketidakberesan’ di lingkungan pendidikan. Misalnya, kasus korupsi, suap, kriminalitas (tawuran antar pelajar/mahasiswa), perilaku amoral (termasuk kasus video mesum yang juga seringkali terjadi di kalangan siswa), dan lain-lain, yang bila kita telusuri, oknum pelakunya merupakan jebolan dari lembaga pendidikan nasional yang kita miliki. Inilah relevansi mempertanyakan fungsi pendidikan formal dalam perilaku keseharian masyarakat, dan juga, mungkin karena alasan itu pulalah yang menjadi latarbelakang Depdiknas yang akhir-akhir ini menggelorakan pentingnya melakukan pendidikan karakter untuk generasi bangsa.

Dalam wujud praksis, pendidikan karakter di lingkungan pendidikan formal dapat ditempuh lewat integrasi keilmuan. Pertama, untuk mewujudkan pendidikan karakter bagi anak didik, perlu adanya integrasi yang utuh antara IQ (intelengence Quetiont), EQ (Emotional Quetiont), SQ (Spiritual Quetiont). Sejauh ini, sistem pendidikan Indonesia lebih berorientasi pada pengisian kognisi yang eqivalen dengan peningkatan IQ semata—yang walaupun juga di dalamnya terintegrasi pendidikan EQ. Sedangkan warisan terbaik bangsa kita adalah tradisi spritualitas (SQ) yang tinggi kemudian nyaris terabaikan—untuk tidak mengatakan terlupakan.

Kedua, meningkatkan kesadaran anak didik terhadap pengenalan budaya-budaya ketimuran yang sudah sejak lama dijunjung tinggi oleh nenek moyang dan founding fathers kita. Sebab, jika ini berjalan dengan efektif dan maksimal, maka dimungkinkan akan timbul kesadaran bagi anak didik hingga ketika mereka lulus nanti, agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela (amoral) yang itu jelas-jelas tidak mencerminkan adat dan budaya ketimuran kita.

Metode pembelajaran itu umumnya disebut sebagai pendidikan moral, yang terintegrasi ke dalam dua mata pelajaran, yakni pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) dan pendidikan agama. Namun dalam praktiknya, terasa masih tampak kurang pada keterpaduan model dan strategi pembelajarannya. Siswa lebih diorientasikan pada penguasaan materi yang tercantum dalam kurikulum atau buku teks, dan kurang mengaitkan dengan isu-isu moral esensial yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga peserta didik kurang mampu memecahkan masalah-masalah moral yang terjadi dalam masyarakat.

Pendidikan non-formal

Pendidikan karakter dapat pula ditumbuhkembangkan di luar pendidikan formal, yang memfungsikan peran-peran sosial dari keluarga, tokoh masyarakat, agamawan, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan model pembelajaran tempo dulu di masa-masa awal digalakkannya pendidikan di Tanah Air.

Pendidikan di masa lampau umumnya belum memerlukan pendidikan dalam arti formalisme pendidikan yang mendorong tumbuhnya kompetisi kecerdasan satu sama lain, namun yang menjadi pusat dan syarat pendidikan ialah berupa kesejahteraan rumah tangga, atau dengan kata lain, pendidikan berpusat pada kesejahteraan dan keutuhan hidup bersama antara ibu dan bapak. Sebab telah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun bahwa di pundak ibu dan bapaklah yang bertanggungjawab atas segala hal-ihwal kehidupan anaknya. Dengan kebiasaan itu, maka para ibu dan bapak merasa harus bertindak sebagai contoh (kaca-benggala) untuk anak cucu dan keturunan mereka selanjutnya (Anshory dan GKR Pembayun, 2008)

Dalam pengertian yang tidak ekstrim, model pendidikan di jalur no-formal ini, menurut saya, sejalan dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Ivan Illich di akhir tahun 1970-an lewat gagasan kontroversialnya tentang deschooling society (masyarakat tanpa sekolah). Illich meramalkan bahwa jika pengetahuan dan tingkat kedewasaan masyarakat sudah berkembang dengan wajar, maka institusi-institusi pendidikan formal tidak lagi diperlukan. Masyarakat akan mampu menjalankan fungsi pendidikan lewat elemen sosial dan budaya yang luas, tanpa harus terikat dengan otoritas kelembagaan seperti sekolah.

Ide Illich tersebut tentulah sangat cemerlang, tetapi lagi-lagi, perlu adanya reinterpertasi untuk mencari relevansinya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan non-formal belum bisa difungsikan dan disejajarkan dengan ide deschooling society Illich. Pendidikan formal maupun non-formal tetap masih dibutuhkan, yang justru  kita berharap terjadi simbiosis-mutualistis, saling dukung antar keduanya.

Maka dengan menegakkan pendidikan karakter, kita optimis kualitas pendidikan nasional kita kian lebih baik, yang salah satunya ditandai dengan berkurangnya angka kriminalitas, kasus korupsi, perbuatan asusila, dan lain sebagainya. Semoga.

*Ali Usman, praktisi pendidikan, tinggal di Jogjakarta

Mahasiswa Tak Sadar Lingkungan? 19 Juni 2010

Posted by aal in Esai, Lansir.
add a comment

Dilansir dari Suara Merdeka, 19 Juni 2010

Oleh Ali Usman*

Tanggal 5 Juni 2010 diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun ironisnya, momentum perayaan ini sepi dari iruk-pikuk kaum aktivis, baik mahasiswa, LSM, dan apalagi pemerintah nyaris tak ada sedikitpun seruan yang menyuarakan tentang krisis lingkungan. Kondisi ini berbeda jauh dengan momen-momen hari dunia lainnya, seperti Hari HIV/AIDS, bahaya narkoba, HAM, dan lain sebagainya.

Di manakah peran aktivis, yang biasanya disuarakan oleh kelompok mahasiswa kritis? Tidakkah kita jengah dengan kondisi alam yang kian memburuk, sehingga mahasiswa pun seolah emoh lagi walau hanya turun jalan atau aksi damai, misalnya, untuk menyuarakan pentingnya menjaga lingkungan? Bukankah mahasiswa selalu bangga dengan predikat sebagai agent social of changes, atau sebagai gerakan moral force?

Idealnya, baik pemerintah, aktivis sosial-lingkungan, maupun agamawan, berjalan serempak dengan mengusung agenda yang sama, yaitu melakukan kampanye penyadaran kepada masyarakat luas agar menjaga lingkungan sekitar, dengan misalnya, tidak menggunduli hutan, menjaga kebrsihan lingkungan (tidak membuang sampah sembarangan, sehingga tidak menyebabkan terjadinya banjir), dan lain sebagainya.

Setidak-tidaknya, mahasiswa hemat saya dapat mengambil jalan tengah dengan melakukan kontrol terhadap peran pemerintah lewat UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang harus secara konsisten mampu mengimplemantasikannya; aktivis lingkungan pun dituntut demikian, ikut mensosialisasikan sekaligus terus mengkampanyekan bahaya kerusakan alam; dan bagi agamawan selain mendukung program pemerintah, perlu pula mereinterpretasi doktrin agamanya secara lebih kritis dan aktual sesuai dengan kondisi yang saat ini sedang berlangsung.

Khusus tentang persoalan hubungan agama dan lingkungan, pendapat Hassan Hanafi dalam karyanya Religion, Ideology, and Developmentalism (1990), menarik untuk direnungkan, dengan menawarkan apa yang dikenal sebagai teologi untuk memperlakukan bumi. Bagaimana semestinya bumi ini diperlakukan?

Menurut Hanafi, bumi merupakan ciptaan Tuhan yang harus dikelola manusia secara baik dan benar. Tak ada satupun manusia yang sesungguhnya berhak mengklaim memiliki barang sejengkalpun terhadap bumi, karena bumi ini adalah milik-Nya. Oleh karenanya, tak dibenarkan jika ada manusia yang arogan ketika merasa memiliki tanah di bumi.

Arogansi dalam pengertian, misalnya, ketika manusia merasa memiliki sejengkal tanah, lalu dia berbuat seenaknya sendiri; mengebor, mengeruk, mengeksploitasi, tanpa memikirkan apa akibatnya. Juga arogansi seperti, oleh karena manusia hidup di alam dan ling-kungan, lalu ia seenaknya mengotori dan mencemari alam dan lingkungan dengan polusi serta berbagai perbuatan lainnya yang sesungguhnya akan merusak bumi.

Ekonomi versus ekologi

Dengan begitu, barangkali umur kehidupan di bumi akan lebih panjang jikalau manusia tidak memproklamirkan diri lepas dari keterbatasan alam, bangkit dari keterbatasan pikiran tradisional menuju alam pikiran modern. Industrialisasi yang lahir dari cangkang modernitas telah membawa manusia pada peradaban yang mengutamakan produktivitas. Aktivitas produksi yang disertai perilaku konsumsi “gila-gilaan” telah melahirkan sikap dan perilaku yang eksploitatif terhadap alam dan segala isinya.

Menurut Arne Naess, krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam. Untuk itu diperlukan perubahan yang fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang peroarang, melainkan juga budaya masyarakat secara keseluruhan (Keraf, 2000).

Maka menjadi benar bila krisis lingkungan yang terjadi saat ini bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kesalahan itu menyebabkan kesalahan pola perilaku manusia, terutama dalam berhubungan dengan alam.

Fritjof Capra dalam The Hidden Connection, mengungkapkan ada dua perkembangan yang punya dampak besar pada kesejahteraan dan cara hidup umat manusia. Keduanya berkaitan dengan jaringan, dan keduanya melibatkan teknologi yang benar-benar baru. Yang pertama adalah kebangkitan kapitalisme global, dan yang lainnya adalah penciptaan masyarakat berkelanjutan berdasarkan pemahaman ekologis dan praktek ekodesign.

Dua macam itu saat ini saling bertentangan dan belum bisa didamaikan. Dalam pandangan Bernhard Glaeser (1990), rumusan klasik dari pertentangan tersebut adalah ekonomi versus ekologi. Keduanya pula dipercaya tunduk pada hukum-hukum yang berbeda. Ekologi tunduk pada hukum-hukum alam (fisika) yang menetapkan bahwa jumlah seluruh benda (matter) dan tenaga (energi) tidak dapat diperbesar oleh perubahan-perubahan dalam proses produksi.

Barangkali Capra terlampau optimis ketika menyandingkan keduanya, kapitalisme global dan masyarakat berkelanjutan, sebagai penanda baru bagi peradaban umat manusia. Sebab, seperti yang terlihat sekarang, jaringan kapitalisme global telah menancap sedemikian rupa, menyelusup masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Sedangkan cita-cita terwujudnya masyarakat berkelanjutan masih menjadi semacam utopia.

Berpijak pada kerangka pemikiran itulah, dampak kerusakan lingkungan yang telah berwujud nyata, seperti bencana banjir, longsor, dan bahkan gempa bumi, maka proses penanganannya harus dilakukan secara komprehensif. Mesti ada kerangka pemikiran yang sistematis, mudah dipahami dan diaplikasikan dalam pola kehidupan sosial sehari-hari. Akan menjadi lebih baik manakala konsep-konsep yang banyak dilahirkan oleh aktivis sosial lingkungan menjadi kerangka acuan kebijakan publik dan politik sehingga menjadi satu kewajiban untuk dipatuhi oleh setiap warga negara. Semoga.

*Ali Usman, aktivis sosial, dan Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta